USAID: Korupsi Pengadaan Bantuan Jadi Masalah Negara yang Dibantu

WASHINGTON - Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (AS) atau USAID menyoroti korupsi di pemerintah negara yang dibantu dalam hal pengadaan bantuan barang dan jasa. Badan ini menjalin kerja sama dengan otoritas terkait di Indonesia soal penanganan bencana, khususnya tsunami.

"Saya pikir itu (korupsi) adalah masalah yang kita miliki dalam pengadaan. Pendidikan kewarganegaraan membantu orang untuk memahami bahwa setiap orang bertanggung jawab atas semua orang dan setiap orang memiliki hak," kata Pelasana Tugas Asisten Administrator USAID, Gloria D Steele, Sabtu (10/8/2019).

Kendati demikian, Steele mengklaim bahwa USAID telah melakukan sejumlah cara untuk membuat sebuah pemerintah negara yang dibantu lebih transparan, khususnya dalam masalah pengadaan.

"Ada dua cara apa yang bisa kita lakukan. Pertama, bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk menuntut transparansi. Orang-orang perlu tahu bahwa itu adalah hak mereka untuk mengetahui apa yang sedang dibeli (oleh pemerintah)," katanya.

"Cara lain adalah bekerja dengan pemerintah dan membantu mereka apa manfaat dari proposal yang jelas untuk menghindari pembelian 'di bawah meja', bagaimana mereka akan mendapatkan nilai yang terbaik," ujarnya.

Dia menegaskan pendidikan kewarganegaraan dan membantu populasi sipil adalah inti dari cara yang dilakukan USAID. Steele mengatakan, semua orang harus memahami betapa pentingnya sebuah transparansi untuk mengadapi masalah korupsi.

Dia menambahkan, cara lain yang sangat menarik untuk membuat orang menuntut tranparansi dari pemerintah adalah dengan perpajakan. Menurutnya, ketika orang-orang membayar pajak, mereka menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi pada uang yang mereka bayarkan.