Pemerintahan Federal Amerika Serikat Kembali Dibuka

WASHINGTON - Berbagai lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat (AS) yang sebagian besar tutup selama lima pekan, hari ini kembali buka dan membayar gaji para pegawainya.

Gedung Putih dan para pejabat Departemen Keuangan telah membahas kembali beroperasinya pemerintahan, sementara sejumlah lembaga mulai mengatasi berbagai masalah manajemen dan kebijakan yang terhenti selama penutupan pemerintahan.

Penutupan pemerintahan yang berlangsung 35 hari itu merupakan yang paling lama dalam sejarah AS. Sekitar 800.000 pegawai federal tak mendapat gaji, termasuk 380.000 pekerja yang cuti.

Presiden AS Donald Trump pada Jumat (25/1) menandatangani langkah untuk mendanai pemerintahan selama tiga pekan saat para negosiator kongres mencoba menyepakati rancangan undang-undang (RUU) untuk mendanai pemerintahan federal hingga 30 September.

Trump meminta dana untuk dinding perbatasan AS-Meksiko sebesar USD5,7 miliar tapi anggota parlemen Partai Demokrat menolak permintaan itu.

Kepala Pelaksana Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih Russell Vought menjelaskan pada berbagai lembaga pemerintah dalam memo untuk membuka lagi operasional secara tertib.

Komisioner Badan Pangan dan Obat-obatan (FDA) Scott Gottlieb menulis di Twitter bahwa lembaga itu akan mengirimkan gaji untuk para pegawai sebelum Kamis (31/1). Gottlieb menjelaskan pada para pegawai bahwa FDA akan membayarkan semua gaji pada Selasa (29/1).

“Akan ada dampak dari lamanya penutupan pada pendanaan. Tapi lembaga ini selalu menghadapi tantangan,” tutur dia, dilansir Reuters.

Kantor Penjaga Pantai menyatakan pegawainya bekerja sepanjang akhir pekan untuk memproses pembayaran gaji secepat mungkin. Gaji akan terima hingga Kamis (31/1).

Berdasarkan studi yang dirilis pekan lalu, para pekerja federal itu mendapatkan pembayaran gaji yang tertunda dengan total seluruhnya USD6 miliar. Berbagai lembaga pemerintah juga membutuhkan waktu beberapa hari untuk menangani berbagai email yang belum terbaca dan berbagai masalah logistik seperti password email atau kartu identitas yang telah habis masa berlakunya.

Para pekerja di lembaga-lembaga pemerintah itu dilarang membaca email atau menjawab telepon saat cuti atau penutupan pemerintahan.
Badan Antariksa dan Aeronautika Nasional (NASA) meminta para pegawainya untuk bersabar, terutama selama 48 jam pertama. Hal itu karena sebagian besar laptop dan smartphone para pegawai tidak aktif selama lebih dari sebulan dan tidak menjalani perawatan penting secara rutin.

Selama penutupan, beberapa lembaga pemerintah tidak menyelesaikan berbagai kontrak untuk sejumlah proyek, Badan Keamanan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA) berhenti mereview dan membuat panggilan keamanan otomatis yang baru, dan Badan Penerbangan Federal (FAA) berhenti melakukan sertifikasi pesawat dan rute baru.

Smithsonian Institution menyatakan sejumlah museum di Washington dan National Zoo akan kembali buka pada Selasa (29/1). Di Philadelphia, Independence National Historical Park yang termasuk Liberty Bell, simbol kemerdekaan AS kembali buka pada Sabtu (26/1), termasuk Ford's Theatre di Washington.

Chairman Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Jay Clayton menyatakan, lembaganya terus memeriksa bagaimana secara efektif berpindah ke operasi normal. Dia menjelaskan, beberapa unit SEC, termasuk bagian yang bertugas untuk keuangan korporasi, perdagangan dan pasar, manajemen investasi dan Kantor Inspeksi dan Pemeriksaan Kepatuhan akan merilis pernyataan dalam beberapa hari mendatang terkait rencana transisi mereka.

SEC tak dapat menyetujui penawaran saham perdana (IPO) selama penutupan, dan beberapa pengamat menilai masalah itu dapat menunda berbagai IPO pada 2019. Federal Register yang merilis berbagai tindakan regulator pemerintah juga harus menghadapi banyaknya dokumen yang tertunda. Mereka akan menunda dimulainya pengumuman untuk beberapa proposal.

Penutupan itu juga diperkirakan menunda penyusunan proposal anggaran 2020 dan pembahasan kongres atas anggaran itu. Belum jelas juga kapan Trump akan memberikan Pidato Negara Serikat tapi sumber pejabat pemerintah menyatakan pidato itu tampaknya tidak akan dilakukan hingga Februar