Presiden Taiwan Desak Warganya Waspadai Infiltrasi China via Media
Presiden Taiwan Desak Warganya Waspadai Infiltrasi China via Media
A
A
A
TAIPEI - Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mendesak warganya untuk tetap waspada terhadap infiltrasi China melalui media-media Taipei yang didanai Beijing.
Desakan itu muncul setelah sebuah laporan Reuters mengungkap kampanye media yang didukung Beijing di Taiwan, pulau yang dianggap China sebagai miliknya.
Tsai mengatakan pada hari Sabtu (10/8/2019) bahwa laporan Reuters mengonfirmasi kekhawatiran yang meningkat atas upaya China untuk memengaruhi liputan pers di pulau tersebut.
"Cerita sampai batas tertentu menegaskan bahwa kekhawatiran ini tidak berdasar," kata Tsai kepada wartawan di selatan kota Kaohsiung. "Infiltrasi China di Taiwan sebenarnya ada di mana-mana dan kami berharap semua warga negara tetap waspada terhadap infiltrasi seperti itu, yang termasuk berita palsu," ujar Tsai.
Laporan itu mengutip bukti bahwa pihak berwenang China telah membayar setidaknya lima kelompok media Taiwan untuk liputan di berbagai publikasi dan kepada saluran televisi untuk kampanye guna memengaruhi sentimen rakyat di pulau itu.
Kantor Urusan Taiwan, yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan China terhadap Taiwan, tidak menanggapi permintaan komentar atas laporan Reuters.
Dalam sebuah pernyataan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, Tsai mengatakan akan menyelidiki masalah yang diangkat dalam laporan itu.
"Partai serius mendesak pemerintah Komunis di Beijing untuk tidak mengabaikan tekad rakyat Taiwan untuk mempertahankan demokrasi dan kebebasan," bunyi pernyataan DPP.
Kampanye Beijing terjadi pada saat meningkatnya kekhawatiran terhadap pengaruh China menjelang pemilihan presiden 2020 di Taiwan.
Pada Juni, puluhan ribu orang berunjuk rasa untuk menyerukan peraturan "media merah", media yang menurut demonstran telah menjalankan liputan yang menguntungkan dari calon presiden yang bersahabat dengan China sebelum pemilihan umum pada Januari.
Mengomentari laporan Reuters, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu menulis di Twitter bahwa laporan tersebut telah mengungkap upaya China untuk memengaruhi opini publik di Taiwan.
"Orang-orang harus bersatu di sekitar bendera, tidak mendengarkan nabi palsu yang menerima uang kotor dan berkhotbah membungkuk ke Beijing dan menolak AS," tulis Wu.
Hubungan antara Beijing dan Taipei menjadi lebih tegang sejak Tsai mulai menjabat sebagai presiden pada 2016. Beijing mencurigainya mendorong kemerdekaan resmi pulau itu dan telah berusaha untuk menegaskan kedaulatannya dengan berbagai langkah termasuk latihan militer.
Desakan itu muncul setelah sebuah laporan Reuters mengungkap kampanye media yang didukung Beijing di Taiwan, pulau yang dianggap China sebagai miliknya.
Tsai mengatakan pada hari Sabtu (10/8/2019) bahwa laporan Reuters mengonfirmasi kekhawatiran yang meningkat atas upaya China untuk memengaruhi liputan pers di pulau tersebut.
"Cerita sampai batas tertentu menegaskan bahwa kekhawatiran ini tidak berdasar," kata Tsai kepada wartawan di selatan kota Kaohsiung. "Infiltrasi China di Taiwan sebenarnya ada di mana-mana dan kami berharap semua warga negara tetap waspada terhadap infiltrasi seperti itu, yang termasuk berita palsu," ujar Tsai.
Laporan itu mengutip bukti bahwa pihak berwenang China telah membayar setidaknya lima kelompok media Taiwan untuk liputan di berbagai publikasi dan kepada saluran televisi untuk kampanye guna memengaruhi sentimen rakyat di pulau itu.
Kantor Urusan Taiwan, yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan China terhadap Taiwan, tidak menanggapi permintaan komentar atas laporan Reuters.
Dalam sebuah pernyataan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, Tsai mengatakan akan menyelidiki masalah yang diangkat dalam laporan itu.
"Partai serius mendesak pemerintah Komunis di Beijing untuk tidak mengabaikan tekad rakyat Taiwan untuk mempertahankan demokrasi dan kebebasan," bunyi pernyataan DPP.
Kampanye Beijing terjadi pada saat meningkatnya kekhawatiran terhadap pengaruh China menjelang pemilihan presiden 2020 di Taiwan.
Pada Juni, puluhan ribu orang berunjuk rasa untuk menyerukan peraturan "media merah", media yang menurut demonstran telah menjalankan liputan yang menguntungkan dari calon presiden yang bersahabat dengan China sebelum pemilihan umum pada Januari.
Mengomentari laporan Reuters, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu menulis di Twitter bahwa laporan tersebut telah mengungkap upaya China untuk memengaruhi opini publik di Taiwan.
"Orang-orang harus bersatu di sekitar bendera, tidak mendengarkan nabi palsu yang menerima uang kotor dan berkhotbah membungkuk ke Beijing dan menolak AS," tulis Wu.
Hubungan antara Beijing dan Taipei menjadi lebih tegang sejak Tsai mulai menjabat sebagai presiden pada 2016. Beijing mencurigainya mendorong kemerdekaan resmi pulau itu dan telah berusaha untuk menegaskan kedaulatannya dengan berbagai langkah termasuk latihan militer.
(mas)
Explore More