Iran Meledek, Sebut Militer AS di Timur Tengah Terlemah dalam Sejarah
Senin, 27 Mei 2019 - 07:36 WIB
Iran Meledek, Sebut Militer AS di Timur Tengah Terlemah dalam Sejarah
A
A
A
TEHERAN - Pejabat tinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) meledek Amerika Serikat (AS) dengan menyebut kehadiran militer Washington di Timur Tengah berada pada posisi terlemah dalam sejarah. Ledekan ini dilontarkan wakil komandan IRGC Laksamana Muda Ali Fadavi.
Presiden AS Donald Trump telah memperketat sanksi ekonomi terhadap Iran setelah ia menarik Washington dari kesepakatan nuklir Iran 2015. Pemerintahannya mengatakan telah menumpuk militer Amerika Serikat di Timur Tengah.
Trump menuduh militer negara para Mullah itu telah mengancam pasukan dan kepentingan AS di Timur Tengah. Namun, Teheran menggambarkan pengerahan militer Washington sebagai "perang psikologis" dan "permainan politik".
"Orang-orang Amerika telah hadir di wilayah itu sejak 1833 dan mereka sekarang berada pada posisi terlemah dalam sejarah di Asia Barat," kata Fadavi, seperti dikutip kantor berita Fars yang dilansir Reuters, Senin (27/5/2019).
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan Teheran akan mempertahankan diri terhadap agresi militer atau ekonomi dan menyerukan negara-negara Eropa untuk berbuat lebih banyak guna mempertahankan kesepakatan nuklir yang ditandatangani negaranya dengan mereka.
Berbicara dalam konferensi pers di Baghdad dengan Menteri Luar Negeri Irak Mohamed Ali al-Hakim pada hari Minggu, Zarif mengatakan negaranya ingin membangun hubungan yang seimbang dengan tetangga-tetangga Teluk Arab. Kedua diplomat itu mengusulkan penandatanganan pakta non-agresi.
Al-Hakim mengatakan Irak bersedia bertindak sebagai perantara antara Iran dan AS. Dia tidak percaya bahwa "blokade ekonomi" terhadap Teheran akan membuahkan hasil.
"Kami mengatakan dengan sangat jelas dan jujur bahwa kami menentang tindakan sepihak yang diambil oleh Amerika Serikat. Kami berdiri dengan Republik Islam Iran dalam posisinya," kata al-Hakim.
"Kami berusaha membantu dan menjadi mediator," kata al-Hakim. Menurutnya, Baghdad akan bekerja untuk mencapai solusi yang memuaskan. Al-hakim juga menekankan bahwa Irak menentang langkah-langkah sepihak yang diambil oleh Washington.
Warga Iran merupakan bagian dari jutaan umat Syiah dari seluruh dunia yang datang ke Irak setiap tahun untuk mengunjungi banyak tempat suci Syiah. Daya beli mereka telah merosot setelah Trump menerapkan kembali sanksi Washington terhadap Teheran.
"Sanksi terhadap saudara Iran (kami) tidak efektif dan kami berdiri di sisinya," kata al-Hakim.
Berbicara tentang meningkatnya ketegangan dengan AS, Zarif mengatakan Iran akan mampu menghadapi perang, entah itu perang ekonomi atau militer.
Presiden Irak Barham Salih telah berdiskusi dengan Zarif tentang perlunya mencegah semua perang atau eskalasi. Kunjungan Zarif ke Irak terjadi ketika AS memutuskan akan mengerahkan 1.500 tentara tambahan ke Timur Tengah.
AS sejauh ini telah mengerahkan Kelompok Tempur Kapal Induk USS Abraham Lincoln dan sejumlah pesawat pengebom B-52. Pengerahan peralatan tempur itu dengan dalih Iran berencana untuk menyerang aset-aset AS di Timur Tengah, sehingga perlu dicegah.
Presiden AS Donald Trump telah memperketat sanksi ekonomi terhadap Iran setelah ia menarik Washington dari kesepakatan nuklir Iran 2015. Pemerintahannya mengatakan telah menumpuk militer Amerika Serikat di Timur Tengah.
Trump menuduh militer negara para Mullah itu telah mengancam pasukan dan kepentingan AS di Timur Tengah. Namun, Teheran menggambarkan pengerahan militer Washington sebagai "perang psikologis" dan "permainan politik".
"Orang-orang Amerika telah hadir di wilayah itu sejak 1833 dan mereka sekarang berada pada posisi terlemah dalam sejarah di Asia Barat," kata Fadavi, seperti dikutip kantor berita Fars yang dilansir Reuters, Senin (27/5/2019).
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan Teheran akan mempertahankan diri terhadap agresi militer atau ekonomi dan menyerukan negara-negara Eropa untuk berbuat lebih banyak guna mempertahankan kesepakatan nuklir yang ditandatangani negaranya dengan mereka.
Berbicara dalam konferensi pers di Baghdad dengan Menteri Luar Negeri Irak Mohamed Ali al-Hakim pada hari Minggu, Zarif mengatakan negaranya ingin membangun hubungan yang seimbang dengan tetangga-tetangga Teluk Arab. Kedua diplomat itu mengusulkan penandatanganan pakta non-agresi.
Al-Hakim mengatakan Irak bersedia bertindak sebagai perantara antara Iran dan AS. Dia tidak percaya bahwa "blokade ekonomi" terhadap Teheran akan membuahkan hasil.
"Kami mengatakan dengan sangat jelas dan jujur bahwa kami menentang tindakan sepihak yang diambil oleh Amerika Serikat. Kami berdiri dengan Republik Islam Iran dalam posisinya," kata al-Hakim.
"Kami berusaha membantu dan menjadi mediator," kata al-Hakim. Menurutnya, Baghdad akan bekerja untuk mencapai solusi yang memuaskan. Al-hakim juga menekankan bahwa Irak menentang langkah-langkah sepihak yang diambil oleh Washington.
Warga Iran merupakan bagian dari jutaan umat Syiah dari seluruh dunia yang datang ke Irak setiap tahun untuk mengunjungi banyak tempat suci Syiah. Daya beli mereka telah merosot setelah Trump menerapkan kembali sanksi Washington terhadap Teheran.
"Sanksi terhadap saudara Iran (kami) tidak efektif dan kami berdiri di sisinya," kata al-Hakim.
Berbicara tentang meningkatnya ketegangan dengan AS, Zarif mengatakan Iran akan mampu menghadapi perang, entah itu perang ekonomi atau militer.
Presiden Irak Barham Salih telah berdiskusi dengan Zarif tentang perlunya mencegah semua perang atau eskalasi. Kunjungan Zarif ke Irak terjadi ketika AS memutuskan akan mengerahkan 1.500 tentara tambahan ke Timur Tengah.
AS sejauh ini telah mengerahkan Kelompok Tempur Kapal Induk USS Abraham Lincoln dan sejumlah pesawat pengebom B-52. Pengerahan peralatan tempur itu dengan dalih Iran berencana untuk menyerang aset-aset AS di Timur Tengah, sehingga perlu dicegah.
(mas)
