Indonesia-Malaysia Sepakat Gunakan Drone untuk Patroli Perbatasan
Rabu, 11 Desember 2019 - 02:10 WIB
Indonesia-Malaysia Sepakat Gunakan Drone untuk Patroli Perbatasan
A
A
A
JAKARTA - Indonesia dan Malaysia pada prinsipnya sepakat untuk menggunakan drone dan teknologi lainnya untuk memantau perbatasan kedua negara. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Malaysia Muhyiddin Yassin di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Muhyiddin mengatakan perjanjian perbatasan Malaysia-Indonesia akan diperbarui pada tahun 2020. Perjanjian itu merupakan nota kesepahaman tentang lintas batas dan perdagangan yang akan diselesaikan dan ditandatangani tahun depan.
Menteri Malaysia itu membuat komentar setelah bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Yasonna Laoly sebagai bagian dari kunjungan kerja dua hari ke Indonesia.
Menurutnya, kedua negara akan terus bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti penyelundupan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan kejahatan lintas batas lainnya.
"Perbatasan (darat) antara Malaysia dan Indonesia (seperti di Sabah dan Sarawak, dan di Kalimantan) lebih dari 1.000 km, dan tentu saja sulit untuk dipantau, dan membutuhkan penggunaan teknologi," katanya.
Muhyiddin menambahkan bahwa kedua pemerintah juga mempertimbangkan pertukaran tahanan—sebuah topik yang diangkat oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada pertemuan baru-baru ini dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Program pertukaran tahanan akan memungkinkan tahanan kedua negara dikirim kembali ke negara mereka masing-masing untuk menjalani hukumannya.
Tetapi, kata Muhyiddin, ketika Indonesia bersedia untuk mengimplementasikan program tersebut, masalah hukum tertentu harus diselesaikan.
"(Indonesia) belum memiliki undang-undang untuk mengimplementasikan program, dan pejabat kementerian akan menyusun proposal," kata Muhyiddin.
Ada sekitar 300 orang Malaysia saat ini berada di penjara-penjara Indonesia, sementara lebih dari 5.000 orang Indonesia menjalani hukuman di Malaysia.
Masalah pekerja ilegal juga diangkat selama kunjungan Muhyiddin ketika dia bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziya.
"Malaysia dan Indonesia bersatu dalam hal ini, masalah imigran ilegal harus diselesaikan bersama dan serius," katanya, seperti dikutip Bernama.
Muhyiddin mengatakan perjanjian perbatasan Malaysia-Indonesia akan diperbarui pada tahun 2020. Perjanjian itu merupakan nota kesepahaman tentang lintas batas dan perdagangan yang akan diselesaikan dan ditandatangani tahun depan.
Menteri Malaysia itu membuat komentar setelah bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Yasonna Laoly sebagai bagian dari kunjungan kerja dua hari ke Indonesia.
Menurutnya, kedua negara akan terus bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti penyelundupan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan kejahatan lintas batas lainnya.
"Perbatasan (darat) antara Malaysia dan Indonesia (seperti di Sabah dan Sarawak, dan di Kalimantan) lebih dari 1.000 km, dan tentu saja sulit untuk dipantau, dan membutuhkan penggunaan teknologi," katanya.
Muhyiddin menambahkan bahwa kedua pemerintah juga mempertimbangkan pertukaran tahanan—sebuah topik yang diangkat oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada pertemuan baru-baru ini dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Program pertukaran tahanan akan memungkinkan tahanan kedua negara dikirim kembali ke negara mereka masing-masing untuk menjalani hukumannya.
Tetapi, kata Muhyiddin, ketika Indonesia bersedia untuk mengimplementasikan program tersebut, masalah hukum tertentu harus diselesaikan.
"(Indonesia) belum memiliki undang-undang untuk mengimplementasikan program, dan pejabat kementerian akan menyusun proposal," kata Muhyiddin.
Ada sekitar 300 orang Malaysia saat ini berada di penjara-penjara Indonesia, sementara lebih dari 5.000 orang Indonesia menjalani hukuman di Malaysia.
Masalah pekerja ilegal juga diangkat selama kunjungan Muhyiddin ketika dia bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziya.
"Malaysia dan Indonesia bersatu dalam hal ini, masalah imigran ilegal harus diselesaikan bersama dan serius," katanya, seperti dikutip Bernama.
(mas)
