Jika Tak Terkait Agama, Mengapa UU di India Tak Masukkan Muslim?
Selasa, 24 Desember 2019 - 16:55 WIB
Jika Tak Terkait Agama, Mengapa UU di India Tak Masukkan Muslim?
A
A
A
NEW DELHI - Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan (CAA) 2019 di India tak hanya ditentang kubu oposisi. Seorang politikus dari partai berkuasa; Bharatiya Janata Party (BJP), juga menentang CAA ini karena mendiskriminasikan migran Muslim.
Beberapa jam setelah Presiden Kerja BJP Jagat Prakash Nadda melakukan pawai di Kolkata untuk mendukung UU Kewarganegaraan yang baru diberlakukan, Wakil Presiden BJP wilayah Benggala Barat Chandra Kumar Bose menyuarakan penentangannya. Politikus kritis ini mengatakan India adalah sebuah negara terbuka untuk semua agama dan komunitas.
"Jika CAA 2019 tidak terkait dengan agama apa pun mengapa kita menyatakan hanya Hindu, Sikh, Buddha, Kristen, Parsis dan Jain! Mengapa tidak memasukkan Muslim juga? Mari transparan," tulis Bose di Twitter.
Chandra Kumar Bose merupakan politikus yang terkenal. Dia adalah cucu dari Subhash Chandra Bose, seorang pejuang kemerdekaan India yang sangat dihormati.
Meski berada di partai berkuasa, Bose berani mengkritik UU yang didukung partainya tersebut. BJP merupakan partai yang jadi kendaraan politik Perdana Menteri Narendra Modi.
"Jangan menyamakan India atau membandingkannya dengan negara lain, karena ini adalah negara terbuka untuk semua agama dan komunitas," lanjut dia, seperti dikutip Times of India, Selasa (24/12/2019).
Komentar Bose muncul bahkan ketika BJP telah meluncurkan kampanye kesadaran publik besar-besaran di media sosial dan melalui kader-kadernya untuk menjangkau komunitas Muslim pribumi yang khawatir status kewarganegaraan mereka dicoret berdasarkan UU tersebut.
Sebelumnya, sekutu BJP, yakni Partai Shiromani Akali Dal (SAD) menuntut agar migran Muslim juga diakomodasi dalam CAA 2019 karena UU itu semestinya sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sekuler negara India.
CAA 2019 mengamanatkan pemberian kewarganegaraan kepada para migran Hindu, Sikh, Jain, Parsis, Buddha dan Kristen yang melarikan diri dari penganiayaan agama di Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh dan datang ke India pada atau sebelum 31 Desember 2014. UU ini memicu demonstrasi besar-besaran yang telah menewaskan 25 orang dalam dua pekan terakhir karena tidak memasukkan migran Muslim di dalamnya.
Beberapa jam setelah Presiden Kerja BJP Jagat Prakash Nadda melakukan pawai di Kolkata untuk mendukung UU Kewarganegaraan yang baru diberlakukan, Wakil Presiden BJP wilayah Benggala Barat Chandra Kumar Bose menyuarakan penentangannya. Politikus kritis ini mengatakan India adalah sebuah negara terbuka untuk semua agama dan komunitas.
"Jika CAA 2019 tidak terkait dengan agama apa pun mengapa kita menyatakan hanya Hindu, Sikh, Buddha, Kristen, Parsis dan Jain! Mengapa tidak memasukkan Muslim juga? Mari transparan," tulis Bose di Twitter.
Chandra Kumar Bose merupakan politikus yang terkenal. Dia adalah cucu dari Subhash Chandra Bose, seorang pejuang kemerdekaan India yang sangat dihormati.
Meski berada di partai berkuasa, Bose berani mengkritik UU yang didukung partainya tersebut. BJP merupakan partai yang jadi kendaraan politik Perdana Menteri Narendra Modi.
"Jangan menyamakan India atau membandingkannya dengan negara lain, karena ini adalah negara terbuka untuk semua agama dan komunitas," lanjut dia, seperti dikutip Times of India, Selasa (24/12/2019).
Komentar Bose muncul bahkan ketika BJP telah meluncurkan kampanye kesadaran publik besar-besaran di media sosial dan melalui kader-kadernya untuk menjangkau komunitas Muslim pribumi yang khawatir status kewarganegaraan mereka dicoret berdasarkan UU tersebut.
Sebelumnya, sekutu BJP, yakni Partai Shiromani Akali Dal (SAD) menuntut agar migran Muslim juga diakomodasi dalam CAA 2019 karena UU itu semestinya sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sekuler negara India.
CAA 2019 mengamanatkan pemberian kewarganegaraan kepada para migran Hindu, Sikh, Jain, Parsis, Buddha dan Kristen yang melarikan diri dari penganiayaan agama di Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh dan datang ke India pada atau sebelum 31 Desember 2014. UU ini memicu demonstrasi besar-besaran yang telah menewaskan 25 orang dalam dua pekan terakhir karena tidak memasukkan migran Muslim di dalamnya.
(mas)
