Citra Satelit Tunjukkan Korut Membangun Kembali Situs Rudal

Rabu, 06 Maret 2019 - 13:34 WIB
Citra Satelit Tunjukkan Korut Membangun Kembali Situs Rudal
Citra Satelit Tunjukkan Korut Membangun Kembali Situs Rudal
A A A
SEOUL - Sebuah citra satelit menunjukkan bahwa Korea Utara (Korut) membangun kembali sebagian dari situs peluncuran rudal yang sudah dibongkar. Padahal, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam pertemuan puncak di Singapura tahun lalu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjanji untuk membongkarnya.

38 North, kelompok pemantau Korea Utara yang berbasis di Washington, mengatakan gambar satelit menunjukkan struktur pada landasan peluncuran rudal di situs peluncuran Tongchang-ri atau Sohae telah dibangun kembali antara 16 Februari dan 2 Maret.

Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, mengatakan bahwa Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan memberi pengarahan kepada anggota parlemen bahwa pekerjaan oleh rezim Kim Jong-un itu sedang berlangsung dan melibatkan penggantian atap dan pintu di fasilitas tersebut.

Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) juga menyimpulkan bahwa Korea Utara mengejar pembangunan kembali situs itu dengan cepat.

"Aktivitas terbukti di stan uji engine vertikal dan struktur transfer roket yang dipasang di rel peluncuran," bunyi laporan CSIS, dikutip Voice of America, Rabu (6/3/2019).

Setelah pertemuan puncak pertamanya dengan Kim Jong-un di Singapura tahun lalu, Presiden Trump mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers bahwa pemimpin Korea Utara itu berjanji akan menghancurkan situs pengujian mesin rudal utama.

Presiden tidak mengidentifikasi situs yang dimaksud pada saat itu, tetapi Reuters kemudian diinformasikan oleh pejabat AS bahwa fasilitas yang dimaksud berlokasi di Tongchang-ri.

Baik Departemen Luar Negeri AS, Gedung Putih, maupun Kementerian Unifikasi Korea Selatan belum mengomentari laporan itu. Kantor kepresidenan Korea Selatan, Gedung Biru, belum menanggapi beberapa permintaan komentar yang diajukan wartawan.

Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Yukiya Amano mengungkapkan dalam laporan triwulan bahwa fasilitas pengayaan uranium Yongbyon Korea Utara tetap aktif. Amano juga menyatakan Korea Utara terus bekerja membangun reaktor air ringan eksperimental di fasilitas itu.

Tidak jelas apa efek laporan seputar perkembangan situs rudal di Tongchang-ri dan Yongbyon terhadap upaya diplomatik AS dengan Korea Utara. Namun, Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat akan meningkatkan tekanan sanksi terhadap Pyongyang jika Kim Jong-un tidak mengakhiri program senjata nuklirnya.

Berbicara di Fox Business Network, Bolton mengatakan Washington sedang menunggu untuk melihat apakah Pyongyang berkomitmen untuk meninggalkan program senjata nuklirnya dan segala sesuatu yang terkait dengannya.

"Jika mereka tidak mau melakukannya, maka saya pikir Presiden Trump sudah sangat jelas, mereka tidak akan mendapatkan bantuan dari sanksi ekonomi yang menghancurkan yang telah dijatuhkan pada mereka dan kami akan melihat pada mereka sanksi sebenarnya," kata Bolton.

Namun para anggota parlemen AS tidak menunda untuk mencoba meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara. Anggota parlemen dari Partai Republik Pat Toomey dan anggota dari Partai Demokrat Chris Van Hollen telah memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) untuk menjatuhkan sanksi pada bank yang melakukan bisnis dengan pemerintah Korea Utara.

Pertemuan puncak kedua antara Kim Jong-un dan Presiden Trump di Hanoi, Vietnam, beberapa hari lalu berakhir dengan kegagalan. Sebab, pertemuan berakhir tanpa ada perjanjian atau kesepakatan di atas kertas untuk mewujudkan denuklirisasi semenanjung Korea.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah memerintahkan kabinetnya untuk mengejar semua jalan guna memfasilitasi dimulainya kembali pembicaraan antara Washington dan Pyongyang.

"Kami menantikan untuk melanjutkan dialog antara kedua negara, dan saya berharap bahwa kedua pemimpin akan bertemu lagi dalam waktu dekat dan mencapai penyelesaian saat ini," kata Moon awal pekan ini saat memimpin pertemuan Dewan Keamanan Nasional.
(mas)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6478 seconds (0.1#10.140)