AS Sebar Sistem Pertahanan Rudal di Jepang, Rusia Merasa Terancam
Sabtu, 11 Mei 2019 - 08:34 WIB
AS Sebar Sistem Pertahanan Rudal di Jepang, Rusia Merasa Terancam
A
A
A
MOSKOW - Rusia merasa terancam dengan penyebaran sistem pertahanan rudal Amerika Serikat (AS) di Jepang. Keluhan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov setelah bertemu dengan mitranya dari Jepang, Taro Kono, hari Jumat.
"Kami lagi-lagi telah menarik perhatian pada tindakan-tindakan tertentu dari Washington, termasuk penempatan elemen-elemen sistem pertahanan rudal global ke Jepang, memperkuat kehadiran militernya di kawasan itu dan kegiatan-kegiatan di bidang kendali senjata, di mana AS menghancurkan semua perjanjian yang ada. Kami menganggap tindakan seperti itu sebagai ancaman bagi negara kami," kata Lavrov, seperti dikutip Russia Today, Sabtu (11/5/2019).
Lavrov mengatakan hubungan bilateral Rusia-Jepang masih penuh dengan berbagai masalah, termasuk perbedaan signifikan dalam pendekatan Moskow dan Tokyo terhadap masalah perjanjian perdamaian.
Kedua negara tidak pernah menandatangani perjanjian damai setelah berakhirnya Perang Dunia II, dan Jepang memiliki klaim teritorial yang belum terselesaikan di empat Kepulauan Kuril Rusia.
Setelah perang berakhir, pulau Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Habomai—yang dikenal di Jepang sebagai Northern Territories (Wilayah Utara)—diserahkan kepada Uni Soviet di bawah Deklarasi Potsdam 1945.
Tahun lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe setuju untuk melanjutkan diskusi perjanjian damai, berdasarkan deklarasi 1956 yang ditandatangani oleh Jepang dan Uni Soviet. Dokumen tersebut membayangkan kemungkinan penyerahan pulau Shikotan dan pulau Habomai ke Jepang. Namun, setiap pertukaran wilayah hanya mungkin dilakukan setelah perjanjian damai ditandatangani.
Tokyo menegaskan bahwa sengketa teritorial harus diselesaikan terlebih dahulu, yang artinya Rusia harus menyerahkan semua wilayah kepulauan tersebut.
Dokumen tahun 1956 itu dikecam oleh Uni Soviet pada 1960 setelah Jepang menandatangani perjanjian keamanan dengan AS. Sementara deklarasi yang tidak berlaku itu diambil sebagai dasar untuk negosiasi yang dihidupkan kembali.
“Deklarasi bersama diadopsi di bawah keadaan historis dan geopolitik tertentu. Sejak itu, situasinya telah berubah secara drastis. Kami harus mempertimbangkan perjanjian keamanan aktif antara Jepang dan AS," kata Lavrov.
Lavrov melanjutkan, meskipun ada perbedaan yang luar biasa, Moskow berharap bisa melanjutkan negosiasi. "Setiap perjanjian harus sepenuhnya mencerminkan kepentingan kedua negara dan harus diterima dengan jelas oleh kedua negara," katanya.
Rumor tentang penyerahan beberapa pulau sengketa kepada Jepang pernah memicu protes di seluruh Rusia pada tahun lalu.
“Tugas seperti itu tidak mudah. Jelas itu dapat dicapai hanya melalui kerja yang berkelanjutan, teliti dan kreatif," ujar Lavrov.
"Kami lagi-lagi telah menarik perhatian pada tindakan-tindakan tertentu dari Washington, termasuk penempatan elemen-elemen sistem pertahanan rudal global ke Jepang, memperkuat kehadiran militernya di kawasan itu dan kegiatan-kegiatan di bidang kendali senjata, di mana AS menghancurkan semua perjanjian yang ada. Kami menganggap tindakan seperti itu sebagai ancaman bagi negara kami," kata Lavrov, seperti dikutip Russia Today, Sabtu (11/5/2019).
Lavrov mengatakan hubungan bilateral Rusia-Jepang masih penuh dengan berbagai masalah, termasuk perbedaan signifikan dalam pendekatan Moskow dan Tokyo terhadap masalah perjanjian perdamaian.
Kedua negara tidak pernah menandatangani perjanjian damai setelah berakhirnya Perang Dunia II, dan Jepang memiliki klaim teritorial yang belum terselesaikan di empat Kepulauan Kuril Rusia.
Setelah perang berakhir, pulau Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Habomai—yang dikenal di Jepang sebagai Northern Territories (Wilayah Utara)—diserahkan kepada Uni Soviet di bawah Deklarasi Potsdam 1945.
Tahun lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe setuju untuk melanjutkan diskusi perjanjian damai, berdasarkan deklarasi 1956 yang ditandatangani oleh Jepang dan Uni Soviet. Dokumen tersebut membayangkan kemungkinan penyerahan pulau Shikotan dan pulau Habomai ke Jepang. Namun, setiap pertukaran wilayah hanya mungkin dilakukan setelah perjanjian damai ditandatangani.
Tokyo menegaskan bahwa sengketa teritorial harus diselesaikan terlebih dahulu, yang artinya Rusia harus menyerahkan semua wilayah kepulauan tersebut.
Dokumen tahun 1956 itu dikecam oleh Uni Soviet pada 1960 setelah Jepang menandatangani perjanjian keamanan dengan AS. Sementara deklarasi yang tidak berlaku itu diambil sebagai dasar untuk negosiasi yang dihidupkan kembali.
“Deklarasi bersama diadopsi di bawah keadaan historis dan geopolitik tertentu. Sejak itu, situasinya telah berubah secara drastis. Kami harus mempertimbangkan perjanjian keamanan aktif antara Jepang dan AS," kata Lavrov.
Lavrov melanjutkan, meskipun ada perbedaan yang luar biasa, Moskow berharap bisa melanjutkan negosiasi. "Setiap perjanjian harus sepenuhnya mencerminkan kepentingan kedua negara dan harus diterima dengan jelas oleh kedua negara," katanya.
Rumor tentang penyerahan beberapa pulau sengketa kepada Jepang pernah memicu protes di seluruh Rusia pada tahun lalu.
“Tugas seperti itu tidak mudah. Jelas itu dapat dicapai hanya melalui kerja yang berkelanjutan, teliti dan kreatif," ujar Lavrov.
(mas)
