Warga Hong Kong Dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian

OSLO - Seorang politisi Norwegia mencalonkan warga Hong Kong untuk mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian 2020. Langkah ini diyakini akan mengundang kemarahan dari China.

"Saya telah memilih warga Hong Kong, yang mempertaruhkan nyawa dan keselamatan mereka setiap hari untuk membela kebebasan berbicara dan demokrasi dasar, untuk Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2020," kata Guri Melby, anggota parlemen Norwegia untuk partai liberal, dalam sebuah postingan di Twitter.

"Apa yang mereka lakukan berdampak jauh di luar Hong Kong, baik di kawasan ini maupun di seluruh dunia," jelas Melby dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh surat kabar Aftenposten, seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (16/10/2019).

Inisiatif Melby ini kemungkinan akan membuat China tidak senang. Beijing sebelumnya sempat naik pitam dengan keputusan Komite Nobel pada 2010 karena memberikan penghargaan kepada pembangkang China yang dipenjara Liu Xiaobo, yang telah meninggal.

Meskipun Komite Nobel bersifat independen dari pemerintah di Norwegia, Beijing membekukan hubungannya, menangguhkan negosiasi untuk perjanjian perdagangan bebas dan memblokir impor salmon dari negara Skandinavia itu.

Hubungan antar negara tidak normal sampai Desember 2016, setelah Oslo berkomitmen untuk tidak mendukung tindakan yang merusak kepentingan China.

Pada tahun ini, Komite Nobel harus memilih dari 301 kandidat.

Pada akhirnya hadiah itu diberikan kepada Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed atas pekerjaannya dalam menyelesaikan konflik dengan musuh bebuyutan Eritrea. (Baca juga: Akhiri Konflik dengan Eritrea, PM Ethiopia Diganjar Nobel Perdamaian )

Hong Kong sendiri saat ini sedang mengalami krisis politik terburuk sejak kembali ke China pada 1997.

Jutaan orang telah turun ke jalan-jalan di Hong Kong. Awalnya mereka menentang rancangan undang-undang ekstradisi yang kini telah di cabut oleh Pemimpin Hong Kong Carrie Lam.

Tetapi setelah Lam mengambil sikap keras, gerakan itu berubah menjadi dorongan yang lebih luas untuk demokrasi dan akuntabilitas polisi.

Aktivis mengatakan kebebasan sedang dikikis oleh Beijing, bertentangan dengan kesepakatan yang menguraikan Hong Kong tahun 1997 kembali ke Cina dari pemerintahan kolonial Inggris.