AS Siap Bantu Negara Asia Tenggara Pahami Kontrak Kerja dengan China
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengku siap untuk memberikan bantuan teknis kepada negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, khususnya Asia Tenggara, dalam memahami sebuah kontrak kerja, khususnya bila menyangkut kontrak dengan China.
Wakil Menteri Luar Negeri AS Bidang Siber dan Komunikasi Internasional, Robert L Strayer mengatakan pihaknya menemukan tidak sedikit kurangnya transparasi dalam kontrak yang diajukan oleh China. Hal itu, kata dia, disebabkan banyak hal termasuk korupsi.
"Kami ingin memberikan negara (Indo-Pasifik) dukungan teknis, agar negara itu memahami kesepakatan dan persyaratan infrastruktur yang mereka dapatkan dari China," kata Strayer saat melakukan pertemuan dengan jurnalis Asia Tenggara di Washington, D.C., Sabtu (10/8/2019).
"Ini penting sebuah negara memahami dalam langkah yang transparan, kami memahami banyak beberapa kontrak yang diajukan kepada sebuah negara tidak transparan, tidak dikenali oleh pemerintah," ujarnya.
"Ada beberapa kasus korupsi, di mana kontrak itu dipaksakan melalui jalur yang korup. Jadi, kami merasa ini sangat penting untuk adanya proses pembuatan kontrak yang transparan dalam sebuah investasi," sambung Strayer.
Dia menegaskan bahwa AS memahami setiap negara di dunia adalah negara berdaulat, yang berhak menetukan sendiri apa yang ingin mereka lalukan. Tapi, kata dia, negara itu juga harus memahami bahwa kontrak yang buruk hanya akan memberikan kesengsaraan kepada negara tersebut.
"Kami memahami bahwa setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan apa yang terbaik bagi mereka dan warganya, dan kami ingin memastikan itu dilakukan dengan benar. Kami bisa memfasilitasi untuk mengevaluasi kontrak-kontrak itu secara jujur, itu yang coba kami lakukan," paparnya.
Wakil Menteri Luar Negeri AS Bidang Siber dan Komunikasi Internasional, Robert L Strayer mengatakan pihaknya menemukan tidak sedikit kurangnya transparasi dalam kontrak yang diajukan oleh China. Hal itu, kata dia, disebabkan banyak hal termasuk korupsi.
"Kami ingin memberikan negara (Indo-Pasifik) dukungan teknis, agar negara itu memahami kesepakatan dan persyaratan infrastruktur yang mereka dapatkan dari China," kata Strayer saat melakukan pertemuan dengan jurnalis Asia Tenggara di Washington, D.C., Sabtu (10/8/2019).
"Ini penting sebuah negara memahami dalam langkah yang transparan, kami memahami banyak beberapa kontrak yang diajukan kepada sebuah negara tidak transparan, tidak dikenali oleh pemerintah," ujarnya.
"Ada beberapa kasus korupsi, di mana kontrak itu dipaksakan melalui jalur yang korup. Jadi, kami merasa ini sangat penting untuk adanya proses pembuatan kontrak yang transparan dalam sebuah investasi," sambung Strayer.
Dia menegaskan bahwa AS memahami setiap negara di dunia adalah negara berdaulat, yang berhak menetukan sendiri apa yang ingin mereka lalukan. Tapi, kata dia, negara itu juga harus memahami bahwa kontrak yang buruk hanya akan memberikan kesengsaraan kepada negara tersebut.
"Kami memahami bahwa setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan apa yang terbaik bagi mereka dan warganya, dan kami ingin memastikan itu dilakukan dengan benar. Kami bisa memfasilitasi untuk mengevaluasi kontrak-kontrak itu secara jujur, itu yang coba kami lakukan," paparnya.
(mas)