AS Siap-siap Hajar Iran dengan Banyak Sanksi pada 2020
Selasa, 31 Desember 2019 - 10:46 WIB
AS Siap-siap Hajar Iran dengan Banyak Sanksi pada 2020
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang bersiap-siap menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Iran pada 2020. Ancaman sanksi ini diungkap seorang pejabat Departemen Luar Negeri di Washington.
Washington ancang-ancang menghajar Teheran dengan banyak sanksi ketika Amerika sedang berupaya mengendalikan program nuklir Iran dan perilaku rezim para Mullah itu di kawasan regional yang dianggap Amerika sebagai agresi.
"Akan ada lebih banyak sanksi yang akan datang, dan masalah ekonomi Iran serta tantangan akan bertambah pada tahun 2020," kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri pada hari Senin kepada wartawan.
"Mereka sudah jauh ke dalam resesi, dan kami juga melihat Iran berada di bawah isolasi diplomatik yang lebih besar," ujar pejabat senior tersebut, yang dikutip CNBC, Selasa (31/12/2019), tanpa disebutkan namanya.
Pejabat Departemen Luar Negeri lainnya menambahkan bahwa pemerintahan Donald Trump telah memberi sanksi kepada sekitar 1.000 orang dan entitas yang terkait dengan kegiatan "fitnah" Iran.
"Apa yang kami lakukan adalah menghalangi pendapatan rezim yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan luar negeri ekspansionis, dan dengan kebijakan itu, Iran memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan hari ini daripada yang dilakukan hampir tiga tahun lalu ketika kami mulai menjabat," ujar pejabat tersebut.
Pengungkapan rencana penjatuhan sanksi terbaru ini muncul setelah serangan udara militer AS di Irak dan Suriah pada hari Minggu terhadap kelompok milisi Kata'ib Hizbullah yang didukung Iran.
Presiden Donald Trump memerintahkan "serangan pertahanan presisi" pada lima fasilitas Kata'ib Hizbullah setelah serangan sekitar 30 roket terhadap pangkalan militer Irak yang menampung pasukan Amerika di pinggiran Kirkuk, Jumat pekan lalu. Serangan puluhan roket itu menewaskan seorang kontraktor sipil Amerika dan melukai beberapa tentara Amerika.
Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Michael Pompeo menyalahkan pasukan milisi yang didukung Iran atas serangkaian serangan terhadap pangkalan-pangkalan di Irak dan memperingatkan bahwa setiap serangan di masa depan terhadap Amerika atau sekutunya akan dijawab dengan respons yang tegas.
"Selama perilaku memfitnahnya terus berlanjut, demikian juga kampanye kami pada tekanan maksimum," kata Pompeo saat konferensi pers 11 Desember di Departemen Luar Negeri.
Ketegangan antara Teheran dan Washington telah melonjak menyusul penarikan sepihak AS dari perjanjian multinasional tentang nuklir Iran 2015 yang diperantarai oleh pemerintahan Barack Obama.
Perjanjian nuklir 2015 itu mengamanatkan pencabutan sanksi terhadap Iran yang telah melumpuhkan ekonomi dan memotong setengah dari ekspor minyaknya. Sebagai imbalannya, Iran bersedia mengekang aktivitasnya pada program nuklir dan mengizinkan pengawas internasional memeriksa fasilitas nuklir negara para Mullah tersebut.
Washington ancang-ancang menghajar Teheran dengan banyak sanksi ketika Amerika sedang berupaya mengendalikan program nuklir Iran dan perilaku rezim para Mullah itu di kawasan regional yang dianggap Amerika sebagai agresi.
"Akan ada lebih banyak sanksi yang akan datang, dan masalah ekonomi Iran serta tantangan akan bertambah pada tahun 2020," kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri pada hari Senin kepada wartawan.
"Mereka sudah jauh ke dalam resesi, dan kami juga melihat Iran berada di bawah isolasi diplomatik yang lebih besar," ujar pejabat senior tersebut, yang dikutip CNBC, Selasa (31/12/2019), tanpa disebutkan namanya.
Pejabat Departemen Luar Negeri lainnya menambahkan bahwa pemerintahan Donald Trump telah memberi sanksi kepada sekitar 1.000 orang dan entitas yang terkait dengan kegiatan "fitnah" Iran.
"Apa yang kami lakukan adalah menghalangi pendapatan rezim yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan luar negeri ekspansionis, dan dengan kebijakan itu, Iran memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan hari ini daripada yang dilakukan hampir tiga tahun lalu ketika kami mulai menjabat," ujar pejabat tersebut.
Pengungkapan rencana penjatuhan sanksi terbaru ini muncul setelah serangan udara militer AS di Irak dan Suriah pada hari Minggu terhadap kelompok milisi Kata'ib Hizbullah yang didukung Iran.
Presiden Donald Trump memerintahkan "serangan pertahanan presisi" pada lima fasilitas Kata'ib Hizbullah setelah serangan sekitar 30 roket terhadap pangkalan militer Irak yang menampung pasukan Amerika di pinggiran Kirkuk, Jumat pekan lalu. Serangan puluhan roket itu menewaskan seorang kontraktor sipil Amerika dan melukai beberapa tentara Amerika.
Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Michael Pompeo menyalahkan pasukan milisi yang didukung Iran atas serangkaian serangan terhadap pangkalan-pangkalan di Irak dan memperingatkan bahwa setiap serangan di masa depan terhadap Amerika atau sekutunya akan dijawab dengan respons yang tegas.
"Selama perilaku memfitnahnya terus berlanjut, demikian juga kampanye kami pada tekanan maksimum," kata Pompeo saat konferensi pers 11 Desember di Departemen Luar Negeri.
Ketegangan antara Teheran dan Washington telah melonjak menyusul penarikan sepihak AS dari perjanjian multinasional tentang nuklir Iran 2015 yang diperantarai oleh pemerintahan Barack Obama.
Perjanjian nuklir 2015 itu mengamanatkan pencabutan sanksi terhadap Iran yang telah melumpuhkan ekonomi dan memotong setengah dari ekspor minyaknya. Sebagai imbalannya, Iran bersedia mengekang aktivitasnya pada program nuklir dan mengizinkan pengawas internasional memeriksa fasilitas nuklir negara para Mullah tersebut.
(mas)
