Dewan HAM PBB Nyatakan Kekhawatiran atas Situasi di Kashmir
Selasa, 10 September 2019 - 01:53 WIB
Dewan HAM PBB Nyatakan Kekhawatiran atas Situasi di Kashmir
A
A
A
JENEWA - Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet menyatakan kekhawatiran atas situasi di Kashmir. Pernyataan ini datang menyusul keputusan India untuk mencabut status otonom wilayah mayoritas Muslim bulan lalu.
"Saya sangat prihatin tentang dampak dari tindakan baru-baru ini oleh pemerintah India pada HAM Kashmir," kata dachelet dalam pernyataan pembukaannya kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.
"Beberapa antara lain untuk pembatasan komunikasi internet dan pertemuan damai, dan penahanan para pemimpin politik lokal dan aktivis," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasaa (10/9).
Bachelet mengatakan dia mendesak India dan Pakistan untuk memastikan bahwa hak-hak di kawasan itu dihormati dan dilindungi. Tetapi, dia mengatakan telah meminta secara khusus ke India untuk mengurangi pengekangan dan jam malam saat ini, untuk memastikan akses orang ke layanan dasar, dan bahwa semua hak proses yang adil dihormati untuk mereka yang telah ditahan.
"Adalah penting bahwa masyarakat Kashmir dikonsultasikan dan dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan mereka," katanya.
India memberlakukan tindakan keras militer terhadap Kashmir mulai 5 Agustus untuk mencegah kerusuhan ketika New Delhi mencabut otonomi daerah yang disengketakan, dengan jaringan telepon seluler dan internet masih terputus di semua kecuali beberapa kantong.
Kashmir, terpecah antara India dan Pakistan sejak 1947, telah memicu dua perang besar dan bentrokan yang tak terhitung jumlahnya antara kedua musuh bebuyutan bersenjata nuklir itu.
Kashmir yang dikelola India telah menyaksikan pemberontakan bersenjata berusia puluhan tahun terhadap pemerintahan India dengan puluhan ribu, kebanyakan warga sipil, terbunuh.
"Saya sangat prihatin tentang dampak dari tindakan baru-baru ini oleh pemerintah India pada HAM Kashmir," kata dachelet dalam pernyataan pembukaannya kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.
"Beberapa antara lain untuk pembatasan komunikasi internet dan pertemuan damai, dan penahanan para pemimpin politik lokal dan aktivis," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasaa (10/9).
Bachelet mengatakan dia mendesak India dan Pakistan untuk memastikan bahwa hak-hak di kawasan itu dihormati dan dilindungi. Tetapi, dia mengatakan telah meminta secara khusus ke India untuk mengurangi pengekangan dan jam malam saat ini, untuk memastikan akses orang ke layanan dasar, dan bahwa semua hak proses yang adil dihormati untuk mereka yang telah ditahan.
"Adalah penting bahwa masyarakat Kashmir dikonsultasikan dan dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan mereka," katanya.
India memberlakukan tindakan keras militer terhadap Kashmir mulai 5 Agustus untuk mencegah kerusuhan ketika New Delhi mencabut otonomi daerah yang disengketakan, dengan jaringan telepon seluler dan internet masih terputus di semua kecuali beberapa kantong.
Kashmir, terpecah antara India dan Pakistan sejak 1947, telah memicu dua perang besar dan bentrokan yang tak terhitung jumlahnya antara kedua musuh bebuyutan bersenjata nuklir itu.
Kashmir yang dikelola India telah menyaksikan pemberontakan bersenjata berusia puluhan tahun terhadap pemerintahan India dengan puluhan ribu, kebanyakan warga sipil, terbunuh.
(esn)
