'Nasihat' Duterte kepada China: Keluar dari Pulau Thitu

MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan kepada China untuk berhenti mengusik sebuah pulau yang diduduki Manila di Laut China Selatan yang disengketakan. Duterte bahkan mengancam akan mengerahkan tentaranya di pulau jika Beijing menyetuhnya.

Pernyataan Duterte, yang menurutnya bukan peringatan melainkan nasihat kepada seorang teman, mengikuti pernyataan yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Filipina yang menyebut keberadaan lebih dari 200 kapal nelayan China di dekat pulau Thitu adalah ilegal.

"Saya tidak akan meminta dengan sangat atau memohon, tetapi saya hanya memberitahu Anda keluar dari Pagasa karena saya memiliki tentara di sana. Jika Anda menyentuhnya, itu adalah cerita yang berbeda. Saya akan memberi tahu tentara 'bersiap untuk misi bunuh diri'," kata Duterte dalam sebuah pidato, menggunakan nama lokal untuk pulau Thitu seperti dikutip dari Straits Times, Jumat (5/4/2019).

Duterte telah berulang kali mengatakan dia tidak akan berperang dengan China karena itu akan bunuh diri. Namun, ia menegaskan tidak akan membiarkan China menduduki pulau Thitu karena itu milik Filipina.

Militer Filipina menggambarkan kapal-kapal itu sebagai "tersangka milisi maritim".

"Tindakan semacam itu, ketika tidak ditolak oleh pemerintah China, dianggap telah diadopsi olehnya," kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah teguran yang jarang kepada Beijing.

"Kehadiran kapal di sekitar pulau Thitu untuk periode yang berkelanjutan dan berulang menimbulkan pertanyaan tentang maksud dan kekhawatiran mereka tentang peran mereka dalam mendukung tujuan pemaksaan," tambah pernyataan, beberapa hari setelah Filipina mengajukan protes diplomatik dengan China.

Baca Juga: Filipina Geram Ratusan Kapal China Muncul di LCS

Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang tidak merujuk langsung terhadap protes Manila, tetapi ia mengatakan pembicaraan bilateral di Laut Cina Selatan yang diadakan di Filipina pada hari Rabu berlangsung jujur, ramah dan konstruktif.

"Kedua belah pihak menegaskan bahwa masalah Laut Cina Selatan harus diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang terlibat langsung," katanya.

Menurut data militer, Filipina telah memantau kapal-kapal China dari Januari hingga Maret tahun ini.

"Ini diduga milisi maritim," kata Kapten Jason Ramon, juru bicara Komando Barat militer minggu ini.

"Ada kalanya mereka hanya ada di sana tanpa memancing. Kadang-kadang, mereka hanya diam."

Filipina, Brunei, Cina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam memiliki klaim kedaulatan di Laut Cina Selatan, jalur perairan perdagangan yang menghasilkan lebih dari USD3,4 triliun setiap tahun.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag membatalkan klaim kedaulatan China atas sebagian besar Laut Cina Selatan.

"Kami menyerukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghentikan tindakan dan kegiatan apa pun yang bertentangan dengan Deklarasi ASEAN-China tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan, karena ini menimbulkan ketegangan, ketidakpercayaan dan ketidakpastian, dan mengancam perdamaian dan stabilitas regional," kata kementerian Filipina.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo meyakinkan Filipina bahwa mereka akan membela diri jika diserang di Laut Cina Selatan.