Intip Amandemen Konstitusi yang Bikin Kim Jong-un Setara Pendiri Korut
Sabtu, 31 Agustus 2019 - 11:32 WIB
Intip Amandemen Konstitusi yang Bikin Kim Jong-un Setara Pendiri Korut
A
A
A
PYONGYANG - Parlemen Korea Utara (Korut) menyetujui amandemen konstitusi untuk memperkuat peran pemimpinnya, Kim Jong-un sebagai kepala negara. Hebatnya, amandamen undang-undang dasar negara komunis ini juga mengangkat status sang pemimpin muda setara dengan pendiri negara yang juga kakeknya, Kim Il-sung.
Langkah amandemen itu diambil setelah Kim Jong-un secara resmi ditunjuk sebagai kepala negara dan panglima militer dalam konstitusi baru pada Juli lalu. Menurut para analis, amandemen kontitusi pada Juli lalu bertujuan untuk mempersiapkan perjanjian damai Korea Utara dengan Amerika Serikat (AS).
"Status hukum Kim (Jong-un) telah dikonsolidasikan lebih lanjut untuk memastikan pedoman monolitik dari Pemimpin Tertinggi atas semua urusan negara," tulis kantor berita negara Korut, KCNA, mengutip Choe Ryong Hae, presiden presidium Majelis Rakyat Tertinggi.
Sebelumnya, Kim hanya disebut sebagai "pemimpin tertinggi" yang memerintahkan kekuatan militer keseluruhan di negara itu.
"Dengan amandemen ini, Kim Jong-un menghidupkan kembali kepala sistem pemerintahan kakeknya," kata Cheong Seong-chang, seorang peneliti senior di Sejong Institute, seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu (31/8/2019). "Dia telah menjadi kepala negara de facto."
Politik Korut berlangsung dalam kerangka filosofi Juche, sebuah konsep yang diciptakan oleh Hwang Chang-yŏp dan kemudian dikaitkan dengan Kim Il-sung. Negara ini sejatinya mengadopsi sistem multipartai, namun pada praktiknya Partai Buruh Korea (WPK) adalah partai berkuasa yang jadi stempel politik keluarga Kim Jong-un.
Keluarga Kim secara totaliter memimpin Korea Utara dengan kediktatoran. Di bawah kendali keluarga Kim, Korut menjadi monarki absolut dengan Kim Il-sung dan ahli warisnya sebagai penguasa.
Sistem seperti itulah yang dikecam pembelot paling terkenal Korut, Thae Yong-ho. Pembelot yang sebelumnya menjabat sebagai wakil duta besar Korea Utara untuk Inggris itu mengatakan negaranya tak pantas disebut sebagai negara komunis, karena sistemnya bertolak belakang dengan ide-ide komunisme dan sosialisme, di mana keluarga Kim menjadi suksesor turun-temurun.
Mantan diplomat itu tak terima dicap sebagai pengkhianat negara, meski dia membelot. Menurutnya, Kim Jong-un-lah yang sejatinya pengkhianat komunis karena dia dan keluarganya berkuasa layaknya di kerajaan.
Amandemen konstitusi bukan masalah rumit di Korut karena WPK otomatis berkuasa di parlemen. Meskipun ketentuan konstitusi untuk demokrasi, dalam praktiknya, Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un memegang kontrol mutlak atas pemerintah dan negara.
WPK telah berkuasa sejak pembentukannya pada tahun 1948. Dua partai politik kecil juga ada, tetapi terikat secara hukum untuk menerima peran putusan WPK.
Kim Jong-un berusia di bawah 30 tahun ketika ia mewarisi kekuasaan pada akhir 2011 setelah kematian ayahnya, Kim Jong-il. Dia sejak itu dengan kuat menetapkan otoritasnya, mengawasi empat dari enam uji coba senjata nuklir negara tersebut.
Tangan Besi
Sebagai pemimpin turun-temurun generasi ketiga, Kim memerintah Korea Utara dengan tangan besi dan amandemen konstitusi tidak akan berarti sama seperti cara dia menggunakan kekuasaan.
Revisi konstitusi merupakan peristiwa langka di negara komunis itu. Menurut Rachel Minyoung Lee, seorang analis di NK News, Kim telah muncul sebagai pemimpin paling kuat sejak kakeknya Kim Il-sung mendirikan negara.
"Dengan semakin memperkuat otoritas ketua Komisi Urusan Negara (SAC), Kim Jong-un sekarang setara dengan Kim Il-sung," katanya.
Langkah konsolidasi kekuatan itu terjadi di tengah perundingan perlucutan senjata nuklir antara Pyongyang dan Washington yang buntu setelah pertemuan puncak kedua antara Kim dan Presiden AS Donald Trump di Hanoi pada Februari lalu yang gagal menghasilkan kesepakatan.
Korea Utara telah lama menyerukan perjanjian perdamaian dengan Amerika Serikat untuk menormalkan hubungan dan mengakhiri keadaan teknis perang yang telah ada sejak konflik Korea 1950-1953. Perang Korea hanya berakhir dengan gencatan senjata, bukan dengan perjanjian damai.
Langkah amandemen itu diambil setelah Kim Jong-un secara resmi ditunjuk sebagai kepala negara dan panglima militer dalam konstitusi baru pada Juli lalu. Menurut para analis, amandemen kontitusi pada Juli lalu bertujuan untuk mempersiapkan perjanjian damai Korea Utara dengan Amerika Serikat (AS).
"Status hukum Kim (Jong-un) telah dikonsolidasikan lebih lanjut untuk memastikan pedoman monolitik dari Pemimpin Tertinggi atas semua urusan negara," tulis kantor berita negara Korut, KCNA, mengutip Choe Ryong Hae, presiden presidium Majelis Rakyat Tertinggi.
Sebelumnya, Kim hanya disebut sebagai "pemimpin tertinggi" yang memerintahkan kekuatan militer keseluruhan di negara itu.
"Dengan amandemen ini, Kim Jong-un menghidupkan kembali kepala sistem pemerintahan kakeknya," kata Cheong Seong-chang, seorang peneliti senior di Sejong Institute, seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu (31/8/2019). "Dia telah menjadi kepala negara de facto."
Politik Korut berlangsung dalam kerangka filosofi Juche, sebuah konsep yang diciptakan oleh Hwang Chang-yŏp dan kemudian dikaitkan dengan Kim Il-sung. Negara ini sejatinya mengadopsi sistem multipartai, namun pada praktiknya Partai Buruh Korea (WPK) adalah partai berkuasa yang jadi stempel politik keluarga Kim Jong-un.
Keluarga Kim secara totaliter memimpin Korea Utara dengan kediktatoran. Di bawah kendali keluarga Kim, Korut menjadi monarki absolut dengan Kim Il-sung dan ahli warisnya sebagai penguasa.
Sistem seperti itulah yang dikecam pembelot paling terkenal Korut, Thae Yong-ho. Pembelot yang sebelumnya menjabat sebagai wakil duta besar Korea Utara untuk Inggris itu mengatakan negaranya tak pantas disebut sebagai negara komunis, karena sistemnya bertolak belakang dengan ide-ide komunisme dan sosialisme, di mana keluarga Kim menjadi suksesor turun-temurun.
Mantan diplomat itu tak terima dicap sebagai pengkhianat negara, meski dia membelot. Menurutnya, Kim Jong-un-lah yang sejatinya pengkhianat komunis karena dia dan keluarganya berkuasa layaknya di kerajaan.
Amandemen konstitusi bukan masalah rumit di Korut karena WPK otomatis berkuasa di parlemen. Meskipun ketentuan konstitusi untuk demokrasi, dalam praktiknya, Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un memegang kontrol mutlak atas pemerintah dan negara.
WPK telah berkuasa sejak pembentukannya pada tahun 1948. Dua partai politik kecil juga ada, tetapi terikat secara hukum untuk menerima peran putusan WPK.
Kim Jong-un berusia di bawah 30 tahun ketika ia mewarisi kekuasaan pada akhir 2011 setelah kematian ayahnya, Kim Jong-il. Dia sejak itu dengan kuat menetapkan otoritasnya, mengawasi empat dari enam uji coba senjata nuklir negara tersebut.
Tangan Besi
Sebagai pemimpin turun-temurun generasi ketiga, Kim memerintah Korea Utara dengan tangan besi dan amandemen konstitusi tidak akan berarti sama seperti cara dia menggunakan kekuasaan.
Revisi konstitusi merupakan peristiwa langka di negara komunis itu. Menurut Rachel Minyoung Lee, seorang analis di NK News, Kim telah muncul sebagai pemimpin paling kuat sejak kakeknya Kim Il-sung mendirikan negara.
"Dengan semakin memperkuat otoritas ketua Komisi Urusan Negara (SAC), Kim Jong-un sekarang setara dengan Kim Il-sung," katanya.
Langkah konsolidasi kekuatan itu terjadi di tengah perundingan perlucutan senjata nuklir antara Pyongyang dan Washington yang buntu setelah pertemuan puncak kedua antara Kim dan Presiden AS Donald Trump di Hanoi pada Februari lalu yang gagal menghasilkan kesepakatan.
Korea Utara telah lama menyerukan perjanjian perdamaian dengan Amerika Serikat untuk menormalkan hubungan dan mengakhiri keadaan teknis perang yang telah ada sejak konflik Korea 1950-1953. Perang Korea hanya berakhir dengan gencatan senjata, bukan dengan perjanjian damai.
(mas)
