Venezuela Minta PBB Campur Tangan Akhiri Sanksi AS
Minggu, 07 Juli 2019 - 12:54 WIB
Venezuela Minta PBB Campur Tangan Akhiri Sanksi AS
A
A
A
JENEWA - Venezuela mendesak Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, untuk campur tangan terhadap sanksi perdagangan dan keuangan Amerika Serikat (AS) yang merusak ekonomi Venezuela.
Berbicara dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela, William Castillo mengatakan sanksi tersebut memenuhi definisi Dewan HAM tentang tindakan pemaksaan sepihak dan harus dicabut.
"Sesuai dengan resolusi PBB tentang tindakan pemaksaan sepihak, (kami) menuntut segera diakhirinya blokade," desak Castillo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Minggu (7/7).
"Sanksi itu melumpuhkan kemampuan Venezuela untuk membiayai kembali utang luar negerinya dan mempertahankan hubungan dagang dengan negara-negara lain. Venezuela menghargai pengakuan oleh Komisaris Tinggi HAM bahwa sanksi ekonomi AS memperparah krisis ekonomi dan melanggar HAM," sambungnya.
Namun, papar Castillo, Venezuela tidak setuju dengan beberapa kesimpulan dalam sebuah laporan yang dirilis oleh kantor Bachelet setelah kunjungannya baru-baru ini di Caracas, dan menuntut koreksi.
"Di Venezuela tidak ada krisis kemanusiaan. Kami menderita kesulitan ekonomi terkait dengan jatuhnya harga minyak dan blokade ekonomi.
Venezuela juga menjadi korban percobaan kudeta, plot pembunuhan dan sabotase industri-industri utama, seperti minyak dan listrik," katanya.
Castillo menuturkan, terlepas dari adanya upaya untuk mengacaukan Venezuela, Caracas tetap berusaha menerapkan kebijakan sosial untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, termasuk menyediakan perumahan dan makanan.
"Lebih dari 2,6 juta rumah telah dibangun dalam delapan tahun, memberi manfaat kepada lebih dari 12 juta warga," katanya, seraya menambahkan bahwa enam juta rumah tangga secara teratur menerima keranjang barang dasar.
Berbicara dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela, William Castillo mengatakan sanksi tersebut memenuhi definisi Dewan HAM tentang tindakan pemaksaan sepihak dan harus dicabut.
"Sesuai dengan resolusi PBB tentang tindakan pemaksaan sepihak, (kami) menuntut segera diakhirinya blokade," desak Castillo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Minggu (7/7).
"Sanksi itu melumpuhkan kemampuan Venezuela untuk membiayai kembali utang luar negerinya dan mempertahankan hubungan dagang dengan negara-negara lain. Venezuela menghargai pengakuan oleh Komisaris Tinggi HAM bahwa sanksi ekonomi AS memperparah krisis ekonomi dan melanggar HAM," sambungnya.
Namun, papar Castillo, Venezuela tidak setuju dengan beberapa kesimpulan dalam sebuah laporan yang dirilis oleh kantor Bachelet setelah kunjungannya baru-baru ini di Caracas, dan menuntut koreksi.
"Di Venezuela tidak ada krisis kemanusiaan. Kami menderita kesulitan ekonomi terkait dengan jatuhnya harga minyak dan blokade ekonomi.
Venezuela juga menjadi korban percobaan kudeta, plot pembunuhan dan sabotase industri-industri utama, seperti minyak dan listrik," katanya.
Castillo menuturkan, terlepas dari adanya upaya untuk mengacaukan Venezuela, Caracas tetap berusaha menerapkan kebijakan sosial untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, termasuk menyediakan perumahan dan makanan.
"Lebih dari 2,6 juta rumah telah dibangun dalam delapan tahun, memberi manfaat kepada lebih dari 12 juta warga," katanya, seraya menambahkan bahwa enam juta rumah tangga secara teratur menerima keranjang barang dasar.
(esn)
