Duterte Hina Islandia karena Pelopori Penyelidikan Perang Narkoba
Duterte Hina Islandia karena Pelopori Penyelidikan Perang Narkoba
A
A
A
MANILA - Presiden Rodrigo Roa Duterte menghina Islandia setelah negara itu memelopori resolusi PBB untuk menyelidiki perang berdarahnya terhadap gembong dan pengguna narkoba di Filipina.
Dalam pidatonya, dia mengolok-olok Islandia yang dia sebut sebagai negara yang seluruhnya terbuat dari es dan tak paham tentang persoalan narkoba di Filipina.
"Apa masalah Islandia? Hanya es. Itu masalah Anda. Anda memiliki terlalu banyak es dan tidak ada siang dan malam yang jelas di sana," kata dalam pidatonya kepada pejabat departemen penjara.
"Jadi Anda bisa mengerti mengapa tidak ada kejahatan, tidak ada polisi juga, dan mereka hanya makan es saja. Mereka tidak memahami masalah sosial, ekonomi, politik Filipina," lanjut Duterte, seperti dikutip Reuters, Sabtu (13/7/2019).
Resolusi PBB tentang penyelidikan terhadap "perang narkoba" di Filipina dipelopori oleh Islandia dan diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Kamis. Resolusi itu didukung 18 negara, ditentang 14 negara lainnya dan sebanyak 15 negara abstain.
Jumlah pasti angka kematian dalam perang Duterte terhadap narkoba tidak mungkin diverifikasi secara independen. Polisi mengatakan mereka telah membunuh 6.600 orang yang melawan selama upaya penangkapan. Namun, para aktivis mengatakan angkanya kemungkinan sekitar 27.000 orang.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan ada pola eksekusi, bukti yang dikubur dan laporan yang dipalsukan. Namun, negara tersebut tidak mau menyelidiki dugaan pelanggaran sistematis oleh polisi selama perang terhadap narkoba selama tiga tahun. Pemerintah klaim kelompok-kelompok hak asasi manusia itu dengan menganggapnya sebagai kebohongan.
"Islandia telah memperkenalkan resolusi berdasarkan informasi palsu, berita palsu, dan mengandalkan narasi dari lawan Duterte dan media yang bias," kata Juru bicara Duterte, Salvador Panelo.
Dia mengatakan kepada saluran berita ANC bahwa Duterte akan mengizinkan penyelidik PBB untuk melakukan penyelidikan di negaranya jika dia menemukan tujuan penyelidikan itu sah.
Duterte membela tindakan kerasnya dan mengatakan sesuatu harus dilakukan karena jutaan orang Filipina telah menjadi budak narkoba yang dikenal di negara itu dengan sebutan shabu.
"Mereka tidak berguna," kata Duterte. "Jika mereka tidak punya uang, mereka mencuri, membunuh. Sekarang jika Anda ingin menghancurkan seorang pria atau jika Anda ingin menghancurkan sebuah keluarga, tempatkan satu pecandu dalam keluarga itu. Itu akan menjadi neraka bagi mereka sepanjang masa."
Duterte juga menjawab kritik bahwa dia memerintahkan polisi untuk membunuh. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan perintahnya karena demi melindungi negara.
“Saya bertanya kepada orang-orang (kelompok) hak asasi manusia. Apakah salah mengatakan; 'Jika Anda menghancurkan negara saya, saya akan membunuh Anda?' Apakah itu kejahatan bagi presiden, wali kota atau gubernur untuk mengatakannya di depan umum?," tanya Duterte.
Dalam pidatonya, dia mengolok-olok Islandia yang dia sebut sebagai negara yang seluruhnya terbuat dari es dan tak paham tentang persoalan narkoba di Filipina.
"Apa masalah Islandia? Hanya es. Itu masalah Anda. Anda memiliki terlalu banyak es dan tidak ada siang dan malam yang jelas di sana," kata dalam pidatonya kepada pejabat departemen penjara.
"Jadi Anda bisa mengerti mengapa tidak ada kejahatan, tidak ada polisi juga, dan mereka hanya makan es saja. Mereka tidak memahami masalah sosial, ekonomi, politik Filipina," lanjut Duterte, seperti dikutip Reuters, Sabtu (13/7/2019).
Resolusi PBB tentang penyelidikan terhadap "perang narkoba" di Filipina dipelopori oleh Islandia dan diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Kamis. Resolusi itu didukung 18 negara, ditentang 14 negara lainnya dan sebanyak 15 negara abstain.
Jumlah pasti angka kematian dalam perang Duterte terhadap narkoba tidak mungkin diverifikasi secara independen. Polisi mengatakan mereka telah membunuh 6.600 orang yang melawan selama upaya penangkapan. Namun, para aktivis mengatakan angkanya kemungkinan sekitar 27.000 orang.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan ada pola eksekusi, bukti yang dikubur dan laporan yang dipalsukan. Namun, negara tersebut tidak mau menyelidiki dugaan pelanggaran sistematis oleh polisi selama perang terhadap narkoba selama tiga tahun. Pemerintah klaim kelompok-kelompok hak asasi manusia itu dengan menganggapnya sebagai kebohongan.
"Islandia telah memperkenalkan resolusi berdasarkan informasi palsu, berita palsu, dan mengandalkan narasi dari lawan Duterte dan media yang bias," kata Juru bicara Duterte, Salvador Panelo.
Dia mengatakan kepada saluran berita ANC bahwa Duterte akan mengizinkan penyelidik PBB untuk melakukan penyelidikan di negaranya jika dia menemukan tujuan penyelidikan itu sah.
Duterte membela tindakan kerasnya dan mengatakan sesuatu harus dilakukan karena jutaan orang Filipina telah menjadi budak narkoba yang dikenal di negara itu dengan sebutan shabu.
"Mereka tidak berguna," kata Duterte. "Jika mereka tidak punya uang, mereka mencuri, membunuh. Sekarang jika Anda ingin menghancurkan seorang pria atau jika Anda ingin menghancurkan sebuah keluarga, tempatkan satu pecandu dalam keluarga itu. Itu akan menjadi neraka bagi mereka sepanjang masa."
Duterte juga menjawab kritik bahwa dia memerintahkan polisi untuk membunuh. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan perintahnya karena demi melindungi negara.
“Saya bertanya kepada orang-orang (kelompok) hak asasi manusia. Apakah salah mengatakan; 'Jika Anda menghancurkan negara saya, saya akan membunuh Anda?' Apakah itu kejahatan bagi presiden, wali kota atau gubernur untuk mengatakannya di depan umum?," tanya Duterte.
(mas)
Explore More