Hizbullah Desak Pemerintahan Baru Lebanon Segera Dibentuk

BEIRUT - Pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, menyerukan pemerintah baru Lebanon dibentuk secepatnya. Ia meminta pemerintahan baru nanti harus mendengarkan tuntutan para demonstran serta bekerja untuk memulihkan kepercayaan.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Jumat waktu setempat, Nasrallah mengatakan pengunduran diri Perdana Menteri Saad al-Hariri telah membekukan rencana reformasi pemerintah.

Saar al-Hariri mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Lebanon setelah menemui jalan buntu untuk mengakhiri aksi protes besar-besaran terhadap elit yang berkuasa. (Baca juga: Perdana Menteri Lebanon Mengundurkan Diri)

Pengunduran diri Hariri, yang ditentang Hizbullah, telah meninggalkan Lebanon tanpa pemerintahan karena menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak perang saudara 1975-90.

"Pemerintah baru harus dibentuk sesegera mungkin dan pemerintah baru harus mendengarkan tuntutan orang-orang yang turun ke jalan," kata Nasrallah.

"Harus ada pekerjaan serius karena waktu sangat ketat dan kesabaran orang juga demikian," sambungnya seperti disitir dari Al Jazeera, Sabtu (2/11/2019).

Protes massal meletus di Lebanon pada 17 Oktober terhadap rencana pengenaan pajan untuk WhatsApp dan layanan pesan lainnya.

Demonstrasi dengan cepat berubah menjadi keluhan yang lebih luas, dengan seruan pengunduran diri pemerintah dan meminta pertanggungjawaban pejabat yang korup.

Pemerintah Lebanon kemudian mengumumkan serangkaian rencana reformasi, tetapi tanpa langkah konkret, pemerintah gagal menenangkan pengunjuk rasa atau cukup meyakinkan pemberi pinjaman multilateral untuk mengeluarkan miliaran bantuan yang sangat dibutuhkan yang telah mereka janjikan.

Para pengunjuk rasa mengatakan sistem politik sektarian yang menjadi dasar pemerintah bermasalah karena menumbuhkan patronase dan klientelisme. Mereka menuntut pemerintah baru untuk dibentuk yang terdiri dari para teknokrat yang tidak berafiliasi dengan kelas politik.

Sistem politik Lebanon menjamin perwakilan politik untuk semua 18 sekte di negara ini, warisan dari pemerintahan kolonial Prancis. Kursi di kabinet dan parlemen dibagi antara Kristen dan Muslim.

Posisi di sektor publik juga dibagi di antara kelompok agama.