Borris Johnson Diunggulkan Jadi PM Inggris Ganti Theresa May

LONDON - Kontestasi perebutan kursi Perdana Menteri (PM) Inggris menggantikan Theresa May memanas karena banyak politikus yang menyatakan ingin bertarung. Mayoritas survei mengunggulkan Boris Johnson sebagai pendukung Britain Exit (Brexit) dan didukung penuh untuk memimpin negosiasi terhadap Uni Eropa (UE) tanpa kesepakatan.

Johnson memang dikenal sebagai pendukung Brexit garis keras. Dia mengatakan Inggris harus siap keluar dari blok UE tanpa kesepakatan jika tidak ada kesepakatan yang mencapai konsensus. “Kita akan meninggalkan UE pada 31 Oktober, baik dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan,” ujar Johnson seperti dilansir Reuters.

Penegasan serupa juga diungkapkan mantan menteri Brexit Dominic Raab kemarin. Dia mengumumkan keinginannya untuk maju sebagai PM Inggris. Dia menyatakan Inggris harus siap meninggalkan UE tanpa kesepakatan pada 31 Oktober mendatang. "Jika kamu tidak ingin menjauh dari negosiasi, itu tidak akan fokus pada pemikiran terhadap pihak lain," ujar Raab kepada BBC. "Ya, jika kamu tidak bisa menjadi kredibel di Brussels," tuturnya.

Meski demikian dia tetap memilih Inggris meninggalkan UE dengan kesepakatan. Tapi dia tidak ingin menunda proses perceraian Inggris dengan UE pada 31 Oktober mendatang. Dia meyakini Inggris hanya akan membayar 14 miliar poundsterling dari 39 miliar poundsterling seperti tertara pada undang-undang perpisahan jika tidak ada kesepakatan Brexit.

Kemudian Menteri Lingkungan dan pendukung Brexit Michael Gove kemarin juga mengumumkan keinginan untuk maju menjadi PM. Gove menjadi anggota parlemen kedelapan yang menyatakan niatnya untuk menggantikan May. "Saya membenarkan saya akan mengajukan diri sebagai PM negara ini," kata Gove seperti dilansir Skye News.

Dia mengaku siap mempersatukan Partai Konservatif dan mewujudkan Brexit. "Saya siap memimpin negara besar ini," tegasnya. Keputusan Gove itu akan memperkuat pertarungan PM seperti pada 2016 ketika dia bertarung melawan Johnson. Pertarungan tersebut akan terulang kembali tahun ini. Kemudian Menteri Keuangan Philip Hammond mengatakan strategi yang sangat berbahaya mengabaikan parlemen.

Dia menentang segala keputusan untuk membuat kebijakan tanpa kesepakatan dengan UE. “Ini adalah demokrasi parlementer. PM yang mengabaikan parlemen diperkirakan tidak akan bertahan lama,” jelasnya. Sejauh ini sudah ada delapan kandidat yang mengumumkan diri akan menggantikan May. Dia akan resmi melepaskan jabatan pada 7 Mei mendatang setelah pengumuman pada Jumat lalu (24/4).

Mantan pemimpin parlemen Inggris Andrea Leadsom mengumumkan pencalonannya kemarin. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt, Menteri Pembangunan Internasional Rory Stewart, Menteri Kesehatan Matt Hancock, serta Menteri Tenaga Kerja dan Pensiunan Esther McVey akan bertarung memperebutkan kursi PM. Semua calon harus dipilih oleh 313 anggota parlemen Konservatif dan 124.000 anggota partai.

Pertarungan kini lebih mengarahkan apakah Inggris harus keluar UE tanpa kesepakatan atau dengan kesepakatan pada 31 Oktober mendatang. Leadsom mengungkapkan dia mendukung Brexit tanpa kesepakatan jika diperlukan. “Kamu harus siap berjalan jauh,” katanya kepada Sunday Times.

Sebelumnya McVey mengungkapkan Inggris juga harus siap untuk tanpa kesepakatan dalam Brexit. “Tanggal 31 Oktober adalah tanggal kunci dan kita akan keluar,” ujarnya. Jika tidak ada kesepakatan, dia mengungkapkan, Inggris tidak akan meminta perpanjangan.

“Jika Eropa ingin mendukung kita, pintu selalu terbuka jika mereka ingin kesepakatan yang lebih baik,” paparnya. McVey menjelaskan dia akan menggunakan anggaran bantuan internasional Inggris untuk meningkatkan dana pendidikan, kepolisian, dan transportasi.

Aapun kandidat lain menekankan perlunya keputusan untuk mencapai negosiasi Brexit melalui parlemen. Hunt mengatakan kepada Sunday Times bahwa dia memiliki pengalaman untuk mengamankan sebuah kesepakatan. “Mewujudkan kesepakatan adalah keahlian saya,” ujarnya.

Kemudian kritik langsung kepada Boris Johnson yang tidak ingin membangun kesepakatan dengan UE, Stewart mengungkapkan dirinya tidak akan menjadi menteri dengan orang yang mendorong negosiasi Brexit tanpa kesepakatan. Kalau Hancocok mengungkapkan, pengganti May harus orang yang jujur dan membutuhkan proses membangun kesepakatan dengan parlemen.

Buruh Dukung Referendum Kedua

Deputi Pemimpin Partai Buruh Tom Watson mengatakan bahwa partainya harus mendukung referendum kedua atau referendum ulang Brexit. “Kita harus mencari suara kita, lakukan secara cepat,” ujarnya. Ditanya tentang rencana Partai Buruh, politikus senior John McDonnel mengungkapkan negara ini menghadapi upaya pengambil-alihan oleh para pendukung Brexit garis keras.

“Saya pikir tanggung jawab partai oposisi adalah bersama dengan anggota parlemen Konservatif untuk menghadapi Brexit tanpa kesepakatan,” ujar McDonnel. Dia mengungkapkan kembali kepada suara rakyat. May mengumumkan pengunduran Jumat lalu karena gagal mewujudkan Brexit.

Tapi, itu justru memberikan peluang munculnya pemimpin yang tidak mau berkompromi dengan parlemen seperti Branson. Itu juga memicu ketegangan baru dengan parlemen yang bisa memicu pemilu parlemen. May sendiri telah gagal menghadirkan tiga kesepakatan perceraian dengan UE melalui parlemen karena perpecahan yang dalam dengan Partai Konservatif dan UE. Itu mengakibatkan tanggal perceraian yang seharusnya 29 Maret harus diperpanjang hingga 31 Oktober.

Partai Buruh menyerukan pemilu secepatnya setelah pengunduran diri May. Mereka juga akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Kemudian mereka akan mendukung referendum kedua.“Menghadapi situasi (tanpa kesepakatan), saya pikir ada mayoritas di parlemen sehingga menghadirkan pemungutan suara publik dan pemilu,” kata McDonnel.