Lima Kapal Perang China Lewati Selat Filipina, Manila Waswas
Sabtu, 17 Agustus 2019 - 01:14 WIB
Lima Kapal Perang China Lewati Selat Filipina, Manila Waswas
A
A
A
MANILA - Filipina menyuarakan kekhawatirannya atas laporan militer bahwa setidaknya lima kapal perang China telah terlihat melewati selat di sebelah selatan negara itu dalam sebuah kejadian terpisah.
“Kami menyatakan keprihatinan dengan insiden semacam itu karena mereka (China) terus mengatakan bahwa kami adalah teman. Saya tidak berpikir bahwa ini adalah tindakan persahabatan," kata juru bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Salvador Panelo, seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (17/8/2019).
Panelo menyebut insiden itu pelanggaran Konvensi PBB tentang Hukum Laut mengingat bahwa kapal perang China melewati zona ekonomi eksklusif Filipina.
"Saya yakin Menteri Departemen Luar Negeri (Teodoro Locsin Jr.) akan melakukan sesuatu tentang itu," ucap Panelo, berjanji untuk menarik perhatian China dan membahas masalah tersebut selama pertemuannya dengan Duta Besar China untuk Manila yang dijadwalkan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
Sebelumnya, Panelo menekankan bahwa Filipina tidak pernah mengesampingkan keputusan majelis arbitrase PBB yang menolak klaim teritorial sembilan garis putus-putus (nine-dash line) Beijing di Laut China Selatan. Ia menggambarkan keputusan itu tidak dapat diubah, tetapi mencatat bahwa saat ini, keputusan itu tidak dapat ditegakkan.
“Itu hanya tetap tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pasukan asing yang dibujuk untuk membantu kita menegakkannya, dan kita juga tidak memiliki kemampuan untuk menegakkannya sendirian dengan kekuatan...tindakan penegakan bersenjata hanya dapat memicu perang berdarah yang dapat menelan korban jiwa bangsa kita dan perusakan properti di tanah kami," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Duterte mengakui bahwa Beijing mengendalikan sebagian besar Laut China Selatan. Ia mendesak setiap negara, termasuk yang berada di luar kawasan, untuk menghindari menciptakan ketegangan dengan Beijing. Pada saat yang sama, ia kemudian memperingatkan China terhadap tindakan agresif terhadap Pulau Pagasa, juga dikenal sebagai Pulau Thitu, wilayah yang dikendalikan Manila di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan.
Sebuah arbitrase PBB menolak klaim teritorial Beijing terhadap sembilan garis putus-putus yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan yang diprakarsai oleh Filipina pada tahun 2013. Beijing menolak untuk mengakui keputusan pengadilan dan menolak untuk menarik pasukannya dari wilayah tersebut setelah putusan final tersebut menyatakan bahwa China tidak memiliki hak bersejarah untuk mengklaim wilayah "garis sembilan putus-putus".
Selain Cina, Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel, yang merupakan wilayah yang paling sering disengketakan, juga diklaim oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. China telah melakukan kontrol de facto atas Paracels sejak 1974.
Meskipun tidak memiliki klaim atas wilayah tersebut, Amerika Serikat (AS) juga aktif terlibat dalam perselisihan, mengirimkan kapal militernya ke Laut China Selatan untuk memenuhi misi "kebebasan navigasi". Tindakan ini memicu kecaman keras dari Beijing yang menggambarkan tindakan itu seperti "provokasi."
“Kami menyatakan keprihatinan dengan insiden semacam itu karena mereka (China) terus mengatakan bahwa kami adalah teman. Saya tidak berpikir bahwa ini adalah tindakan persahabatan," kata juru bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Salvador Panelo, seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (17/8/2019).
Panelo menyebut insiden itu pelanggaran Konvensi PBB tentang Hukum Laut mengingat bahwa kapal perang China melewati zona ekonomi eksklusif Filipina.
"Saya yakin Menteri Departemen Luar Negeri (Teodoro Locsin Jr.) akan melakukan sesuatu tentang itu," ucap Panelo, berjanji untuk menarik perhatian China dan membahas masalah tersebut selama pertemuannya dengan Duta Besar China untuk Manila yang dijadwalkan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
Sebelumnya, Panelo menekankan bahwa Filipina tidak pernah mengesampingkan keputusan majelis arbitrase PBB yang menolak klaim teritorial sembilan garis putus-putus (nine-dash line) Beijing di Laut China Selatan. Ia menggambarkan keputusan itu tidak dapat diubah, tetapi mencatat bahwa saat ini, keputusan itu tidak dapat ditegakkan.
“Itu hanya tetap tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pasukan asing yang dibujuk untuk membantu kita menegakkannya, dan kita juga tidak memiliki kemampuan untuk menegakkannya sendirian dengan kekuatan...tindakan penegakan bersenjata hanya dapat memicu perang berdarah yang dapat menelan korban jiwa bangsa kita dan perusakan properti di tanah kami," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Duterte mengakui bahwa Beijing mengendalikan sebagian besar Laut China Selatan. Ia mendesak setiap negara, termasuk yang berada di luar kawasan, untuk menghindari menciptakan ketegangan dengan Beijing. Pada saat yang sama, ia kemudian memperingatkan China terhadap tindakan agresif terhadap Pulau Pagasa, juga dikenal sebagai Pulau Thitu, wilayah yang dikendalikan Manila di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan.
Sebuah arbitrase PBB menolak klaim teritorial Beijing terhadap sembilan garis putus-putus yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan yang diprakarsai oleh Filipina pada tahun 2013. Beijing menolak untuk mengakui keputusan pengadilan dan menolak untuk menarik pasukannya dari wilayah tersebut setelah putusan final tersebut menyatakan bahwa China tidak memiliki hak bersejarah untuk mengklaim wilayah "garis sembilan putus-putus".
Selain Cina, Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel, yang merupakan wilayah yang paling sering disengketakan, juga diklaim oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. China telah melakukan kontrol de facto atas Paracels sejak 1974.
Meskipun tidak memiliki klaim atas wilayah tersebut, Amerika Serikat (AS) juga aktif terlibat dalam perselisihan, mengirimkan kapal militernya ke Laut China Selatan untuk memenuhi misi "kebebasan navigasi". Tindakan ini memicu kecaman keras dari Beijing yang menggambarkan tindakan itu seperti "provokasi."
(ian)
