IRGC: Iran Dapat Rampas Kapal Apa Saja, Kapan Saja di Teluk

TEHERAN - Seorang komandan senior Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengatakan otoritas Iran dapat merampas kapal apa saja dan kapan saja di Teluk Persia. Bahkan, perampasan kapal asing bisa dilakukan meski mendapat pengawalan pasukan Amerika Serikat (AS) atau pun Inggris.

Komandan Angkatan Laut IRGC Iran, Laksamana Muda Alireza Tangsiri, membuat klaim tersebut dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Al-Mayadeen, yang dikutip Al Arabiya, Senin (12/8/2019).

Tangsiri telah dijatuhi sanksi oleh AS pada 24 Juni bersama dengan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan tujuh komandan IRGC lainnya.

Sanksi itu dijatuhkan di bawah Perintah Eksekutif 13876 sebagai tanggapan atas penembakan pesawat nirawak mata-mata canggih AS, RQ-4 Global Hawk, pada 20 Juni lalu. Selain itu, mereka yang dijatuhi sanksi dianggap mempromosikan terorisme jangka panjang di wilayah Timur Tengah.

Tangsiri juga memperingatkan tentang kemungkinan kehadiran Israel di Teluk. Menurutnya, kehadiran pasukan Israel di Teluk tidak sah dan dapat menyebabkan perang di wilayah tersebut.

Angkatan Laut IRGC, kata Tangsiri, bertanggung jawab untuk memastikan keamanan Selat Hormuz dan Teluk. Dia menambahkan bahwa pengamanan wilayah itu tidak perlu pasukan asing.

Menurutnya, Iran akan memastikan keamanan Selat Hormuz selama Teheran mampu mengekspor minyak. Dia mengkritik kehadiran pasukan AS dan Inggris karena merancang "berbagai skenario" di wilayah itu untuk melegitimasi keberadaan mereka di Teluk.

Dia juga menuduh AS menargetkan kapal-kapal tanker minyak di dekat perairan Iran dan menyalahkan Iran atas serangan itu. Iran telah menangkap tiga kapal tanker di perairan Teluk Persia sejak bulan lalu, termasuk kapal kapal tanker minyak berbendera Inggris, Stena Impero.

AS dan Inggris telah mengumumkan pembentukan misi keamanan maritim internasional untuk melindungi kapal-kapal dagang di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Namun, sejumlah negara sekutu AS seperti Jerman dan Jepang enggan bergabung dalam koalisi maritim itu.