Diancam Ditutup Erdogan, AS Beri Rp1,3 T untuk Upgrade Pangkalan Incirlik

WASHINGTON - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengancam akan menutup dua pangkalan militer Turki yang saat ini digunakan oleh tentara Amerika Serikat (AS), termasuk Pangkalan Udara Incirlik. Kedua pangkalan itu akan ditutup jika Washington nekat menjatuhkan sanksi kepada Ankara terkait pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

Beberapa hari setelah ancaman Erdogan keluar, Departemen Pertahanan Amerika memberikan kontrak USD95 juta (Rp1,3 triliun) kepada delapan perusahaan Turki untuk meng-upgrade Pangkalan Udara Incirlik.

"(Perusahaan) telah dianugerahi kontrak USD95.000.000, kontrak pesanan tak terbatas/kuantitas tak terbatas untuk desain bangunan, desain parsial dan desain infrastruktur penuh," kata Pentagon dalam situs webnya, yang dikutip Rabu (25/12/2019).

"Pekerjaan akan terdiri dari berbagai disiplin ilmu dalam kategori konstruksi umum untuk fasilitas pangkalan militer Angkatan Udara dan unit pendukung di Turki," lanjut Pentagon.

Kontrak-kontrak ini bukan proyek jangka pendek, karena tanggal penyelesaiannya telah ditetapkan untuk 31 Desember 2024, dan dapat mengindikasikan bahwa Pentagon tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa Turki akan melaksanakan ancamannya untuk menutup dua pangkalan militernya. (Baca: Erdogan Marah, Ancam Tutup Pangkalan Penampung 50 Bom Nuklir AS )

Anggota parlemen AS baru-baru ini memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) bernama "Promoting American National Security and Preventing the Resurgence of ISIS Act". RUU itu menyerukan sanksi ekonomi terhadap Turki atas keputusannya untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia meskipun ada protes dari Washington.

Menanggapi pemberlakuan RUU tersebut, Presiden Erdogan mengancam akan menutup dua pangkalan udara Turki, Incirlik dan Kurecik, jika Washington memutuskan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negaranya. Incirlik dilaporkan menampung sekitar 50 senjata nuklir taktis Amerika. Sedangkan Kurecik menjadi tuan rumah stasiun radar peringatan dini.

Kedua negara baru-baru ini sepakat untuk membentuk tim yang dipimpin oleh penasihat keamanan nasional guna menemukan resolusi untuk perselisihan mereka tentang S-400, tetapi sejauh ini pekerjaan mereka belum membuahkan hasil. Pada saat yang sama, Turki terus menolak opsi untuk menyingkirkan sistem rudal canggih itu dengan alasan senjata itu penting untuk pertahanan nasional.