Kata PM Modi, Umat Islam Jangan Khawatir Asalkan Pribumi India
Senin, 23 Desember 2019 - 08:42 WIB
Kata PM Modi, Umat Islam Jangan Khawatir Asalkan Pribumi India
A
A
A
NEW DELHI - Perdana Menteri (PM) Narendra Modi berusaha meyakinkan umat Islam India bahwa mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh undang-undang (UU) kewarganegaraan yang baru. Dia menepis anggapan bahwa undang-undang itu produk hukum anti-Islam .UU itu telah memicu demo rusuh yang sudah menewaskan 25 orang dalam dua pekan terakhir. Berpidato di hadapan pendukung partainya di New Delhi—yang berteriak "Modi! Modi!"—perdana menteri itu mengatakan bahwa umat Islam tidak perlu khawatir sama sekali asalkan mereka pribumi India .
"Muslim yang tanah dan leluhurnya adalah anak dari ibu India tidak perlu khawatir," kata pemimpin 69 tahun itu di hadapan ribuan pendukungnya, pada hari Minggu.
Modi menuduh partai oposisi, Kongres Nasional India, menyetujui kekerasan dengan tidak mengecemanya. "Lawan menyebarkan desas-desus bahwa semua Muslim akan dikirim ke kamp-kamp penahanan," katanya, seperti dikutip AFP, Senin (23/12/2019).
"Tidak ada pusat penahanan. Semua cerita tentang pusat penahanan ini adalah kebohongan, kebohongan dan kebohongan," katanya lagi.
Terlepas dari pernyataan perdana menteri, negara bagian Assam di timur laut India memiliki enam pusat penahanan yang menahan lebih dari 1.000 orang yang diduga migran ilegal, dan merencanakan mendirikan 11 pusat penahanan lainnya.
Seorang menteri India mengatakan kepada parlemen bahwa 28 tahanan telah tewas di kamp penahanan dalam beberapa tahun terakhir.
Kementerian Dalam Negeri pada bulan Juni mengeluarkan "2019 Model Detention Manual" untuk negara-negara bagian dan meminta mereka untuk mendirikan kamp-kamp penahanan di titik masuk utama.
Dua pusat penahanan direncanakan didirikan di dekat kota Mumbai dan Bangalore.
Modi, dalam pidatonya, juga mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan tentang pendataan warga yang selama ini ditakuti oleh banyak Muslim di India yang merasa akan dicoret dari status kewarganegaraan India.
Menteri Dalam Negeri Amit Shah—tangan kanan Modi—telah berulangkali mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat bertujuan untuk menghilangkan semua penyusup dari India.
Pihak Partai Bharatiya Janata yang berkuasa saat ini telah bersumpah dalam manifesto pemilu nasional 2019 mereka untuk menerapkan NRC secara bertahap di beberapa wilayah di negara tersebut. NRC adalah singkatan dari National Register of Citizens atau Daftar Warga Nasional, yakni daftar semua warga negara India yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan 1955 yang diamandemen pada tahun 2003.
Tahun ini NRC yang diterapkan di negara bagian Assam membuat 1,9 juta orang tidak dapat membuktikan bahwa mereka atau leluhur mereka ada di sana sebelum tahun 1971. Sekarang mereka menghadapi kemungkinan dicoret dari status kewarganegaraan.
Demonstrasi menentang undang-undang kewarganegaraan sebagian besar damai, namun ada beberapa pengunjuk rasa di beberapa wilayah yang melemparkan batu dan membakar kendaraan. Hal itu memicu polisi bertindak keras.
Puluhan ribu pengunjuk rasa telah berkumpul Sabtu malam lalu di kota Hyderabad selatan. Demonstrasi besar lainnya terjadi pada hari Minggu, termasuk di Jaipur dan Mumbai.
Di Bangalore, pengunjuk rasa tandingan berkumpul untuk mendukung undang-undang kewarganegaraan. Undang-undang ini mengamanatkan pemberian kewarganegaraan bagi migran Hindu, Sikh, Jain, Parsis, Kristen dan Buddha dari tiga negara Muslim tetangga India. Namun, undang-undang ini tidak mengakomodasi migran Muslim.
"Muslim yang tanah dan leluhurnya adalah anak dari ibu India tidak perlu khawatir," kata pemimpin 69 tahun itu di hadapan ribuan pendukungnya, pada hari Minggu.
Modi menuduh partai oposisi, Kongres Nasional India, menyetujui kekerasan dengan tidak mengecemanya. "Lawan menyebarkan desas-desus bahwa semua Muslim akan dikirim ke kamp-kamp penahanan," katanya, seperti dikutip AFP, Senin (23/12/2019).
"Tidak ada pusat penahanan. Semua cerita tentang pusat penahanan ini adalah kebohongan, kebohongan dan kebohongan," katanya lagi.
Terlepas dari pernyataan perdana menteri, negara bagian Assam di timur laut India memiliki enam pusat penahanan yang menahan lebih dari 1.000 orang yang diduga migran ilegal, dan merencanakan mendirikan 11 pusat penahanan lainnya.
Seorang menteri India mengatakan kepada parlemen bahwa 28 tahanan telah tewas di kamp penahanan dalam beberapa tahun terakhir.
Kementerian Dalam Negeri pada bulan Juni mengeluarkan "2019 Model Detention Manual" untuk negara-negara bagian dan meminta mereka untuk mendirikan kamp-kamp penahanan di titik masuk utama.
Dua pusat penahanan direncanakan didirikan di dekat kota Mumbai dan Bangalore.
Modi, dalam pidatonya, juga mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan tentang pendataan warga yang selama ini ditakuti oleh banyak Muslim di India yang merasa akan dicoret dari status kewarganegaraan India.
Menteri Dalam Negeri Amit Shah—tangan kanan Modi—telah berulangkali mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat bertujuan untuk menghilangkan semua penyusup dari India.
Pihak Partai Bharatiya Janata yang berkuasa saat ini telah bersumpah dalam manifesto pemilu nasional 2019 mereka untuk menerapkan NRC secara bertahap di beberapa wilayah di negara tersebut. NRC adalah singkatan dari National Register of Citizens atau Daftar Warga Nasional, yakni daftar semua warga negara India yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan 1955 yang diamandemen pada tahun 2003.
Tahun ini NRC yang diterapkan di negara bagian Assam membuat 1,9 juta orang tidak dapat membuktikan bahwa mereka atau leluhur mereka ada di sana sebelum tahun 1971. Sekarang mereka menghadapi kemungkinan dicoret dari status kewarganegaraan.
Demonstrasi menentang undang-undang kewarganegaraan sebagian besar damai, namun ada beberapa pengunjuk rasa di beberapa wilayah yang melemparkan batu dan membakar kendaraan. Hal itu memicu polisi bertindak keras.
Puluhan ribu pengunjuk rasa telah berkumpul Sabtu malam lalu di kota Hyderabad selatan. Demonstrasi besar lainnya terjadi pada hari Minggu, termasuk di Jaipur dan Mumbai.
Di Bangalore, pengunjuk rasa tandingan berkumpul untuk mendukung undang-undang kewarganegaraan. Undang-undang ini mengamanatkan pemberian kewarganegaraan bagi migran Hindu, Sikh, Jain, Parsis, Kristen dan Buddha dari tiga negara Muslim tetangga India. Namun, undang-undang ini tidak mengakomodasi migran Muslim.
(mas)
