Situs Departemen Luar Negeri AS Hapus Wilayah Palestina
Rabu, 28 Agustus 2019 - 03:27 WIB
Situs Departemen Luar Negeri AS Hapus Wilayah Palestina
A
A
A
WASHINGTON - Situs Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menghapus wilayah Palestina dari daftar negara dan wilayah di Timur Tengah. Tidak diketahui kapan hal itu dilakukan.
Menanggapi hal itu, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa hal itu terjadi karena situs tersebut sedang diperbarui. Ia juga menegaskan bahwa hal itu tidak terkait dengan kebijakan AS.
"Situs web sedang diperbarui. Tidak ada perubahan pada kebijakan kami," kata pejabat Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNN, Rabu (28/8/2019).
Ditanya apakah daftar itu akan dimasukkan kembali ke situs, pejabat itu menegaskan bahwa situs tersebut sedang diperbarui.
Tidak jelas kapan tepatnya daftar wilayah Palestina, yang pernah dimasukkan sebagai salah satu negara dan wilayah lain di bawah Biro Urusan Timur Dekat, dihapus. Daftar itu aktif hingga setidaknya Februari 2019, menurut versi halaman yang diarsipkan. Departemen Luar Negeri AS meluncurkan situs webnya yang dimodernisasi pada Juni 2019, dan tautan untuk Wilayah Palestina kini dialihkan ke sebuah pesan tentang modernisasi.
"Selamat datang di state.gov. Kami baru-baru ini memodernisasi situs web kami. Bagian dari modernisasi ini adalah untuk mengurangi jumlah halaman di situs web state.gov saat ini dengan tidak memindahkan item yang ada di situs arsip kami. Ini membuat konten pada state.gov saat ini sementara konten yang lebih lama tetap utuh dan dapat diakses sepenuhnya di situs arsip kami," bunyi pesan itu.
Penghilangan Wilayah Palestina mengundang kemarahan para pejabat Palestina.
Kabinet Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh, mengutuk tindakan itu dalam pertemuan mingguannya di Ramallah, Senin lalu. Kabinet mengatakan penghapusan itu menegaskan bias Amerika terhadap Israel, kata kantor media Perdana Menteri kepada CNN.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erakat mengecam langkah tersebut di Twitter pada hari Minggu lalu. Pada hari Senin, pejabat senior PLO lainnya, Hanan Ashrawi, mengomentari pernyataan Presiden AS Donald Trump pada pertemuan G7 di Prancis.
Berbicara di samping pemimpin Mesir Abdul Fattah Al-Sisi, Trump menangkis pertanyaan tentang penghapusan Wilayah Palestina dari daftar Departemen Luar Negeri. Tetapi ia kemudian mengatakan bahwa dia pikir Palestina ingin membuat kesepakatan dengan Israel, memberikan kesan setidaknya sebagian dari alasannya adalah bahwa mereka ingin AS melanjutkan program pendanaan.
"Pernyataan Trump mencerminkan ketidaktahuan dan pengetahuan yang terbatas tentang kompleksitas dan latar belakang historis dari pertanyaan Palestina," kata Ashrawi, yang pada awal tahun menolak visa ke AS, dalam sebuah pernyataan.
"Menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat paksaan dan mendanai sekolah serta rumah sakit memiliki implikasi yang merusak," sambung pernyataan itu.
Pemerintahan Trump telah berulang kali mendapat cemoohan dari para pejabat Palestina, termasuk Ashrawi, atas tindakannya terkait dengan konflik Palestina Israel.
Pada Mei 2018, setelah kepindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, Ashrawi mengatakan kepada Fareed Zakaria dari CNN bahwa AS telah melakukan pukulan serius, jika bukan merupakan pukulan mematikan, untuk proses perdamaian.
"Itu telah mendiskualifikasi dirinya sebagai pembawa damai atau perantara," ujarnya.
Pada bulan Maret, pemerintah menutup Konsulat Jenderal AS di Yerusalem, yang telah berfungsi sebagai misi AS ke Palestina sejak 1990-an. AS kemudian menutup kantor PLO di Washington dan mencabut visa perwakilan AS-nya, Husam Zomlot, dan keluarganya. AS juga telah memotong jutaan dolar bantuan untuk Palestina.
Menanggapi hal itu, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa hal itu terjadi karena situs tersebut sedang diperbarui. Ia juga menegaskan bahwa hal itu tidak terkait dengan kebijakan AS.
"Situs web sedang diperbarui. Tidak ada perubahan pada kebijakan kami," kata pejabat Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNN, Rabu (28/8/2019).
Ditanya apakah daftar itu akan dimasukkan kembali ke situs, pejabat itu menegaskan bahwa situs tersebut sedang diperbarui.
Tidak jelas kapan tepatnya daftar wilayah Palestina, yang pernah dimasukkan sebagai salah satu negara dan wilayah lain di bawah Biro Urusan Timur Dekat, dihapus. Daftar itu aktif hingga setidaknya Februari 2019, menurut versi halaman yang diarsipkan. Departemen Luar Negeri AS meluncurkan situs webnya yang dimodernisasi pada Juni 2019, dan tautan untuk Wilayah Palestina kini dialihkan ke sebuah pesan tentang modernisasi.
"Selamat datang di state.gov. Kami baru-baru ini memodernisasi situs web kami. Bagian dari modernisasi ini adalah untuk mengurangi jumlah halaman di situs web state.gov saat ini dengan tidak memindahkan item yang ada di situs arsip kami. Ini membuat konten pada state.gov saat ini sementara konten yang lebih lama tetap utuh dan dapat diakses sepenuhnya di situs arsip kami," bunyi pesan itu.
Penghilangan Wilayah Palestina mengundang kemarahan para pejabat Palestina.
Kabinet Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh, mengutuk tindakan itu dalam pertemuan mingguannya di Ramallah, Senin lalu. Kabinet mengatakan penghapusan itu menegaskan bias Amerika terhadap Israel, kata kantor media Perdana Menteri kepada CNN.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erakat mengecam langkah tersebut di Twitter pada hari Minggu lalu. Pada hari Senin, pejabat senior PLO lainnya, Hanan Ashrawi, mengomentari pernyataan Presiden AS Donald Trump pada pertemuan G7 di Prancis.
Berbicara di samping pemimpin Mesir Abdul Fattah Al-Sisi, Trump menangkis pertanyaan tentang penghapusan Wilayah Palestina dari daftar Departemen Luar Negeri. Tetapi ia kemudian mengatakan bahwa dia pikir Palestina ingin membuat kesepakatan dengan Israel, memberikan kesan setidaknya sebagian dari alasannya adalah bahwa mereka ingin AS melanjutkan program pendanaan.
"Pernyataan Trump mencerminkan ketidaktahuan dan pengetahuan yang terbatas tentang kompleksitas dan latar belakang historis dari pertanyaan Palestina," kata Ashrawi, yang pada awal tahun menolak visa ke AS, dalam sebuah pernyataan.
"Menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat paksaan dan mendanai sekolah serta rumah sakit memiliki implikasi yang merusak," sambung pernyataan itu.
Pemerintahan Trump telah berulang kali mendapat cemoohan dari para pejabat Palestina, termasuk Ashrawi, atas tindakannya terkait dengan konflik Palestina Israel.
Pada Mei 2018, setelah kepindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, Ashrawi mengatakan kepada Fareed Zakaria dari CNN bahwa AS telah melakukan pukulan serius, jika bukan merupakan pukulan mematikan, untuk proses perdamaian.
"Itu telah mendiskualifikasi dirinya sebagai pembawa damai atau perantara," ujarnya.
Pada bulan Maret, pemerintah menutup Konsulat Jenderal AS di Yerusalem, yang telah berfungsi sebagai misi AS ke Palestina sejak 1990-an. AS kemudian menutup kantor PLO di Washington dan mencabut visa perwakilan AS-nya, Husam Zomlot, dan keluarganya. AS juga telah memotong jutaan dolar bantuan untuk Palestina.
(ian)
