Palestina: Kesepakatan Abad Ini Alat untuk Melegitimasi Kolonial Israel
Rabu, 05 Februari 2020 - 14:34 WIB
Palestina: Kesepakatan Abad Ini Alat untuk Melegitimasi Kolonial Israel
A
A
A
JAKARTA - Wakil Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Taher Ibrahim Abdallah Hamad, kembali menegaskan pihaknya menolak rencana perdamaian Timur Tengah Amerika Serikat (AS) atau yang disebut juga Kesepakatan Abad Ini. Ia mengatakan bahwa kesepakatan itu adalah alat untuk melegitimasi proyek kolonial Israel di tanah Palestina.
"Kesepakatan Abad Ini hanyalah sebuah proposal untuk rezim aparteid yang melegitimasi proyek kolonial Israel di Tepi Barat. Muslim, Kristen dan para pemimpin Palestina menolak kesepakatan itu karena sepenuhnya memberikan Yerusalem kepada Israel," ucap Taher.
"Ini juga membuat permukiman Yahudi tetap berada di tanah kami, di mana ada 720 ribu pemukim tinggal di tanah kami secara ilegal. Ada lebih dari 136 permukiman di Tepi Barat," sambungnya, saat menggelar jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Palestina di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu (5/2/2020).
Ia lalu mengatakan perdamaian adalah pilihan strategis Palestina berdasarkan resolusi internasional, Inisiatif Arab dan solusi dua negara dengan pendirian negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya.
"Kami menegaskan komitmen dan penghormatan kepada hukum internasional, melanjutkan upaya memerangi terorisme dan ekstrimisme. Kami melihat diri kami sebagai rekan dari komunitas internasional dan mengambil tanggung jawab sebagai anggota PBB," tegasnya.
Taher menambahkan bahwa Palestina mengucapkan banyak terima kasih kepada negara-negara sahabat di Asia, Amerika Latin, Eropa dan Afrika yang menolak kesepakatan yang diusulkan oleh AS ini.
"Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia atas dukunganya terhadap Palestina dan solusi dua negara berdasarkan perjanjian 1967," tukasnya.
"Kesepakatan Abad Ini hanyalah sebuah proposal untuk rezim aparteid yang melegitimasi proyek kolonial Israel di Tepi Barat. Muslim, Kristen dan para pemimpin Palestina menolak kesepakatan itu karena sepenuhnya memberikan Yerusalem kepada Israel," ucap Taher.
"Ini juga membuat permukiman Yahudi tetap berada di tanah kami, di mana ada 720 ribu pemukim tinggal di tanah kami secara ilegal. Ada lebih dari 136 permukiman di Tepi Barat," sambungnya, saat menggelar jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Palestina di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu (5/2/2020).
Ia lalu mengatakan perdamaian adalah pilihan strategis Palestina berdasarkan resolusi internasional, Inisiatif Arab dan solusi dua negara dengan pendirian negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya.
"Kami menegaskan komitmen dan penghormatan kepada hukum internasional, melanjutkan upaya memerangi terorisme dan ekstrimisme. Kami melihat diri kami sebagai rekan dari komunitas internasional dan mengambil tanggung jawab sebagai anggota PBB," tegasnya.
Taher menambahkan bahwa Palestina mengucapkan banyak terima kasih kepada negara-negara sahabat di Asia, Amerika Latin, Eropa dan Afrika yang menolak kesepakatan yang diusulkan oleh AS ini.
"Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia atas dukunganya terhadap Palestina dan solusi dua negara berdasarkan perjanjian 1967," tukasnya.
(ian)
