Lavrov: Terancam, Rencana Pembentukan Komite Konstitusi Suriah
Selasa, 26 November 2019 - 01:23 WIB
Lavrov: Terancam, Rencana Pembentukan Komite Konstitusi Suriah
A
A
A
MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, ada banyak pendukung perubahan pemerintahan di Suriah yang ingin mengganggu upaya pembentukan Komite Konstitusi Suriah. Lavrov mengatakan, pihak-pihak ini menggunakan segala cara untuk menghalangi pembentukan komite tersebut.
"Adapun, ancaman gangguan selalu ada, karena ada banyak pendukung mereka yang ingin proses ini gagal untuk membenarkan tindakan tertentu, yaitu, potensi intensifikasi intervensi kuat ke dalam urusan Suriah untuk dilakukan melalui rezim berubah," ucap Lavrov.
Lavrov, seperti dilansir Tass pada Selasa (26/11/2019), mencatat bahwa sesi kedua komite saat ini sedang dikembangkan. Dia lalu meminta perwakilan PBB untuk mencegah upaya campur tangan dalam pekerjaan komite.
"Ada ancaman gangguan eksternal, ancaman bahwa pihak Suriah dapat memiliki keputusan tertentu yang dikenakan pada mereka dari luar negeri. Rekan-rekan kami dari PBB, termasuk Sekretaris Jenderal dan Utusan Khususnya untuk Suriah, Geir Pedersen berkewajiban untuk secara tegas menggagalkan upaya tersebut," ungkapnya.
Pada 23 September, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengumumkan pembentukan Komite Konstitusi Suriah. Sesi pertama panitia berlangsung pada 30 Oktober di Jenewa.
Keputusan untuk membentuk komite konstitusional dibuat selama Kongres Dialog Nasional Suriah, yang diadakan di kota Sochi di Rusia pada 30 Januari 2018.
Menurut rencana yang diusulkan oleh mantan Utusan PBB untuk Stafan Suriah, Stafan de Mistura, komite tersebut dibuat Lebih dari 150 orang, masing-masing 50 delegasi akan diterjunkan oleh Damaskus, oposisi dan masyarakat sipil. Setiap kelompok juga diwajibkan untuk menunjuk 15 ahli untuk mengambil bagian dalam pertemuan yang diadakan di Jenewa secara tertutup.
"Adapun, ancaman gangguan selalu ada, karena ada banyak pendukung mereka yang ingin proses ini gagal untuk membenarkan tindakan tertentu, yaitu, potensi intensifikasi intervensi kuat ke dalam urusan Suriah untuk dilakukan melalui rezim berubah," ucap Lavrov.
Lavrov, seperti dilansir Tass pada Selasa (26/11/2019), mencatat bahwa sesi kedua komite saat ini sedang dikembangkan. Dia lalu meminta perwakilan PBB untuk mencegah upaya campur tangan dalam pekerjaan komite.
"Ada ancaman gangguan eksternal, ancaman bahwa pihak Suriah dapat memiliki keputusan tertentu yang dikenakan pada mereka dari luar negeri. Rekan-rekan kami dari PBB, termasuk Sekretaris Jenderal dan Utusan Khususnya untuk Suriah, Geir Pedersen berkewajiban untuk secara tegas menggagalkan upaya tersebut," ungkapnya.
Pada 23 September, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengumumkan pembentukan Komite Konstitusi Suriah. Sesi pertama panitia berlangsung pada 30 Oktober di Jenewa.
Keputusan untuk membentuk komite konstitusional dibuat selama Kongres Dialog Nasional Suriah, yang diadakan di kota Sochi di Rusia pada 30 Januari 2018.
Menurut rencana yang diusulkan oleh mantan Utusan PBB untuk Stafan Suriah, Stafan de Mistura, komite tersebut dibuat Lebih dari 150 orang, masing-masing 50 delegasi akan diterjunkan oleh Damaskus, oposisi dan masyarakat sipil. Setiap kelompok juga diwajibkan untuk menunjuk 15 ahli untuk mengambil bagian dalam pertemuan yang diadakan di Jenewa secara tertutup.
(esn)
