AS Desak Rezim Kim Jong-un Stop Provokasi usai Tembakkan 2 Rudal

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendesak rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara untuk tidak melakukan provokasi lebih lanjut setelah negara itu melakukan uji tembak dua rudal balistik jarak pendek pada hari Kamis.

Washington masih berharap untuk dimulainya kembali pembicaraan tingkat kerja mengenai denuklirisasi Korea Utara.

"Kami ingin memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus dalam pers briefing ketika ditanya respons Washington tentang uji coba rudal terbaru Pyongyang.

"Kami mendesak tidak ada lagi provokasi," ujar Ortagus, seperti dikutip Reuters, Jumat (26/7/2019). "Pemerintahan ini berkomitmen untuk memiliki keterlibatan diplomatik dengan Korea Utara dan kami terus mendesak dan berharap negosiasi tingkat kerja ini bergerak maju."

Korea Utara belum berkomentar atas uji tembak dua misilnya. Sedangkan militer Korea Selatan (Korsel) mengatakan salah satu dari dua rudal Pyongyang terbang sejauh 690 kilometer sebelum jatuh di perairan lepas pantai timur negara itu. Dengan kemampuan terbang sejauh itu berarti wilayah Korea Selatan berada dalam jangkauan rudal tersebut.

Data dari militer Amerika Serikat menyatakan rudal kedua yang ditembakkan Korut terbang lebih lama dari rudal yang pertama. Namun, jangkauan terbang misil kedua tersebut tidak dirinci.

Washington dan Pyongyang telah berjanji untuk segera mengadakan putaran baru perundingan tingkat kerja, tetapi sejak itu Korea Utara telah dengan tajam mengkritik latihan militer gabungan AS dan Korea Selatan yang telah direncanakan.

Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan pada awal bulan ini bahwa pola Washington mengingkari komitmennya secara sepihak dengan mengadakan latihan militer dengan Korea Selatan memimpin Pyongyang untuk mempertimbangkan kembali komitmennya sendiri untuk menghentikan tes senjata nuklir dan rudal balistik antarbenua.

"Korea Utara jelas kesal karena AS dan Korea Selatan akan melakukan latihan militer bersama," kata Harry Kazianis, analis dari Pusat Kepentingan Nasional Washington.

"Kita seharusnya tidak terkejut dengan langkah ini dan, pada kenyataannya, kita seharusnya melihatnya untuk muncul," lanjut dia.