Lavrov: Tindakan AS di Suriah Ilegal, Langgar Hukum Internasional
Rabu, 30 Oktober 2019 - 16:38 WIB
Lavrov: Tindakan AS di Suriah Ilegal, Langgar Hukum Internasional
A
A
A
JENEWA - Amerika Serikat (AS) dan anggota lain dari koalisi pimpinan-AS ditempatkan di Suriah secara ilegal, dan tindakan mereka bertentangan dengan hukum internasional. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.
"Ketika menyangkut tindakan AS di Suriah, mereka tentu saja bertentangan dengan hukum internasional. AS dan anggota koalisinya ditempatkan di Suriah secara ilegal, bertentangan dengan posisi pemerintah Suriah yang sah," ucap Lavrov.
"Melindungi ladang minyak di Suriah dari ISIS berfungsi sebagai alasan bagi orang Amerika untuk tinggal di Suriah," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada Rabu (30/10/2019).
Lavrov kemudian menuturkan, saat ini banyak pakar di AS setuju dengan pandangan bahwa tindakan yang dilakukan Washington di Suriah adalah ilegal, khususnya yang terkait dengan upaya menguasai ladang minyak milik Suriah.
"Para ahli menyatakan, pendapat mereka, dan kami benar-benar setuju dengan itu. Mereka mengutip putusan pengadilan internasional tentang situasi serupa. Putusan itu mengatakan bahwa setiap eksploitasi sumber daya alam dari negara berdaulat tanpa izin negara adalah ilegal," katanya.
"Ketika menyangkut tindakan AS di Suriah, mereka tentu saja bertentangan dengan hukum internasional. AS dan anggota koalisinya ditempatkan di Suriah secara ilegal, bertentangan dengan posisi pemerintah Suriah yang sah," ucap Lavrov.
"Melindungi ladang minyak di Suriah dari ISIS berfungsi sebagai alasan bagi orang Amerika untuk tinggal di Suriah," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada Rabu (30/10/2019).
Lavrov kemudian menuturkan, saat ini banyak pakar di AS setuju dengan pandangan bahwa tindakan yang dilakukan Washington di Suriah adalah ilegal, khususnya yang terkait dengan upaya menguasai ladang minyak milik Suriah.
"Para ahli menyatakan, pendapat mereka, dan kami benar-benar setuju dengan itu. Mereka mengutip putusan pengadilan internasional tentang situasi serupa. Putusan itu mengatakan bahwa setiap eksploitasi sumber daya alam dari negara berdaulat tanpa izin negara adalah ilegal," katanya.
(esn)
