Korut Minta PBB Pangkas Staf Bantuan Internasional di Pyongyang
Kamis, 05 September 2019 - 10:51 WIB
Korut Minta PBB Pangkas Staf Bantuan Internasional di Pyongyang
A
A
A
NEW YORK - Korea Utara (Korut) meminta PBB untuk memangkas jumlah staf internasionalnya yang disebar ke Pyongyang. Korut menyebut program PBB telah gagal karena politisasi bantuan organisasi itu oleh pasukan musuh.
Begitu bunyi misi diplomtaik Korut di PBB yang diperoleh Reuters, Kamis (5/9/2019).
PBB memperkirakan 10,3 juta orang atau hampir setengah dari populasi Korut sangat membutuhkan bantuan dan sekitar 41% warga Korut kekurangan gizi. Sementara itu, pada bulan Februari lalu, Korut mengatakan mereka menghadapi kekuarangan pangan pada tahun ini dan harus mengurangi separuh ransum, menyalahkan kekeringan, banjir dan sanksi.
"Program-program yang didukung PBB gagal memberikan hasil yang diinginkan karena politisasi bantuan PBB oleh pasukan musuh,” kata sekretaris jenderal Komite Koordinasi Nasional Korut untuk PBB, Kim Chang-min, dalam suratnya yang ditujukan kepada pejabat tinggi PBB yang ditugaskan di negara itu.
Dalam surat tertanggal 21 Agustus itu, Min mengatakan jumlah staf internasional harus dipotong pada akhir tahun.
Korut ingin jumlah staf internasional dengan Program Pengembangan PBB dikurangi menjadi satu atau dua dari enam, Organisasi Kesehatan Dunia menjadi empat dari enam dan Badan bantuan untuk Anak-anak PBB (UNICEF) memotong 13 stafnya dengan satu atau dua.
Min mengatakan jumlah staf internasional dengan Program Pangan Dunia harus dikurangi sesuai dengan jumlah bantuan makanan yang akan diberikan begitu agensi itu dan Korut setuju bagaimana menerapkan rencana untuk 2019 hingga 2021.
Min juga menulis, tidak diperlukan petugas koordinasi bantuan kemanusiaan, dan menambahkan bahwa petugas bantuan PBB dapat berkunjung saat dan ketika diminta.
PBB tidak segera menanggapi permintaan komentar.
"Secara historis ada kekurangan kritis dari keahlian internasional dan pengawasan serta kapasitas untuk memantau penggunaan bantuan yang disediakan," kata seorang diplomat PBB, yang berbicara dengan syarat anonimitas.
"Kami sangat terkejut dengan pergantian peristiwa ini sebagian karena inilah saat kebutuhan telah tumbuh dan AS telah berusaha memobilisasi dukungan untuk meningkatkan bantuan di negara," kata diplomat itu.
Langkah itu dilakukan di tengah terhentinya pembicaraan denuklirisasi antara Amerika Serikat (AS) dan Korut yang bertujuan membongkar program nuklir dan rudal Pyongyang. Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah menjatuhkan sanksi kepada Korut sejak 2006 dalam upaya untuk menghambat pendanaan bagi program-program tersebut.
"Keputusan pemerintah Korea Utara hanya menyakiti rakyat Korea Utara," kata seorang diplomat PBB lainnya, berbicara dengan syarat anonim.
"Ini akan datang pada saat di mana Rusia dan China mendorong narasi palsu bahwa sanksi menyebabkan masalah kemanusiaan di Korea Utara dan satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah dengan memberikan bantuan sanksi Korea Utara," kata diplomat itu.
Sementara itu Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa sanksi sepihak yang dikenakan pada Korut oleh negara-negara lain dan beberapa interpretasi yang ketat terhadap sanksi-sanksi AS menghambat pekerjaan kemanusiaan.
"Populasi Korea Utara tidak boleh menderita di bawah sanksi yang telah dikenakan secara tidak sah," katanya.
Begitu bunyi misi diplomtaik Korut di PBB yang diperoleh Reuters, Kamis (5/9/2019).
PBB memperkirakan 10,3 juta orang atau hampir setengah dari populasi Korut sangat membutuhkan bantuan dan sekitar 41% warga Korut kekurangan gizi. Sementara itu, pada bulan Februari lalu, Korut mengatakan mereka menghadapi kekuarangan pangan pada tahun ini dan harus mengurangi separuh ransum, menyalahkan kekeringan, banjir dan sanksi.
"Program-program yang didukung PBB gagal memberikan hasil yang diinginkan karena politisasi bantuan PBB oleh pasukan musuh,” kata sekretaris jenderal Komite Koordinasi Nasional Korut untuk PBB, Kim Chang-min, dalam suratnya yang ditujukan kepada pejabat tinggi PBB yang ditugaskan di negara itu.
Dalam surat tertanggal 21 Agustus itu, Min mengatakan jumlah staf internasional harus dipotong pada akhir tahun.
Korut ingin jumlah staf internasional dengan Program Pengembangan PBB dikurangi menjadi satu atau dua dari enam, Organisasi Kesehatan Dunia menjadi empat dari enam dan Badan bantuan untuk Anak-anak PBB (UNICEF) memotong 13 stafnya dengan satu atau dua.
Min mengatakan jumlah staf internasional dengan Program Pangan Dunia harus dikurangi sesuai dengan jumlah bantuan makanan yang akan diberikan begitu agensi itu dan Korut setuju bagaimana menerapkan rencana untuk 2019 hingga 2021.
Min juga menulis, tidak diperlukan petugas koordinasi bantuan kemanusiaan, dan menambahkan bahwa petugas bantuan PBB dapat berkunjung saat dan ketika diminta.
PBB tidak segera menanggapi permintaan komentar.
"Secara historis ada kekurangan kritis dari keahlian internasional dan pengawasan serta kapasitas untuk memantau penggunaan bantuan yang disediakan," kata seorang diplomat PBB, yang berbicara dengan syarat anonimitas.
"Kami sangat terkejut dengan pergantian peristiwa ini sebagian karena inilah saat kebutuhan telah tumbuh dan AS telah berusaha memobilisasi dukungan untuk meningkatkan bantuan di negara," kata diplomat itu.
Langkah itu dilakukan di tengah terhentinya pembicaraan denuklirisasi antara Amerika Serikat (AS) dan Korut yang bertujuan membongkar program nuklir dan rudal Pyongyang. Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah menjatuhkan sanksi kepada Korut sejak 2006 dalam upaya untuk menghambat pendanaan bagi program-program tersebut.
"Keputusan pemerintah Korea Utara hanya menyakiti rakyat Korea Utara," kata seorang diplomat PBB lainnya, berbicara dengan syarat anonim.
"Ini akan datang pada saat di mana Rusia dan China mendorong narasi palsu bahwa sanksi menyebabkan masalah kemanusiaan di Korea Utara dan satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah dengan memberikan bantuan sanksi Korea Utara," kata diplomat itu.
Sementara itu Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa sanksi sepihak yang dikenakan pada Korut oleh negara-negara lain dan beberapa interpretasi yang ketat terhadap sanksi-sanksi AS menghambat pekerjaan kemanusiaan.
"Populasi Korea Utara tidak boleh menderita di bawah sanksi yang telah dikenakan secara tidak sah," katanya.
(ian)
