Politik Memanas, KPU Thailand Diskualifikasi Partai Pro-Thaksin

BANGKOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand mempertimbangkan akan mendiskualifikasi partai yang menominasikan seorang putri keluarga kerajaan Thailand, Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, menjadi kandidat perdana menteri (PM).

Ubolratana merupakan kakak kandung Raja Thailand Maha Vajiralongkorn yang dicalonkan melalui Partai Thai Raksa Chart yang didirikan para loyalis mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Pemilu Thailand akan digelar pada 24 Maret mendatang. Itu merupakan pemilu pertama sejak kudeta militer pada 2014.

Pencalonan Ubolratana menjadi kandidat PM menjadi sensasi di Negeri Gajah Putih. Keluarga kerajaan Thailand sebenarnya tidak boleh campur tangan dengan urusan politik. Dikabarkan Raja Maha Vajiralongkorn mengungkapkan langkah kakak perempuannya tidak layak dan tidak konstitusional.

KPU Thailand telah membatalkan pencalonan Putri Ubolratana. Mereka juga selanjutnya akan membubarkan Partai Thai Raksa Chart yang menominasikan Ubolratana. Jika partai tersebut jadi dibubarkan, langkah Thaksin akan semakin sulit. Sebelumnya, Partai Pheu Thai yang didirikan loyalis Thaksin juga dibubarkan.

“Partai Thai Raksa Chart telah melanggar undang-undang pemilu dengan menominasikan adik raja dan itu bertentangan dengan kerajaan konstitusional,” demikian keterangan KPU Thailand dilansir Reuters. “Itu telah disepakati akan diajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan pembubaran Partai Thai Raksa Chart,” ujarnya.

Bagaimana tanggapan Partai Thai Raksa Chart? Para pejabat Partai Thai Raksa Chart mengungkapkan partainya tidak melanggar undang-undang pemilu. “Kita akan memohon Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengampunan,” kata mereka.

Mahkamah Konstitusi menyatakan hari ini akan menentukan apakah mereka menerima kasus tersebut atau tidak. Jika dinyatakan bersalah, Partai Thai Raksa Chart akan dibubarkan. Anggota dewan partai juga akan dilarang maju sebagai pejabat publik.

Partai-partai yang loyal terhadap Thaksin berusaha mengalahkan partai pro-kemapanan dalam setiap pemilu sejak 2001. Sedangkan pemimpin Thai Raksa Chart, Preechaphol Pongpanit, mengungkapkan partainya melakukan segala sesuatu dengan jujur dan memiliki niat baik. “Di atas kita adalah Yang Mulia dan kerajaan. Kita siap diinvestigasi,” ujarnya.

Sedih dan Kecewa

Adik Raja Thailand, Putri Ubolratana, mengaku kecewa sebagai reaksi terhadap kegagalan pencalonannya sebagai PM. Pencalonannya itu mematahkan tradisi keluarga kerajaan Thailand untuk menjauhi politik.

“Saya sedih karena sejujurnya bekerja untuk negara dan rakyat Thailand justru menciptakan masalah yang seharusnya tidak terjadi saat ini,” kata Ubolratana melalui akun Instagram-nya dilansir BBC. Pernyataan itu dituangkan dalam keterangan foto tentang pemandangan indah dengan tagar # #HowComeItsTheWayItIs.

Ubolratana lahir pada 1951 merupakan putri tertua dari mendiang Raja Bhumibol Adulyadej. Ubolratana melepaskan gelar kerajaan pada 1972 ketika menikah dengan warga Amerika Serikat (S), yakni mahasiswa Massachusetts Institute of Technology (MIT), Peter Jensen.

Mereka saling mengenal ketika Ubolratana kuliah di MIT jurusan matematika dan biokimia serta meraih gelar master kesehatan publik di Universitas California di Los Angeles. Dia ditinggal di AS selama lebih dari 26 tahun sebelum bercerai pada 1998.

Setelah bercerai, dia kembali ke Thailand pada 2001 dan kerap berpartisipasi dalam kehidupan keluarga kerajaan. Bukan hanya itu, dia juga menjalankan tugas sebagai keluarga kerajaan, meskipun dia tidak lagi memiliki gelar kerajaan. Dia tetap dianggap sebagai “Tunkramom Ying”, berarti “Putri Ratu” yang diperlukan sebagai anggota keluarga kerajaan.

Ubolratana juga aktif di media sosial dan kerap membintangi beberapa film. Dia juga dikenal dalam program antinarkoba “To Be Number One”. Dia memiliki tiga anak, salah satu anaknya meninggal saat tsunami 2004.

Dalam akun Instagram-nya, Ubolratana kerap mengunggah foto dirinya makan di warung pinggir jalan. Dia juga pernah mengeluhkan tentang polusi yang sangat parah di Bangkok. Keluarga kerajaan Thailand dan pejabat KPU mengutuk pencalonan Ubolratana. Keluarga kerajaan menuding Thaksin mencoba mengeksploitasi kerajaan untuk ambisi pribadinya.

Para pendukung Thaksin yang frustrasi memanfaatkan keluarga kerajaan untuk bisa merebut pemerintahan yang didominasi militer.
Beberapa pengguna media sosial menyarankan Ubolratana melayani rakyat dengan menjadi anggota keluarga kerajaan. Tapi, dia membantah masih menjadi anggota keluarga kerajaan. “Saya sudah menyerahkan posisi anggota keluarga kerajaan sejak lama,” tuturnya.

Konstelasi Politik Memanas

Ketegangan Putri Ubolratana sebenarnya semakin memperkeruh ketegangan politik di Thailand. Itu juga menunjukkan pengaruh Thaksin memiliki pengaruh kuat dalam dinamika politik di Thailand. Dua kudeta militer, kasus pengadilan yang terus berulang, dan pembekuan aset, ternyata tidak melemahkan posisi Thaksin.

Thaksin memiliki banyak pendukung yang mendirikan partai dan memiliki elektoral efektif. Dalam iklim politik saat ini, sangat sulit membayangkan proses rekonsiliasi. Sepertinya sangat sulit melihat Thailand bisa bergerak maju dalam politik.

Thaksin sangat berharap partai-partainya bisa membentuk pemerintahan dengan kemenangan pada pemilu nanti, tapi Pheu Thai kini tidak memiliki harapan. Pembubaran Thai Raksa Chart juga memupuskan harapan tersebut.

Apalagi 250 kursi di senat sepenuhnya ditunjuk dan diperkirakan merupakan pilihan dari pemerintahan junta militer. Thaksin sebelumnya berpikir jika Ubolratana bisa jadi PM, mungkin para senator akan mendukungnya. Kenapa? Semua orang harus menunjukkan loyalitasnya kepada kerajaan.

Sementara itu, peran penting dalam politik Thailand adalah kerajaan. Tidak boleh mengkritik kerajaan menjadikan posisi Raja Thailand Vajiralongkorn semakin kuat. Namun, banyak pihak belum mengetahui apa sebenarnya ada di otak sang raja. Namun, dia mengungkapkan dirinya akan tegas dalam memimpin Thailand dan kepemimpinannya akan berbeda dengan ayahnya.

Sebenarnya pemilu Maret mendatang menjadi konfrontasi baru antara kubu Thaksin dan promiliter serta kerajaan. Ketegangan itu telah berlangsung selama 15 tahun lamanya. Kubu pendukung militer dan kerajaan umumnya memiliki basis di perkotaan. Sedangkan pendukung Thaksin berasal dari perdesaan.

Pada Rabu lalu, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis delapan bulan penjara bagi enam aktivis yang memimpin upaya pendudukan kantor PM pada 2008 saat demonstrasi berbulan-bulan menentang pemerintahan pro-Thaksin. Enam anggota People's Alliance for Democracy (PAD), termasuk pengusaha media Sondhi Limthongkul, dan mantan gubernur Bangkok Chamlong Srimuang.

Para demonstran PAD berhasil mengakuisisi kantor PM selama 193 dan menduduki kantor pemerintahan dan parlemen. Mereka juga menduduki dua bandara internasional Bangkok selama dua pekan lebih.