Bahas Nasib Warga Jepang yang Diculik, Abe Ingin Temui Jong-un
A
A
A
TOKYO - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ingin bertemu dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah warga negara Jepang yang diculik oleh agen-agen Korut.
"Saya bertekad untuk bertemu langsung dengan Ketua Kim Jong-un tanpa prasyarat, untuk menyelesaikan masalah penculikan yang sangat penting," kata Abe dalam pidato kebijakan di awal sesi parlemen, Jumat (4/10).
Pada 2002, Korea Utara mengakui agennya telah menculik 13 warga Jepang. Sementara Jepang mengatakan, 17 warganya diculik, 5 di antaranya dipulangkan. Korut menyatakan, 8 orang tewas dan 4 lainnya tidak pernah masuk ke negara itu.
Abe telah bersumpah untuk melanjutkan masalah ini sampai semua warga Jepang yang dibawa dikembalikan ke Jepang. Selama beberapa dekade terakhir, Jepang dan Korut telah mengalami ketegangan dalam hubungan.
Pada hari Kamis (4/10), Korut telah berhasil melakukan uji tembak rudal balistik baru yang diluncurkan kapal selam dari laut. Jepang mengecam uji coba itu, dengan mengatakan rudal itu mendarat di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Jepang, dan merupakan pelanggaran terhadap sanksi PBB.
"Saya bertekad untuk bertemu langsung dengan Ketua Kim Jong-un tanpa prasyarat, untuk menyelesaikan masalah penculikan yang sangat penting," kata Abe dalam pidato kebijakan di awal sesi parlemen, Jumat (4/10).
Pada 2002, Korea Utara mengakui agennya telah menculik 13 warga Jepang. Sementara Jepang mengatakan, 17 warganya diculik, 5 di antaranya dipulangkan. Korut menyatakan, 8 orang tewas dan 4 lainnya tidak pernah masuk ke negara itu.
Abe telah bersumpah untuk melanjutkan masalah ini sampai semua warga Jepang yang dibawa dikembalikan ke Jepang. Selama beberapa dekade terakhir, Jepang dan Korut telah mengalami ketegangan dalam hubungan.
Pada hari Kamis (4/10), Korut telah berhasil melakukan uji tembak rudal balistik baru yang diluncurkan kapal selam dari laut. Jepang mengecam uji coba itu, dengan mengatakan rudal itu mendarat di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Jepang, dan merupakan pelanggaran terhadap sanksi PBB.
(esn)