PBB Terpecah Soal Perlakuan China Terhadap Muslim Uighurs

NEW YORK - Dua kelompok negara anggota PBB mengeluarkan pernyataan berbeda atas perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uighurs di Xinjiang. Situasi ini menyoroti perbedaan global dalam catatan hak asasi manusia Beijing.

Berbicara di Majelis Umum PBB pada hari Selasa, seorang perwakilan dari Inggris mengeluarkan pernyataan atas nama 23 negara yang menimbulkan kekhawatiran atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

"(Ada) laporan yang dapat dipercaya tentang penahanan massal, upaya untuk membatasi praktik budaya dan agama, pengawasan massal yang menyasar etnis Uighur secara tidak proporsional, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya serta pelanggaran di wilayah tersebut," kata Karen Pierce seperti disitir dari CNN, Kamis (31/10/2019).

Dua puluh tiga negara, termasuk Amerika Serikat (AS), Kanada, Jepang, dan Australia, semuanya meminta China untuk menjunjung tinggi kewajiban dan komitmen nasional dan internasional untuk menghormati hak asasi manusia. Mereka juga meminta China memberikan akses ke Xinjiang untuk pemantau internasional.

Namun, tak lama setelah pernyataan Inggris, sekutu Beijing Belarus membuat pernyataannya sendiri atas nama 54 negara menyuarakan persetujuan program anti-terorisme China di Xinjiang. Para penandatangan termasuk Rusia, Mesir, Bolivia dan Serbia.

"Pernyataan bersama itu berbicara positif tentang hasil langkah-langkah kontra-terorisme dan deradikalisasi di Xinjiang dan mencatat bahwa langkah-langkah ini secara efektif melindungi hak-hak dasar manusia dari semua kelompok etnis," kata perwakilan untuk Belarus dalam siaran persnya.

Belarus juga meminta negara-negara yang mendukung pernyataan kritis untuk berhenti mempolitisasi masalah hak asasi manusia dan membuat tuduhan tak berdasar terhadap China.

CNN belum melihat daftar lengkap negara-negara yang mendukung pernyataan Belarusia, tetapi ini adalah peningkatan besar dari 37 negara yang mendukung program pemerintah China di Xinjiang pada bulan Juli lalu. Kelompok itu termasuk negara-negara mayoritas Muslim seperti Pakistan dan Arab Saudi.

Laporan yang tersebar luas tentang penahanan massal yang menargetkan Muslim Uighurs, serta tuduhan pelecehan dan bahkan penyiksaan di pusat-pusat "deradikalisasi", telah membuat China dikutuk oleh pemerintah Barat dan organisasi hak asasi manusia.

Pada Oktober lalu, Washington mengumumkan pembatasan visa bagi pejabat China yang dicurigai terlibat dalam penahanan massal dan pendidikan ulang warga Uighur. (Baca juga: Tindas Muslim Uighurs, AS Batasi Visa untuk China )

Beijing dengan giat membela program keamanan dalam negerinya di Xinjiang, dengan menyangkal menargetkan warga Muslim atau merampas hak-hak mereka. Pada bulan Juli, pejabat tinggi Xinjiang Shohrat Zakir mengatakan, kamp-kamp itu sangat positif bagi kawasan tersebut.