Damaskus Minta Turki Tarik Pasukan dari Suriah Barat Laut
Minggu, 27 Januari 2019 - 12:02 WIB
Damaskus Minta Turki Tarik Pasukan dari Suriah Barat Laut
A
A
A
DAMASKUS - Suriah mengatakan pihaknya siap untuk menghidupkan kembali perjanjian keamanan dengan Turki jika Ankara menarik pasukannya keluar dari negara itu dan berhenti mendukung pemberontak.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan, pihaknya berkomitmen pada perjanjian Adana 1998. Perjanjian ini memaksa Damaskus berhenti menyembunyikan Partai Pekerja Kudistan (PKK) yang dilarang. PKK telah melakukan pemberontakan bersenjata terhadap Turki selama beberapa dekade.
"Suriah tetap berkomitmen dengan perjanjian ini dan semua perjanjian yang berkaitan dengan memerangi teror dalam segala bentuknya oleh kedua negara," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah yang dirilis di media pemerintah seperti dilansir dari Reuters, Minggu (27/1/2019).
Meski begitu, Damaskus mengatakan menghidupkan kembali kesepakatan Adana bergantung pada Ankara untuk mengakhiri dukungan terhadap para pemberontak yang berusaha menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan menarik pasukannya keluar dari Suriah barat laut.
Menghidupkan kembali kesepakatan AS menjadi topik yang diangkat dalam pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan sejawatnya dari Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Turki telah menempatkan pengaruhnya di daerah kantong yang dikuasai oposisi di Suriah barat laut di sekitar provinsi Idlib dengan bantuan pemberontak Arab, kelompok arus utama yang didukungnya. Pasukannya memantau zona penyangga di provinsi itu berdasarkan kesepakatan dengan Rusia dan Iran.
Sumber-sumber diplomatik Barat mengatakan bahwa waktu usulan Putin untuk menghidupkan kembali kesepakatan Adana mengisyaratkan suatu langkah untuk melawan seruan Presiden AS Donald Trump. Trump baru-baru ini menyerukan pembentukan zona aman di sepanjang perbatasan di dalam wilayah Suriah untuk mendukung orang Kurdi .
Suriah tidak menyebutkan bagaimana mereka akan berurusan dengan milisi Kurdi Suriah YPG yang didukung AS, yang Ankara katakan merupakan perpanjangan dari PKK.
YPG selama konflik telah membentuk otoritas yang dipimpin Kurdi yang menjalankan sebagian besar Suriah utara dan timur serta yang mengatur jutaan etnis Arab di bekas wilayah Negara Islam di mana sebagian besar kekayaan minyak Suriah terletak.
YPG telah melakukan dialog dengan pejabat pemerintah untuk melindungi wilayah otonom mereka ketika pasukan AS yang mendukung mereka mundur.
Dalam sebuah pidato pada hari Jumat, Erdogan, yang telah lama menyerukan penggulingan Presiden Bashar al Assad dan negaranya menampung jutaan warga Suriah yang melarikan diri dari perang, tidak menolak perjanjian Adana. Ia mengatakan hal itu memberi Turki hak untuk memasuki wilayah Suriah ketika negara itu menghadapi ancaman.
Turki, yang memiliki populasi besar Kurdi, melihat wilayah yang dikuasai Kurdi di Suriah sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya. Turki sudah berulang kali mengatakan tidak akan menunggu tanpa batas waktu untuk mendorong keluar YPG dan hanya Turki yang bisa membangun zona aman di sepanjang perbatasannya dengan Suriah.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan, pihaknya berkomitmen pada perjanjian Adana 1998. Perjanjian ini memaksa Damaskus berhenti menyembunyikan Partai Pekerja Kudistan (PKK) yang dilarang. PKK telah melakukan pemberontakan bersenjata terhadap Turki selama beberapa dekade.
"Suriah tetap berkomitmen dengan perjanjian ini dan semua perjanjian yang berkaitan dengan memerangi teror dalam segala bentuknya oleh kedua negara," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah yang dirilis di media pemerintah seperti dilansir dari Reuters, Minggu (27/1/2019).
Meski begitu, Damaskus mengatakan menghidupkan kembali kesepakatan Adana bergantung pada Ankara untuk mengakhiri dukungan terhadap para pemberontak yang berusaha menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan menarik pasukannya keluar dari Suriah barat laut.
Menghidupkan kembali kesepakatan AS menjadi topik yang diangkat dalam pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan sejawatnya dari Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Turki telah menempatkan pengaruhnya di daerah kantong yang dikuasai oposisi di Suriah barat laut di sekitar provinsi Idlib dengan bantuan pemberontak Arab, kelompok arus utama yang didukungnya. Pasukannya memantau zona penyangga di provinsi itu berdasarkan kesepakatan dengan Rusia dan Iran.
Sumber-sumber diplomatik Barat mengatakan bahwa waktu usulan Putin untuk menghidupkan kembali kesepakatan Adana mengisyaratkan suatu langkah untuk melawan seruan Presiden AS Donald Trump. Trump baru-baru ini menyerukan pembentukan zona aman di sepanjang perbatasan di dalam wilayah Suriah untuk mendukung orang Kurdi .
Suriah tidak menyebutkan bagaimana mereka akan berurusan dengan milisi Kurdi Suriah YPG yang didukung AS, yang Ankara katakan merupakan perpanjangan dari PKK.
YPG selama konflik telah membentuk otoritas yang dipimpin Kurdi yang menjalankan sebagian besar Suriah utara dan timur serta yang mengatur jutaan etnis Arab di bekas wilayah Negara Islam di mana sebagian besar kekayaan minyak Suriah terletak.
YPG telah melakukan dialog dengan pejabat pemerintah untuk melindungi wilayah otonom mereka ketika pasukan AS yang mendukung mereka mundur.
Dalam sebuah pidato pada hari Jumat, Erdogan, yang telah lama menyerukan penggulingan Presiden Bashar al Assad dan negaranya menampung jutaan warga Suriah yang melarikan diri dari perang, tidak menolak perjanjian Adana. Ia mengatakan hal itu memberi Turki hak untuk memasuki wilayah Suriah ketika negara itu menghadapi ancaman.
Turki, yang memiliki populasi besar Kurdi, melihat wilayah yang dikuasai Kurdi di Suriah sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya. Turki sudah berulang kali mengatakan tidak akan menunggu tanpa batas waktu untuk mendorong keluar YPG dan hanya Turki yang bisa membangun zona aman di sepanjang perbatasannya dengan Suriah.
(ian)
