Jadi Presiden DK, Ini Manfaatnya bagi Indonesia
Kamis, 02 Mei 2019 - 16:32 WIB
Jadi Presiden DK, Ini Manfaatnya bagi Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, Febrian Alphyanto Ruddyard mengungkap apa saja manfaat Indonesia menjadi Presiden DK PBB. Pertama, menurut Febri, adalah bentuk pengakuan dunia internasional terhadap peran kepemimpinan Indonesia.
Manfaat kedua adalah peluang untuk menciptakan warisan Indonesia yang bermanfaat bagi dunia internasional. "Kita menaruh jejak kaki, terserah kita dalam satu bulan itu apa yang mau kita angkat sebagai jejak kita, dalam hal ini adalah kerjasama penjaga perdamaian," ucap Febri pada Kamis (2/5).
Selanjutnya, papar Febri adalah bisa memajukan isu-isu kepentingan nasional. Lalu, memperbesar peluang untuk meningkatkan metode kerja DK PBB agar lebih inklusif dan transparan.
"Sebagai Presiden DK, kita juga memiliki semacam wewenang untuk mengatur metode kerja, bagaimana metode kerja yang paling efisiden dan paling efektif bisa kita lakukan mengumpulan kesepakatan untuk isu tertentu. Karena, masalah di DK PBB saat ini adalah bagaimana bisa mencapai kesepakatan, di tengah-tengah derasnya kecenderungan unilateralisme di dunia," ucapnya.
Dia mengatakan ini merupakan tantangan bagi Indonesia, merupakan tangan bagi diplomasi multilateral Indonesia, bagaimana bisa menciptakan suasana metode kerja, selama sebulan terakhir.
"Karena ini tanggung jawab kita, jalan atau tidak jalan, terlaksana atau tidak terlaksana, punya outcome atau tidak, ini semua akan melihat ke Presiden DK. Jadi dalam satu bulan ini kita harus bisa menunjukan bagaimana kita menciptakan sinergi, bisa meciptakan atmosfir positif, bisa mencipatakan komitmen untuk kerjasama diantara negara-negara, ini tidak mudah," ungkapnya.
Febri menambahkan, presidensi ini juga akan dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB. Selain itu, jelas Febri, ini juga dapat membantu pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.
Manfaat kedua adalah peluang untuk menciptakan warisan Indonesia yang bermanfaat bagi dunia internasional. "Kita menaruh jejak kaki, terserah kita dalam satu bulan itu apa yang mau kita angkat sebagai jejak kita, dalam hal ini adalah kerjasama penjaga perdamaian," ucap Febri pada Kamis (2/5).
Selanjutnya, papar Febri adalah bisa memajukan isu-isu kepentingan nasional. Lalu, memperbesar peluang untuk meningkatkan metode kerja DK PBB agar lebih inklusif dan transparan.
"Sebagai Presiden DK, kita juga memiliki semacam wewenang untuk mengatur metode kerja, bagaimana metode kerja yang paling efisiden dan paling efektif bisa kita lakukan mengumpulan kesepakatan untuk isu tertentu. Karena, masalah di DK PBB saat ini adalah bagaimana bisa mencapai kesepakatan, di tengah-tengah derasnya kecenderungan unilateralisme di dunia," ucapnya.
Dia mengatakan ini merupakan tantangan bagi Indonesia, merupakan tangan bagi diplomasi multilateral Indonesia, bagaimana bisa menciptakan suasana metode kerja, selama sebulan terakhir.
"Karena ini tanggung jawab kita, jalan atau tidak jalan, terlaksana atau tidak terlaksana, punya outcome atau tidak, ini semua akan melihat ke Presiden DK. Jadi dalam satu bulan ini kita harus bisa menunjukan bagaimana kita menciptakan sinergi, bisa meciptakan atmosfir positif, bisa mencipatakan komitmen untuk kerjasama diantara negara-negara, ini tidak mudah," ungkapnya.
Febri menambahkan, presidensi ini juga akan dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB. Selain itu, jelas Febri, ini juga dapat membantu pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.
(esn)
