Pengadilan Panggil PM Thailand atas Buruknya Polusi Udara di Bangkok
Kamis, 07 Februari 2019 - 20:56 WIB
Pengadilan Panggil PM Thailand atas Buruknya Polusi Udara di Bangkok
A
A
A
BANGKOK - Pengadilan Tata Usaha Pusat Thailand dilaporkan akan memanggil Perdana Menteri Thailand Prayut, Chan-o-cha, Gubernur Bangkok, Aswin Kwanmuang, dan Dewan Lingkungan Nasional Thailand atas krisis polusi udara di Greater Bangkok.
Pengadilan diperkirakan akan menanyai Prayut, Aswin dan anggota dewan dalam menanggapi pengaduan yang diajukan oleh Stop Global Warming Association (SGWA) dan 41 orang warga Bangkok.
SGWA dan 41 warga Bangkok menuduh mereka lalai atas krisis kabut asap, mengatakan mereka gagal untuk memenuhi Undang-Undang Lingkungan dan Undang-Undang Kesehatan Masyarakat untuk mengendalikan tingkat PM2.5.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan PM2.5 sebagai karsinogenik. Materi partikulat dengan diameter 2,5 mikrometer atau kurang adalah penyebab beberapa masalah kesehatan lainnya, dengan paparan jangka panjang terkait dengan kematian.
Menurut pengaduan tersebut, kelalaian pejabat dalam menangani krisis memaksa banyak sekolah dan bisnis untuk sementara waktu tutup. Sejumlah orang juga mengalami gangguan pernapasan dan ekonomi Thailand telah mengalami kerusakan serius. Hal ini juga dinilai telah mempengaruhi parisiwasata Thailand.
"Kami akan menyiapkan bukti kelalaian dan akan sangat mendesak pengadilan untuk memerintahkan ketiga tersangka untuk segera memperkenalkan langkah-langkah untuk menangani sumber-sumber polusi udara," kata Presiden SGWA, Srisuwan Janya seperti dilansir Strait Times pada Kamis (7/2).
Sriwusman kemudian mengatakan, selain pemerintah, mereka yang membakar perkebunan tebu dan mereka yang membeli tebu yang terbakar juga harus menghadapi hukuman karena turut berkontribusi pada buruknya kualitas udara di Bangkok.
Pengadilan diperkirakan akan menanyai Prayut, Aswin dan anggota dewan dalam menanggapi pengaduan yang diajukan oleh Stop Global Warming Association (SGWA) dan 41 orang warga Bangkok.
SGWA dan 41 warga Bangkok menuduh mereka lalai atas krisis kabut asap, mengatakan mereka gagal untuk memenuhi Undang-Undang Lingkungan dan Undang-Undang Kesehatan Masyarakat untuk mengendalikan tingkat PM2.5.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan PM2.5 sebagai karsinogenik. Materi partikulat dengan diameter 2,5 mikrometer atau kurang adalah penyebab beberapa masalah kesehatan lainnya, dengan paparan jangka panjang terkait dengan kematian.
Menurut pengaduan tersebut, kelalaian pejabat dalam menangani krisis memaksa banyak sekolah dan bisnis untuk sementara waktu tutup. Sejumlah orang juga mengalami gangguan pernapasan dan ekonomi Thailand telah mengalami kerusakan serius. Hal ini juga dinilai telah mempengaruhi parisiwasata Thailand.
"Kami akan menyiapkan bukti kelalaian dan akan sangat mendesak pengadilan untuk memerintahkan ketiga tersangka untuk segera memperkenalkan langkah-langkah untuk menangani sumber-sumber polusi udara," kata Presiden SGWA, Srisuwan Janya seperti dilansir Strait Times pada Kamis (7/2).
Sriwusman kemudian mengatakan, selain pemerintah, mereka yang membakar perkebunan tebu dan mereka yang membeli tebu yang terbakar juga harus menghadapi hukuman karena turut berkontribusi pada buruknya kualitas udara di Bangkok.
(esn)
