Seteru Berlanjut, Malaysia Merasa Sangat Jijik dengan Tuduhan Israel
Sabtu, 19 Januari 2019 - 09:37 WIB
Seteru Berlanjut, Malaysia Merasa Sangat Jijik dengan Tuduhan Israel
A
A
A
KUALA LUMPUR - Perseteruan antara Kuala Lumpur dengan rezim Zionis berlanjut. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah merasa "sangat jijik" dengan Kementerian Luar Negeri Israel yang menuduh Kuala Lumpur menentang semangat Olimpiade dan menyebut Perdana Menteri Mahathir Mohamad sebagai seorang anti-Semit yang fanatik.
Perseteruan ini bermula dari sikap pemerintah Mahathir yang melarang setiap atlet Israel berpartisipasi dalam kejuaraan Para Renang Dunia yang diselenggarakan di negara tetangga Indonesia tersebut. Pemerintah Mahathir bahkan melarang semua warga rezim Zionis meramaikan acara olahraga yang akan digelar Juli mendatang di Sarawak.
Sikap pemerintah Mahathir itu dikecam Israel. Menurut pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu larangan itu diilhami oleh sikap anti-Semitisme Mahathir.
"Israel tidak memiliki hak untuk berbicara tentang nilai-nilai moral ketika mereka sendiri bertolak belakang," katanya dalam sebuah pernyataan.
Menteri Saifuddin Abdullah yang dikutip dari The Star, Sabtu (19/1/2019), mengatakan selama lebih dari setengah abad Israel terus mengabaikan hak-hak rakyat Palestina sambil melakukan kebijakan dan praktik yang tidak manusiawi. Menurutnya, tindakan rezim Zionis itu jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.
Dia menegaskan bahwa Malaysia telah dan akan selalu menjadi pendukung setia perjuangan Palestina, yang ditopang oleh komitmen jangka panjangnya terhadap pemulihan hak-hak dan kebebasan Palestina.
Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengatakan Israel tidak bisa disangkal sebagai negara munafik terbesar.
Dia mengatakan Israel mengecam Malaysia karena "mempolitisasi olahraga", tetapi Israel lupa bagaimana mereka secara ilegal menunjuk diri mereka sebagai "penjaga" Palestina dengan memutuskan siapa yang bisa dan tidak bisa bermain melawan atlet Palestina di negara mereka sendiri.
“Apakah Israel munafik lupa bagaimana mereka secara ilegal mengontrol atlet Palestina mana yang dapat meninggalkan tanah airnya untuk pelatihan atau turnamen?," katanya.
"Bukankah itu politisasi olahraga? Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, saya berdiri teguh dengan keputusan Malaysia," ujarnya.
Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon telah meminta Komite Paralimpiade Internasional, yang mengorganisir kompetisi, untuk mengubah lokasi kejuaraan jika tidak dapat membujuk Malaysia untuk mencabut larangan tersebut.
"Ini memalukan dan sama sekali menentang semangat Olimpiade," kata Nahshon dalam sebuah pernyataan.
Perenang dari sekitar 70 negara diperkirakan akan bersaing dalam kejuaraan 29 Juli-4 Agustus di Sarawak. Acara itu merupakan kualifikasi menuju Olimpiade Tokyo 2020.
Perseteruan ini bermula dari sikap pemerintah Mahathir yang melarang setiap atlet Israel berpartisipasi dalam kejuaraan Para Renang Dunia yang diselenggarakan di negara tetangga Indonesia tersebut. Pemerintah Mahathir bahkan melarang semua warga rezim Zionis meramaikan acara olahraga yang akan digelar Juli mendatang di Sarawak.
Sikap pemerintah Mahathir itu dikecam Israel. Menurut pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu larangan itu diilhami oleh sikap anti-Semitisme Mahathir.
"Israel tidak memiliki hak untuk berbicara tentang nilai-nilai moral ketika mereka sendiri bertolak belakang," katanya dalam sebuah pernyataan.
Menteri Saifuddin Abdullah yang dikutip dari The Star, Sabtu (19/1/2019), mengatakan selama lebih dari setengah abad Israel terus mengabaikan hak-hak rakyat Palestina sambil melakukan kebijakan dan praktik yang tidak manusiawi. Menurutnya, tindakan rezim Zionis itu jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.
Dia menegaskan bahwa Malaysia telah dan akan selalu menjadi pendukung setia perjuangan Palestina, yang ditopang oleh komitmen jangka panjangnya terhadap pemulihan hak-hak dan kebebasan Palestina.
Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengatakan Israel tidak bisa disangkal sebagai negara munafik terbesar.
Dia mengatakan Israel mengecam Malaysia karena "mempolitisasi olahraga", tetapi Israel lupa bagaimana mereka secara ilegal menunjuk diri mereka sebagai "penjaga" Palestina dengan memutuskan siapa yang bisa dan tidak bisa bermain melawan atlet Palestina di negara mereka sendiri.
“Apakah Israel munafik lupa bagaimana mereka secara ilegal mengontrol atlet Palestina mana yang dapat meninggalkan tanah airnya untuk pelatihan atau turnamen?," katanya.
"Bukankah itu politisasi olahraga? Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, saya berdiri teguh dengan keputusan Malaysia," ujarnya.
Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon telah meminta Komite Paralimpiade Internasional, yang mengorganisir kompetisi, untuk mengubah lokasi kejuaraan jika tidak dapat membujuk Malaysia untuk mencabut larangan tersebut.
"Ini memalukan dan sama sekali menentang semangat Olimpiade," kata Nahshon dalam sebuah pernyataan.
Perenang dari sekitar 70 negara diperkirakan akan bersaing dalam kejuaraan 29 Juli-4 Agustus di Sarawak. Acara itu merupakan kualifikasi menuju Olimpiade Tokyo 2020.
(mas)
