Iran Resmi Nyatakan Seluruh Pasukan AS di Timur Tengah Teroris
Rabu, 01 Mei 2019 - 07:11 WIB
Iran Resmi Nyatakan Seluruh Pasukan AS di Timur Tengah Teroris
A
A
A
TEHERAN - Presiden Iran Hassan Rouhani menandatangani sebuah undang-undang yang menyatakan semua pasukan Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah sebagai teroris. Undang-undang yang ditekan pada hari Selasa itu juga menetapkan pemerintah Amerika Serikat sebagai sponsor terorisme.
Sebelum menjadi undang-undang, rancangan undang-undang (RUU) tersebut telah disahkan lebih dulu oleh Parlemen Iran pada pekan lalu sebagai pembalasan atas keputusan Presiden Donald Trump yang menyatakan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran sebagai organisasi teroris asing.
Belum jelas apa dampak undang-undang baru Iran itu terhadap pasukan AS atau pun operasinya.
Media pemerintah Teheran yang dikutip Reuters, Rabu (1/5/2019), melaporkan bahwa Rouhani menginstruksikan Kementerian Intelijen, Kementerian Urusan Luar Negeri, angkatan bersenjata, dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran untuk menerapkan undang-undang tersebut.
Undang-undang itu secara spesifik menyebut Komando Pusat (CENTCOM) Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan Afghanistan sebagai organisasi teroris.
Amerika Serikat telah membuat daftar hitam puluhan entitas dan orang-orang karena berafiliasi dengan IRGC Iran.
IRGC—yang terdiri dari sekitar 125.000 tentara militer Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara—memerintahkan pasukan Basij mengendalikan program rudal balistik Iran.
Hubungan jangka panjang antara Teheran dan Washington memburuk sejak Mei lalu ketika Trump menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Sejak itu Trump memberlakukan kembali sanksi AS terhadap Iran yang sempat dicabut di era Presiden Obama.
IRGC Iran telah berulang kali mengatakan bahwa pangkalan AS di Timur Tengah dan kapal induk Washington di Teluk berada dalam jangkauan rudal Teheran.
Rouhani dalam pengumumannya juga menegaskan bahwa Iran akan terus mengekspor minyak meskipun sanksi AS ditujukan untuk memangkas pengiriman minyak mentah negara itu menjadi nol.
Sebelum menjadi undang-undang, rancangan undang-undang (RUU) tersebut telah disahkan lebih dulu oleh Parlemen Iran pada pekan lalu sebagai pembalasan atas keputusan Presiden Donald Trump yang menyatakan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran sebagai organisasi teroris asing.
Belum jelas apa dampak undang-undang baru Iran itu terhadap pasukan AS atau pun operasinya.
Media pemerintah Teheran yang dikutip Reuters, Rabu (1/5/2019), melaporkan bahwa Rouhani menginstruksikan Kementerian Intelijen, Kementerian Urusan Luar Negeri, angkatan bersenjata, dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran untuk menerapkan undang-undang tersebut.
Undang-undang itu secara spesifik menyebut Komando Pusat (CENTCOM) Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan Afghanistan sebagai organisasi teroris.
Amerika Serikat telah membuat daftar hitam puluhan entitas dan orang-orang karena berafiliasi dengan IRGC Iran.
IRGC—yang terdiri dari sekitar 125.000 tentara militer Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara—memerintahkan pasukan Basij mengendalikan program rudal balistik Iran.
Hubungan jangka panjang antara Teheran dan Washington memburuk sejak Mei lalu ketika Trump menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Sejak itu Trump memberlakukan kembali sanksi AS terhadap Iran yang sempat dicabut di era Presiden Obama.
IRGC Iran telah berulang kali mengatakan bahwa pangkalan AS di Timur Tengah dan kapal induk Washington di Teluk berada dalam jangkauan rudal Teheran.
Rouhani dalam pengumumannya juga menegaskan bahwa Iran akan terus mengekspor minyak meskipun sanksi AS ditujukan untuk memangkas pengiriman minyak mentah negara itu menjadi nol.
(mas)
