Militerisasi LCS, Jenderal AS Sebut Presiden China Ingkar Janji

Kamis, 30 Mei 2019 - 09:44 WIB
Militerisasi LCS, Jenderal...
Militerisasi LCS, Jenderal AS Sebut Presiden China Ingkar Janji
A A A
WASHINGTON - Kepala Staf Gabungan Pentagon, Jenderal Joseph Dunford mengatakan, Presiden China Xi Jinping mengingkari janjinya untuk tidak melakukan militerisasi Laut China Selatan (LCS). Ia pun menyerukan "aksi kolektif" untuk membuat Beijing bertanggung jawab.

Namun Dunford menegaskan jika ia tidak menyerukan aksi militer, tetapi menekankan bahwa ada kebutuhan untuk menegakkan hukum internasional.

"Musim gugur 2016, Presiden Xi Jinping berjanji kepada Presiden Obama bahwa mereka tidak akan melakukan militerisasi pulau-pulau itu. Jadi yang kita lihat hari ini adalah landasan pacu 10.000 kaki, fasilitas penyimpanan amunisi, penyebaran rutin kemampuan pertahanan rudal, kemampuan penerbangan, dan sebagainya," katanya dalam sebuah pembicaraan tentang keamanan dan pertahanan AS di lembaga Brooking.

"Jelas sekali mereka telah meninggalkan komitmen itu," imbuhnya.

"Laut Cina Selatan dalam penilaian saya bukan tumpukan batu," lanjutnya, mengacu pada serangkaian terumbu dan outcrops yang telah diklaim sebagai wilayah oleh China, direklamasi dan diperluas untuk mengakomodasi pasukan militer dan pesawat besar.

"Apa yang dipertaruhkan di Laut Cina Selatan dan tempat lain di mana ada klaim teritorial adalah aturan hukum, hukum internasional, norma dan standar," tuturnya.

"Ketika kita mengabaikan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, norma, dan standar internasional, kita baru saja menetapkan standar baru," ujarnya.

"Saya tidak menyarankan tanggapan militer," tegas jenderal penting AS itu.

"Apa yang perlu terjadi adalah tindakan kolektif yang koheren bagi mereka yang melanggar norma dan standar internasional. Mereka perlu dimintai pertanggungjawaban sedemikian rupa sehingga pelanggaran di masa depan terhalang," jelasnya seperti dikutip dari AFP, Kamis (30/5/2019).

Dunford mengakui bahwa bangunan di terumbu karang yang diklaim China telah melambat.

Namun, ia berkata: "Saya berasumsi itu karena pulau-pulau itu sekarang telah dikembangkan ke titik di mana mereka menyediakan kemampuan militer yang diminta oleh China."

Washington frustrasi oleh ketidakmampuan untuk menghentikan kolonisasi militer China yang agresif di LCS. Negeri Tirai Bambu itu menolak klaim teritorial yang bertentangan oleh lima negara lain: Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Filipina.

AS telah mengirim kapal-kapal angkatan laut melalui wilayah-wilayah yang diklaim oleh China sebagai "operasi kebebasan navigasi internasional," tetapi sebaliknya ternyata sulit merespons.
(ian)
Berita Terkait
Kapal Induk AS Gelar...
Kapal Induk AS Gelar Latihan di Laut China Selatan
Dekati Kepulauan Paracel,...
Dekati Kepulauan Paracel, China Kirim Peringatan ke Kapal Berpeluru Kendali AS
Kirim Kapal Perang Berpeluru...
Kirim Kapal Perang Berpeluru Kendali, AS Tantang Klaim China di LCS
AS Sangkal Kapal Perangnya...
AS Sangkal Kapal Perangnya Diusir China di Laut China Selatan
AS: Undang-undang Maritim...
AS: Undang-undang Maritim Baru China Langgar Perjanjian Internasional
Pesawat Bomber AS dan...
Pesawat Bomber AS dan Kapal Induk China 'Pemanasan' di Laut China Selatan
Berita Terkini
Aset Iran yang Dibekukan...
Aset Iran yang Dibekukan Dijadikan Ganti Rugi bagi Negara Arab, 3 Alasan Teheran Marah Besar!
1 jam yang lalu
4 Fakta Pembunuhan WNI...
4 Fakta Pembunuhan WNI di Hokkaido, Tersangka Sudah Berniat Habisi Korban
5 jam yang lalu
Hacker Pro-Palestina...
Hacker Pro-Palestina Janji Lancarkan Serangan Siber Paling Dahsyat ke Israel
6 jam yang lalu
Tak Ingin Kerusakan...
Tak Ingin Kerusakan Akibat Serangan Iran Diketahui Dunia, Israel Berlakukan Sensor Militer
7 jam yang lalu
Eropa Memanas! Jet tempur...
Eropa Memanas! Jet tempur Prancis Tembak Jatuh Drone Rusia di Latvia
8 jam yang lalu
Gempa Guncang Filipina,...
Gempa Guncang Filipina, 15 Orang Tewas
9 jam yang lalu
Infografis
Apa Itu Dilema Malaka?...
Apa Itu Dilema Malaka? Strategi AS Cekik Minyak China, Berpotensi Seret Indonesia dalam Konflik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved