Pengamat: Inti Rencana Perdamaian AS, Palestina Harus Menyerahkan Segalanya
Senin, 03 Februari 2020 - 04:00 WIB
Pengamat: Inti Rencana Perdamaian AS, Palestina Harus Menyerahkan Segalanya
A
A
A
RAMALLAH - Ali Abunimah, salah satu pendiri The Electronic Intifada dan penulis buku "The Battle for Justice in Palestine" menuturkan bahwa inti dari rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) adalah Palestina harus menyerah. Abunimah mengatakan, jika Palestina mau menyerah dan menyetujui rencana itu, maka tidak ada ada masalah.
Abunimah mengatakan, kemarahan terhadap rencana perdamaian AS adalah karena Washington seperti secara resmi memberikan segalanya kepada Israel atau mengatakan Israel harus memiliki segalanya.
“Poin yang saya tekankan adalah betapa sedikitnya perbedaaan antara apa yang disebut dengan perjanjian perdamaian. Pendekatan dasarnya selalu jika saja Palestina akan menyerahkan semua hak mereka, maka tidak akan ada masalah," ucapnya, seperti dilansir Sputnik.
Abunimah mengatakan, pendekatan yang dilakukan Presiden AS Donald Trump serupa dengan yang ada pada pemerintahan sebelumnya. “Pemerintahan (George) Bush dan pemerintahan (Barack) Obama pada dasarnya sepakat bahwa Israel akan mendapatkan semua permukiman besar. Trump setuju dengan itu," ucapnya.
“Ketika terus bergerumul tentang masalah kecil. Kuncinya di sini adalah kesinambungan dalam pendekatan anti-Palestina Amerika," sambungnya.
Berbicara mengenai dampak kesepakatan itu, Abunimah meramalkan bahwa akan ada kelanjutan status quo, karena kemunafikan komunitas internasional ketika berbicara mengenai Israel. Dia mencatat, Israel menganeksasi Yerusalem di bawah hukum Israel pada 1981 dan melanjutkan untuk melakukan hal yang sama dengan Dataran Tinggi Golan pada tahun-tahun berikutnya.
Namun, AS dan Uni Eropa (UE) tidak mengeluarkan sanksi terhadap negara tersebut, meskipun aneksasi tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Sebagai gantinya, administrasi Trump telah mengakui baik klaim oleh Israel sebagai sah atau de facto sah.
Abunimah menyoroti bahwa AS, Kanada, dan UE memberlakukan sanksi terhadap penjabat Gubernur Sevastopol, Milhail Razvozhaev dan pejabat lainnya yang mengorganisir pemilihan lokal dalam apa yang disebut AS dan UE sebagai aneksasi Crimea secara ilegal, pada saat yang sama dengan rencana perdamaian Trump adalah diperkenalkan.
"Ini adalah UE yang sama, AS yang sama, yang tidak melakukan apa pun selain menghargai Israel dan merangkul para pejabat Israel yang mendorong aneksasi, yang membangun pemukiman, yang menghancurkan rumah-rumah Palestina dan seterusnya, dan seterusnya," tukasnya.
Abunimah mengatakan, kemarahan terhadap rencana perdamaian AS adalah karena Washington seperti secara resmi memberikan segalanya kepada Israel atau mengatakan Israel harus memiliki segalanya.
“Poin yang saya tekankan adalah betapa sedikitnya perbedaaan antara apa yang disebut dengan perjanjian perdamaian. Pendekatan dasarnya selalu jika saja Palestina akan menyerahkan semua hak mereka, maka tidak akan ada masalah," ucapnya, seperti dilansir Sputnik.
Abunimah mengatakan, pendekatan yang dilakukan Presiden AS Donald Trump serupa dengan yang ada pada pemerintahan sebelumnya. “Pemerintahan (George) Bush dan pemerintahan (Barack) Obama pada dasarnya sepakat bahwa Israel akan mendapatkan semua permukiman besar. Trump setuju dengan itu," ucapnya.
“Ketika terus bergerumul tentang masalah kecil. Kuncinya di sini adalah kesinambungan dalam pendekatan anti-Palestina Amerika," sambungnya.
Berbicara mengenai dampak kesepakatan itu, Abunimah meramalkan bahwa akan ada kelanjutan status quo, karena kemunafikan komunitas internasional ketika berbicara mengenai Israel. Dia mencatat, Israel menganeksasi Yerusalem di bawah hukum Israel pada 1981 dan melanjutkan untuk melakukan hal yang sama dengan Dataran Tinggi Golan pada tahun-tahun berikutnya.
Namun, AS dan Uni Eropa (UE) tidak mengeluarkan sanksi terhadap negara tersebut, meskipun aneksasi tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Sebagai gantinya, administrasi Trump telah mengakui baik klaim oleh Israel sebagai sah atau de facto sah.
Abunimah menyoroti bahwa AS, Kanada, dan UE memberlakukan sanksi terhadap penjabat Gubernur Sevastopol, Milhail Razvozhaev dan pejabat lainnya yang mengorganisir pemilihan lokal dalam apa yang disebut AS dan UE sebagai aneksasi Crimea secara ilegal, pada saat yang sama dengan rencana perdamaian Trump adalah diperkenalkan.
"Ini adalah UE yang sama, AS yang sama, yang tidak melakukan apa pun selain menghargai Israel dan merangkul para pejabat Israel yang mendorong aneksasi, yang membangun pemukiman, yang menghancurkan rumah-rumah Palestina dan seterusnya, dan seterusnya," tukasnya.
(esn)
