Singgung Perang Nuklir, Duterte Tegur China Terkait Sengketa LCS
Rabu, 23 September 2020 - 07:53 WIB
loading...
Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Foto/Nikkei
A
A
A
MANILA - China tidak memiliki hak untuk merusak putusan pengadilan internasional yang menolak klaim Beijing atas kedaulatan sebagai besar Laut China Selatan (LCS) . Hal itu diungkapkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte .
“Penghargaan tersebut sekarang menjadi bagian dari hukum internasional, di luar kompromi dan di luar jangkauan pemerintah yang menyerahkan sengketa, pengurangan, atau penghapusan,” kata Duterte dalam pidato virtual di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) .
"Kami dengan tegas menolak upaya untuk merusaknya," tegas Duterte seperti dilansir dari Washington Examiner, Rabu (23/9/2020).(Baca juga: Sengketa Laut China Selatan, Duterte kepada China: Taati Hukum! )Dalam kesempatan itu, Duterte memuji dukungan diplomatik dari tetangga regional yang telah terjadi sejak Menteri Luar Negeri Amrika Serikat (AS) Mike Pompeo mengeluarkan penolakan penting atas ambisi teritorial China.
“Kami menyambut baik peningkatan jumlah negara yang datang untuk mendukung penghargaan dan apa yang diperjuangkannya: kemenangan alasan atas ketergesaan, hukum atas kekacauan, persahabatan atas ambisi,” ujar Duterte.
Namun, pemimpin Filipina itu menegaskan kembali ketakutannya akan konfrontasi antara AS dan China.
“Saat gajah bertarung, rumput yang diinjak-injak rata,” ucapnya."Mengingat ukuran dan kekuatan militer para pesaing, kita hanya bisa membayangkan dan terkejut dengan korban jiwa yang mengerikan dan harta benda yang akan ditimbulkan jika perang dunia memburuk menjadi perang senjata nuklir yang sebenarnya," imbuhnya.
Pompeo telah menggembar-gemborkan sanksi terhadap perusahaan milik negara China yang terlibat dalam ekspansi dan militerisasi pulau buatan Beijing di Laut China Selatan, yang mendorong negara-negara lain di kawasan itu untuk menyatakan keberatan mereka terhadap klaim teritorial China. Namun, Duterte mendukung kebijakan tersebut dengan peringatan lain tentang potensi perang dunia ketiga.
“Penghargaan tersebut sekarang menjadi bagian dari hukum internasional, di luar kompromi dan di luar jangkauan pemerintah yang menyerahkan sengketa, pengurangan, atau penghapusan,” kata Duterte dalam pidato virtual di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) .
"Kami dengan tegas menolak upaya untuk merusaknya," tegas Duterte seperti dilansir dari Washington Examiner, Rabu (23/9/2020).(Baca juga: Sengketa Laut China Selatan, Duterte kepada China: Taati Hukum! )Dalam kesempatan itu, Duterte memuji dukungan diplomatik dari tetangga regional yang telah terjadi sejak Menteri Luar Negeri Amrika Serikat (AS) Mike Pompeo mengeluarkan penolakan penting atas ambisi teritorial China.
“Kami menyambut baik peningkatan jumlah negara yang datang untuk mendukung penghargaan dan apa yang diperjuangkannya: kemenangan alasan atas ketergesaan, hukum atas kekacauan, persahabatan atas ambisi,” ujar Duterte.
Namun, pemimpin Filipina itu menegaskan kembali ketakutannya akan konfrontasi antara AS dan China.
“Saat gajah bertarung, rumput yang diinjak-injak rata,” ucapnya."Mengingat ukuran dan kekuatan militer para pesaing, kita hanya bisa membayangkan dan terkejut dengan korban jiwa yang mengerikan dan harta benda yang akan ditimbulkan jika perang dunia memburuk menjadi perang senjata nuklir yang sebenarnya," imbuhnya.
Pompeo telah menggembar-gemborkan sanksi terhadap perusahaan milik negara China yang terlibat dalam ekspansi dan militerisasi pulau buatan Beijing di Laut China Selatan, yang mendorong negara-negara lain di kawasan itu untuk menyatakan keberatan mereka terhadap klaim teritorial China. Namun, Duterte mendukung kebijakan tersebut dengan peringatan lain tentang potensi perang dunia ketiga.
Lihat Juga :
