AS Sanksi Menlu Venezuela, Rusia: Setop Politik Pemerasan!
A
A
A
MOSKOW - Rusia mengecam sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) kepada Menteri Luar Negeri Venezuela. Rusia menyebut AS telah melakukan tekanan brutal kepada pemerintah Venezuela.
"Kami mendesak Amerika Serikat untuk kembali ke ranah hukum internasional, mengakhiri politik pemerasan dan berhenti memprovokasi ketegangan di Venezuela dari luar negeri," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.
"Washington telah berulang kali menunjukkan penolakan katagoris untuk mengadopsi metode negosiasi untuk menyelesaikan situasi," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (27/4/2019).
Sebelumnya AS menjatuhkan sanksi kepada Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza. Namun berbeda dengan pemberian sanksi sebelumnya yang dijatuhkan atas dugaan korupsi atau pelanggaran hak, Departemen Keuangan AS tidak mengutip pelanggaran spesifik yang dilakukan oleh Arreaza. Sebaliknya mengatakan ia dijatuhi sanksi untuk perannya sebagai menteri luar negeri.
"Amerika Serikat akan terus menargetkan orang dalam Maduro yang korup, termasuk mereka yang ditugaskan melakukan diplomasi dan melaksanakan keadilan atas nama rezim tidak sah ini," ujar Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin
Terkait hal tersebut, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan Arreaza diberikan sanksi karena dianggap berupaya menggagalkan aspirasi demokratis rakyat Venezuela. Pompeo menyebut Arreaza sebagai antek Maduro.
"Tapi saya tahu orang Venezuela, mereka tidak akan takut. Dengan dukungan dari negara demokrasi terkemuka dunia, mereka akan memulihkan demokrasi dan membangun kembali negara itu," kata Pompeo.
Di bawah sanksi AS, setiap aset Arreaza akan diblokir termasuk properti. Warga AS juga dilarang berurusan dengan diplomat top Venezuela itu.
Arreaza adalah pejabat Venezuela terbaru yang menjadi target sanksi AS ketika pemerintahan Presiden Donald Trump mencoba menempatkan Juan Guaido, pemimpin oposisi, ke kursi kekuasaan.
"Kami mendesak Amerika Serikat untuk kembali ke ranah hukum internasional, mengakhiri politik pemerasan dan berhenti memprovokasi ketegangan di Venezuela dari luar negeri," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.
"Washington telah berulang kali menunjukkan penolakan katagoris untuk mengadopsi metode negosiasi untuk menyelesaikan situasi," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (27/4/2019).
Sebelumnya AS menjatuhkan sanksi kepada Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza. Namun berbeda dengan pemberian sanksi sebelumnya yang dijatuhkan atas dugaan korupsi atau pelanggaran hak, Departemen Keuangan AS tidak mengutip pelanggaran spesifik yang dilakukan oleh Arreaza. Sebaliknya mengatakan ia dijatuhi sanksi untuk perannya sebagai menteri luar negeri.
"Amerika Serikat akan terus menargetkan orang dalam Maduro yang korup, termasuk mereka yang ditugaskan melakukan diplomasi dan melaksanakan keadilan atas nama rezim tidak sah ini," ujar Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin
Terkait hal tersebut, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan Arreaza diberikan sanksi karena dianggap berupaya menggagalkan aspirasi demokratis rakyat Venezuela. Pompeo menyebut Arreaza sebagai antek Maduro.
"Tapi saya tahu orang Venezuela, mereka tidak akan takut. Dengan dukungan dari negara demokrasi terkemuka dunia, mereka akan memulihkan demokrasi dan membangun kembali negara itu," kata Pompeo.
Di bawah sanksi AS, setiap aset Arreaza akan diblokir termasuk properti. Warga AS juga dilarang berurusan dengan diplomat top Venezuela itu.
Arreaza adalah pejabat Venezuela terbaru yang menjadi target sanksi AS ketika pemerintahan Presiden Donald Trump mencoba menempatkan Juan Guaido, pemimpin oposisi, ke kursi kekuasaan.
(ian)