China-Rusia Usul Sanksi Korut Dicabut, AS: Belum Waktunya
China-Rusia Usul Sanksi Korut Dicabut, AS: Belum Waktunya
A
A
A
WASHINGTON - China dan Rusia mengusulkan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB agar sejumlah sanksi yang dijatuhkan kepada Korea Utara (Korut). Menanggapi hal itu, Amerika Serikat (AS) menilai pencabutan sanksi terhadap Korut terlalu prematur.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan sekarang bukan waktunya bagi DK PBB untuk mempertimbangkan mencabut sanksi Korut.
"Negara itu mengancam akan meningkatkan provokasi, menolak untuk bertemu guna membahas denuklirisasi, dan terus mempertahankan serta mempercepat program senjata pemusnah massal dan rudal balistik yang dilarang," ujarnya seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (17/12/2019).
Meski begitu, Pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan Presiden AS Donald Trump tetap berkomitmen untuk membuat kemajuan menggunakan diplomasi.
Selain AS, Inggris dan Prancis bersikeras bahwa tidak ada sanksi PBB yang harus dicabut sampai Korut menghentikan program nuklir dan rudal balistiknya. Pun begit dengan Jerman
"Di Korea Utara, seperti di masa lalu, sangat pentih bahwa Dewan Keamanan PBB mempertahankan persatuan," kata Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen.
China dan Rusia mengusulkan agar DK PBB untuk mencabut larangan ekspor patung, makanan laut dan tekstil. Kedua negara itu juga menyerukan pencabutan larangan pekerja migran Korut.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia mengatakan, sanksi yang diusulkan untuk dicabut tidak terkait langsung dengan program nuklir Korut. "Ini adalah masalah kemanusiaan," katanya.
Selain itu, kedua negara itu berasalah pecabutan sejumlah sanksi itu untuk mendorong pembicaraan antara Washington dan Pyongyang.
Untuk diketahui, sanksi terhadap industri Korut yang diusulkan oleh Rusia dan China untuk dicabut menghasilkan ratusan juta dolar serta diberlakukan pada 2016 dan 2017 guna mencoba dan memotong dana untuk program nuklir dan rudal Pyongyang.
Kekhawatiran tumbuh secara internasional bahwa Korut dapat melanjutkan pengujian nuklir atau rudal jarak jauh - yang ditangguhkan sejak 2017 - karena pembicaraan denuklirisasi antara Pyongyang dan Washington telah terhenti.
Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump telah bertemu tiga kali sejak Juni 2018, tetapi tidak ada kemajuan yang dicapai. Jong-un pun telah memberikan Trump batas waktu sampai akhir 2019 untuk menunjukkan fleksibilitasnya dalam bernegosiasi. Pada bulan ini, Utusan Korut untuk PBB menyatakan, bagaimanapun, denuklirisasi tidak masuk dalam meja perundingan. (Baca: Korut Tutup Pintu Perundingan Denuklirisasi dengan AS )
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan sekarang bukan waktunya bagi DK PBB untuk mempertimbangkan mencabut sanksi Korut.
"Negara itu mengancam akan meningkatkan provokasi, menolak untuk bertemu guna membahas denuklirisasi, dan terus mempertahankan serta mempercepat program senjata pemusnah massal dan rudal balistik yang dilarang," ujarnya seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (17/12/2019).
Meski begitu, Pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan Presiden AS Donald Trump tetap berkomitmen untuk membuat kemajuan menggunakan diplomasi.
Selain AS, Inggris dan Prancis bersikeras bahwa tidak ada sanksi PBB yang harus dicabut sampai Korut menghentikan program nuklir dan rudal balistiknya. Pun begit dengan Jerman
"Di Korea Utara, seperti di masa lalu, sangat pentih bahwa Dewan Keamanan PBB mempertahankan persatuan," kata Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen.
China dan Rusia mengusulkan agar DK PBB untuk mencabut larangan ekspor patung, makanan laut dan tekstil. Kedua negara itu juga menyerukan pencabutan larangan pekerja migran Korut.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia mengatakan, sanksi yang diusulkan untuk dicabut tidak terkait langsung dengan program nuklir Korut. "Ini adalah masalah kemanusiaan," katanya.
Selain itu, kedua negara itu berasalah pecabutan sejumlah sanksi itu untuk mendorong pembicaraan antara Washington dan Pyongyang.
Untuk diketahui, sanksi terhadap industri Korut yang diusulkan oleh Rusia dan China untuk dicabut menghasilkan ratusan juta dolar serta diberlakukan pada 2016 dan 2017 guna mencoba dan memotong dana untuk program nuklir dan rudal Pyongyang.
Kekhawatiran tumbuh secara internasional bahwa Korut dapat melanjutkan pengujian nuklir atau rudal jarak jauh - yang ditangguhkan sejak 2017 - karena pembicaraan denuklirisasi antara Pyongyang dan Washington telah terhenti.
Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump telah bertemu tiga kali sejak Juni 2018, tetapi tidak ada kemajuan yang dicapai. Jong-un pun telah memberikan Trump batas waktu sampai akhir 2019 untuk menunjukkan fleksibilitasnya dalam bernegosiasi. Pada bulan ini, Utusan Korut untuk PBB menyatakan, bagaimanapun, denuklirisasi tidak masuk dalam meja perundingan. (Baca: Korut Tutup Pintu Perundingan Denuklirisasi dengan AS )
(ian)
Explore More