Lindungi Guaido, UE Kirim Peringatan kepada Venezuela
Minggu, 03 Maret 2019 - 06:24 WIB
Lindungi Guaido, UE Kirim Peringatan kepada Venezuela
A
A
A
BRUSSELS - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini, memperingatkan bahwa setiap tindakan yang membahayakan kebebasan dan keamanan pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido akan menyebabkan eskalasi baru di sekitar negara Amerika Latin itu dan menghadapi kecaman internasional yang kuat.
“Uni Eropa menggarisbawahi keyakinannya bahwa solusi untuk krisis multidimensi yang memengaruhi Venezuela hanya bisa menjadi solusi politik, demokratis, dan damai. Dalam hal ini tindakan apa pun yang dapat membahayakan kebebasan, keamanan, atau integritas pribadi Juan Guaido akan mewakili peningkatan besar ketegangan dan memenuhi kecaman keras terhadap komunitas internasional," kata Mogherini dalam sebuah pernyataan atas nama UE.
Menurut Mogherini, anggota Majelis Nasional Venezuela menikmati kekebalan yang diberikan secara konstitusional yang perlu dihormati sepenuhnya, sehingga mereka dapat menjalankan mandat parlemen mereka bebas dari intimidasi pada mereka atau anggota keluarganya.
"UE akan terus memantau dengan cermat berbagai peristiwa dalam kerja sama dengan anggota-anggota Kelompok Kontak Internasional dan mitra regional dan internasionalnya," tukas Mogherini seperti disitir dari Sputnik, Minggu (3/3/2019).
Venezuela saat ini berada di tengah krisis politik. Pada 5 Januari, Guaido terpilih sebagai ketua Majelis Nasional yang dikontrol oposisi. Namun semua badan pemerintah lainnya menolak untuk mengakui sejak 2016.
Pada 23 Januari, dua hari setelah Mahkamah Agung Venezuela membatalkan pemilihannya, Guaido menyatakan dirinya "presiden sementara" negara itu. Presiden Nicholas Maduro, yang dilantik untuk masa jabatan presiden keduanya pada 10 Januari setelah memenangkan pemilu bulan Mei yang diboikot oposisi memboikot, menilai langkah Guaido memenuhi syarat sebagai upaya kudeta yang dirancang oleh Washington.
Guaido yang didukung AS menyeberang ke Kolombia pada akhir Februari, menentang perintah Mahkamah Agung Venezuela yang melarangnya meninggalkan negara itu karena penyelidikan yang sedang berlangsung. Setelah upaya yang gagal untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang disponsori AS ke Venezuela dari negara tetangga, Guaido mengatakan bahwa ia berencana untuk pulang.
Menurut wakil hakim Mahkamah Agung Venezuela, Juan Carlos Valdez, Guaido mungkin menghadapi hukuman 30 tahun penjara karena melanggar larangan bepergian ke luar negeri. Pada hari Jumat, Perwakilan Khusus AS untuk Venezuela Elliott Abrams mengancam Caracas dengan reaksi internasional dalam kasus penangkapan Guaido.
Sementara AS segera mengakui Guaido, Uni Eropa gagal menyepakati pernyataan bersama tentang masalah tersebut karena mosi itu diveto oleh Italia, menurut sumber diplomatik. Namun demikian, banyak negara Eropa secara individual menyuarakan dukungan mereka untuk pemimpin oposisi Venezuela tersebut.
Rusia, China, Kuba, Bolivia, dan sejumlah negara lain telah menegaskan dukungan mereka untuk Maduro yang terpilih secara konstitusional sebagai satu-satunya presiden sah Venezuela. PBB pun masih mengakui pemerintahan Maduro.
“Uni Eropa menggarisbawahi keyakinannya bahwa solusi untuk krisis multidimensi yang memengaruhi Venezuela hanya bisa menjadi solusi politik, demokratis, dan damai. Dalam hal ini tindakan apa pun yang dapat membahayakan kebebasan, keamanan, atau integritas pribadi Juan Guaido akan mewakili peningkatan besar ketegangan dan memenuhi kecaman keras terhadap komunitas internasional," kata Mogherini dalam sebuah pernyataan atas nama UE.
Menurut Mogherini, anggota Majelis Nasional Venezuela menikmati kekebalan yang diberikan secara konstitusional yang perlu dihormati sepenuhnya, sehingga mereka dapat menjalankan mandat parlemen mereka bebas dari intimidasi pada mereka atau anggota keluarganya.
"UE akan terus memantau dengan cermat berbagai peristiwa dalam kerja sama dengan anggota-anggota Kelompok Kontak Internasional dan mitra regional dan internasionalnya," tukas Mogherini seperti disitir dari Sputnik, Minggu (3/3/2019).
Venezuela saat ini berada di tengah krisis politik. Pada 5 Januari, Guaido terpilih sebagai ketua Majelis Nasional yang dikontrol oposisi. Namun semua badan pemerintah lainnya menolak untuk mengakui sejak 2016.
Pada 23 Januari, dua hari setelah Mahkamah Agung Venezuela membatalkan pemilihannya, Guaido menyatakan dirinya "presiden sementara" negara itu. Presiden Nicholas Maduro, yang dilantik untuk masa jabatan presiden keduanya pada 10 Januari setelah memenangkan pemilu bulan Mei yang diboikot oposisi memboikot, menilai langkah Guaido memenuhi syarat sebagai upaya kudeta yang dirancang oleh Washington.
Guaido yang didukung AS menyeberang ke Kolombia pada akhir Februari, menentang perintah Mahkamah Agung Venezuela yang melarangnya meninggalkan negara itu karena penyelidikan yang sedang berlangsung. Setelah upaya yang gagal untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang disponsori AS ke Venezuela dari negara tetangga, Guaido mengatakan bahwa ia berencana untuk pulang.
Menurut wakil hakim Mahkamah Agung Venezuela, Juan Carlos Valdez, Guaido mungkin menghadapi hukuman 30 tahun penjara karena melanggar larangan bepergian ke luar negeri. Pada hari Jumat, Perwakilan Khusus AS untuk Venezuela Elliott Abrams mengancam Caracas dengan reaksi internasional dalam kasus penangkapan Guaido.
Sementara AS segera mengakui Guaido, Uni Eropa gagal menyepakati pernyataan bersama tentang masalah tersebut karena mosi itu diveto oleh Italia, menurut sumber diplomatik. Namun demikian, banyak negara Eropa secara individual menyuarakan dukungan mereka untuk pemimpin oposisi Venezuela tersebut.
Rusia, China, Kuba, Bolivia, dan sejumlah negara lain telah menegaskan dukungan mereka untuk Maduro yang terpilih secara konstitusional sebagai satu-satunya presiden sah Venezuela. PBB pun masih mengakui pemerintahan Maduro.
(ian)
