Resmi, Parlemen Eropa Akui Guaido Presiden Sementara Venezuela
Kamis, 31 Januari 2019 - 23:05 WIB
Resmi, Parlemen Eropa Akui Guaido Presiden Sementara Venezuela
A
A
A
BRUSSELS - Parlemen Eropa akhirnya mengakui tokoh oposisi sekaligus ketua Majelis Nasional Venezuela , Juan Guaido, presiden sementara negara itu. Pengakuan ini memperkuat tekanan internasional terhadap presiden Nicolas Maduro .
Keputusan itu didukung oleh 429 anggota berbanding 104 yang menolak dan 88 abstein dalam sesi khusus di Brussels.
Dalam sebuah pernyataan, parlemen Eropa mendesak 28 pemerintah negara anggota untuk mengikuti keputusan tersebut dan menganggap Guaido sebagai satu-satunya presiden sementara yang sah sampai ada pemilihan presiden baru yang bebas, transparan dan kredibel seperti dilansir dari Reuters, Kamis (31/1/2019).
Meskipun sering menuduh Maduro melumpuhkan demokrasi, Uni Eropa gelisah dengan preseden dari deklarasi diri, sehingga enggan mengikuti Amerika Serikat dan sebagian besar negara Amerika Latin dengan pengakuan langsung terhadap Guaido.
Inggris, Prancis, Jerman dan Spanyol mengatakan pada hari Sabtu, bahwa mereka akan mengakui Guaido kecuali Maduro menggelar pemilu dalam waktu delapan hari. Namun Uni Eropa secara keseluruhan belum menetapkan batas waktu dalam seruannya untuk pemilihan presiden baru.
Maduro menampik tuntutan itu sebagai ultimatum yang tidak dapat diterima dari golongan elit yang korup berasal dari kekuatan kolonial.
"Para pemimpin Eropa adalah penjilat, berlutut di belakang kebijakan Donald Trump," katanya pada akhir pekan lalu.
Baca: Maduro Tolak Ultimatum UE Soal Pemilu Ulang Venezuela
Parlemen Eropa sendiri tidak memiliki kekuatan kebijakan luar negeri tetapi memandang dirinya sebagai pejuang hak asasi manusia.
"Mereka yang berdemonstrasi hari ini di jalan-jalan Venezuela bukan orang Eropa, tetapi mereka memperjuangkan nilai-nilai yang sama yang kami perjuangkan," kata anggota parlemen Uni Eropa tengah kanan asal Spanyol Esteban Gonzalez Pons dalam sebuah pernyataan.
Ketika Venezuela telah tenggelam dalam krisis ekonomi dan politik yang telah membawa emigrasi massal dan hiperinflasi, Uni Eropa memberlakukan embargo senjata dan sanksi pada para pejabatnya untuk mencela apa yang dipandang sebagai pelanggaran hak dan hancurnya demokrasi.
Sementara itu, Federasi Wartawan Internasional yang bermarkas di Brussels mengatakan tujuh jurnalis asing ditahan di Venezuela, termasuk wartawan asal Prancis dan Spanyol.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini pun menyerukan pembebasan mereka. Para menteri luar negeri dijadwalkan membahas krisis di Venezuela pada pertemuan dua hari di Bucharest mulai Kamis ini.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt, yang berbicara kepada Guaido melalui sambungan telepon pada hari Rabu, mengatakan Uni Eropa harus mempertimbangkan lebih banyak pembekuan aset dan larangan bepergian pada pejabat Venezuela.
"Sanksi yang ditargetkan terhadap para kleptokrat yang telah memperkaya diri mereka sendiri di belakang populasi yang sangat miskin, itu adalah sesuatu yang saya pikir bisa efektif," kata Hunt dalam pernyataan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran.
Keputusan itu didukung oleh 429 anggota berbanding 104 yang menolak dan 88 abstein dalam sesi khusus di Brussels.
Dalam sebuah pernyataan, parlemen Eropa mendesak 28 pemerintah negara anggota untuk mengikuti keputusan tersebut dan menganggap Guaido sebagai satu-satunya presiden sementara yang sah sampai ada pemilihan presiden baru yang bebas, transparan dan kredibel seperti dilansir dari Reuters, Kamis (31/1/2019).
Meskipun sering menuduh Maduro melumpuhkan demokrasi, Uni Eropa gelisah dengan preseden dari deklarasi diri, sehingga enggan mengikuti Amerika Serikat dan sebagian besar negara Amerika Latin dengan pengakuan langsung terhadap Guaido.
Inggris, Prancis, Jerman dan Spanyol mengatakan pada hari Sabtu, bahwa mereka akan mengakui Guaido kecuali Maduro menggelar pemilu dalam waktu delapan hari. Namun Uni Eropa secara keseluruhan belum menetapkan batas waktu dalam seruannya untuk pemilihan presiden baru.
Maduro menampik tuntutan itu sebagai ultimatum yang tidak dapat diterima dari golongan elit yang korup berasal dari kekuatan kolonial.
"Para pemimpin Eropa adalah penjilat, berlutut di belakang kebijakan Donald Trump," katanya pada akhir pekan lalu.
Baca: Maduro Tolak Ultimatum UE Soal Pemilu Ulang Venezuela
Parlemen Eropa sendiri tidak memiliki kekuatan kebijakan luar negeri tetapi memandang dirinya sebagai pejuang hak asasi manusia.
"Mereka yang berdemonstrasi hari ini di jalan-jalan Venezuela bukan orang Eropa, tetapi mereka memperjuangkan nilai-nilai yang sama yang kami perjuangkan," kata anggota parlemen Uni Eropa tengah kanan asal Spanyol Esteban Gonzalez Pons dalam sebuah pernyataan.
Ketika Venezuela telah tenggelam dalam krisis ekonomi dan politik yang telah membawa emigrasi massal dan hiperinflasi, Uni Eropa memberlakukan embargo senjata dan sanksi pada para pejabatnya untuk mencela apa yang dipandang sebagai pelanggaran hak dan hancurnya demokrasi.
Sementara itu, Federasi Wartawan Internasional yang bermarkas di Brussels mengatakan tujuh jurnalis asing ditahan di Venezuela, termasuk wartawan asal Prancis dan Spanyol.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini pun menyerukan pembebasan mereka. Para menteri luar negeri dijadwalkan membahas krisis di Venezuela pada pertemuan dua hari di Bucharest mulai Kamis ini.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt, yang berbicara kepada Guaido melalui sambungan telepon pada hari Rabu, mengatakan Uni Eropa harus mempertimbangkan lebih banyak pembekuan aset dan larangan bepergian pada pejabat Venezuela.
"Sanksi yang ditargetkan terhadap para kleptokrat yang telah memperkaya diri mereka sendiri di belakang populasi yang sangat miskin, itu adalah sesuatu yang saya pikir bisa efektif," kata Hunt dalam pernyataan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran.
(ian)
