Liga Arab Tolak Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump
Minggu, 02 Februari 2020 - 10:32 WIB
Liga Arab Tolak Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump
A
A
A
KAIRO - Liga Arab sepenuhnya menolak rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Penolakan itu disampaikan usai melakukan pertemuan darurat di Ibu Kota Mesir, Kairo.
Dalam sebuah pernyataan, Liga Arab mengatakan tidak akan bekerja sama dengan AS untuk melaksanakan rencana itu karena tidak memenuhi hak minimum dan aspirasi rakyat Palestina.
Blok pan-Arab juga mengatakan Israel seharusnya tidak melaksanakan inisiatif itu dengan paksa.
Pertemuan di markas Liga Arab datang atas permintaan Palestina.
"Rencana itu mengarah ke status yang setara dengan situasi satu negara yang terdiri dari dua kelas warga negara, yaitu apartheid, di mana Palestina akan menjadi warga negara kelas dua, kehilangan hak-hak dasar kewarganegaraan," kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit seperti dikutip dari Deutsche Welle, Minggu (2/2/2020).
Usulan Trump yang telah lama ditunggu-tunggu untuk perdamaian Israel-Palestina akan memungkinkan Israel untuk mencaplok semua pemukiman Tepi Baratnya, sesuatu yang oleh Palestina dan sebagian besar masyarakat internasional dianggap ilegal.
Usulan ini juga memungkinkan untuk aneksasi Lembah Jordan, yang menyumbang sekitar seperempat wilayah dari Tepi Barat.
Sementara itu warga Palestina akan diberikan status kewarganegaraan di Gaza, potongan-potongan Tepi Barat yang tersebar dan beberapa lingkungan di pinggiran Yerusalem. AS telah mengusulkan untuk menghubungkan bagian-bagian Palestina ini melalui jaringan jalan yang baru, jembatan dan terowongan, sambil membiarkan Israel mengendalikan perbatasan negara dan wilayah udara, serta mempertahankan otoritas keamanan secara keseluruhan. (Baca: Poin-poin Penting Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump )
Presiden Mahmoud Abbas, yang menghadiri pertemuan di Kairo, mengatakan dia tetap berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina dengan ibukotanya di Yerusalem timur.
"Saya tidak akan mencatatnya dalam sejarah saya bahwa saya telah menjual Yerusalem," katanya, seraya menambahkan bahwa ia akan memutuskan hubungan keamanan dengan AS dan Israel.
Abbas mengatakan sebelumnya bahwa tanggapannya terhadap proposal Trump adalah "seribu tidak."
Penasihat diplomatik untuk Abbas, Majdi al-Khaldi, mengatakan tujuan pertemuan Kairo adalah mengeluarkan "deklarasi yang jelas" yang menolak kesepakatan itu.
Sebelumnya, pemimpin Palestina itu akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi untuk membahas langkah-langkah guna melindungi hak-hak rakyat Palestina, tambah al-Khaldi.
Arab Saudi dan Mesir - sekutu dekat AS - telah mempertahankan posisi netral pada rencana itu, mengatakan mereka menghargai upaya Trump dan menyerukan negosiasi baru.
Tetapi Yordania, yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, memperingatkan terhadap "aneksasi tanah Palestina" Israel dan menegaskan kembali komitmennya untuk menciptakan negara Palestina yang mencakup semua Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel.
Dalam sebuah pernyataan, Liga Arab mengatakan tidak akan bekerja sama dengan AS untuk melaksanakan rencana itu karena tidak memenuhi hak minimum dan aspirasi rakyat Palestina.
Blok pan-Arab juga mengatakan Israel seharusnya tidak melaksanakan inisiatif itu dengan paksa.
Pertemuan di markas Liga Arab datang atas permintaan Palestina.
"Rencana itu mengarah ke status yang setara dengan situasi satu negara yang terdiri dari dua kelas warga negara, yaitu apartheid, di mana Palestina akan menjadi warga negara kelas dua, kehilangan hak-hak dasar kewarganegaraan," kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit seperti dikutip dari Deutsche Welle, Minggu (2/2/2020).
Usulan Trump yang telah lama ditunggu-tunggu untuk perdamaian Israel-Palestina akan memungkinkan Israel untuk mencaplok semua pemukiman Tepi Baratnya, sesuatu yang oleh Palestina dan sebagian besar masyarakat internasional dianggap ilegal.
Usulan ini juga memungkinkan untuk aneksasi Lembah Jordan, yang menyumbang sekitar seperempat wilayah dari Tepi Barat.
Sementara itu warga Palestina akan diberikan status kewarganegaraan di Gaza, potongan-potongan Tepi Barat yang tersebar dan beberapa lingkungan di pinggiran Yerusalem. AS telah mengusulkan untuk menghubungkan bagian-bagian Palestina ini melalui jaringan jalan yang baru, jembatan dan terowongan, sambil membiarkan Israel mengendalikan perbatasan negara dan wilayah udara, serta mempertahankan otoritas keamanan secara keseluruhan. (Baca: Poin-poin Penting Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump )
Presiden Mahmoud Abbas, yang menghadiri pertemuan di Kairo, mengatakan dia tetap berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina dengan ibukotanya di Yerusalem timur.
"Saya tidak akan mencatatnya dalam sejarah saya bahwa saya telah menjual Yerusalem," katanya, seraya menambahkan bahwa ia akan memutuskan hubungan keamanan dengan AS dan Israel.
Abbas mengatakan sebelumnya bahwa tanggapannya terhadap proposal Trump adalah "seribu tidak."
Penasihat diplomatik untuk Abbas, Majdi al-Khaldi, mengatakan tujuan pertemuan Kairo adalah mengeluarkan "deklarasi yang jelas" yang menolak kesepakatan itu.
Sebelumnya, pemimpin Palestina itu akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi untuk membahas langkah-langkah guna melindungi hak-hak rakyat Palestina, tambah al-Khaldi.
Arab Saudi dan Mesir - sekutu dekat AS - telah mempertahankan posisi netral pada rencana itu, mengatakan mereka menghargai upaya Trump dan menyerukan negosiasi baru.
Tetapi Yordania, yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, memperingatkan terhadap "aneksasi tanah Palestina" Israel dan menegaskan kembali komitmennya untuk menciptakan negara Palestina yang mencakup semua Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel.
(ian)
