Sebut Tidak Sah, AS Ogah Akui Pemerintahan Maduro
Sabtu, 12 Januari 2019 - 14:10 WIB
Sebut Tidak Sah, AS Ogah Akui Pemerintahan Maduro
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) tidak mengakui legitimasi kekuasaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang dilantik pada awal pekan ini. Hal itu ditegaskan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton.
"Amerika Serikat tidak mengakui klaim tidak sah diktator Venezuela Nicolas Maduro atas kekuasaan. 'Kemenangannya' pada Mei 2018 dipandang secara internasional sebagai pemilu yang tidak bebas, adil atau kredibel," kata Bolton dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh layanan pers Gedung Putih.
"Kami menganggap rezim Maduro yang tidak sah secara langsung bertanggung jawab atas keselamatan semua rakyat Venezuela yang berteriak menuntut untuk secara bebas memilih para pemimpin mereka," sambungnya.
"Kami akan terus menggunakan kekuatan penuh kekuatan ekonomi dan diplomatik Amerika Serikat untuk mendesak pemulihan demokrasi Venezuela yang membalikkan krisis konstitusi saat ini," tegas Bolton seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (12/1/2019).
Maduro dilantik untuk masa jabatan keduanya, yang akan berlangsung hingga 2025, pada hari Kamis menyusul kemenangannya dalam pemilihan presiden Mei lalu. Amerika Serikat telah berulang kali mengkritik kebijakannya, sementara presiden Venezuela menuding Bolton sedang mempersiapkan rencana untuk menggulingkan dan membunuhnya.
Tidak hanya AS yang menolak mengakui Kepresidenan Maduro. Grup Lima, yang terdiri dari Kanada, Meksiko, Brasil, Argentina dan Peru, juga melakukan hal seruapa. Begitu pun dengan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menolak mengakui keabsahan Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela.
Baca: Kembali Jadi Presiden Venezuela, Maduro Tidak Diakui Negara Tetangga
Salah satu negara tetangga Venezuela, Paraguay bahkan langsung memutuskan hubungan diplomatik beberapa jam setelah Maduro di lantik.
Baca: Paraguay Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Venezuela
"Amerika Serikat tidak mengakui klaim tidak sah diktator Venezuela Nicolas Maduro atas kekuasaan. 'Kemenangannya' pada Mei 2018 dipandang secara internasional sebagai pemilu yang tidak bebas, adil atau kredibel," kata Bolton dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh layanan pers Gedung Putih.
"Kami menganggap rezim Maduro yang tidak sah secara langsung bertanggung jawab atas keselamatan semua rakyat Venezuela yang berteriak menuntut untuk secara bebas memilih para pemimpin mereka," sambungnya.
"Kami akan terus menggunakan kekuatan penuh kekuatan ekonomi dan diplomatik Amerika Serikat untuk mendesak pemulihan demokrasi Venezuela yang membalikkan krisis konstitusi saat ini," tegas Bolton seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (12/1/2019).
Maduro dilantik untuk masa jabatan keduanya, yang akan berlangsung hingga 2025, pada hari Kamis menyusul kemenangannya dalam pemilihan presiden Mei lalu. Amerika Serikat telah berulang kali mengkritik kebijakannya, sementara presiden Venezuela menuding Bolton sedang mempersiapkan rencana untuk menggulingkan dan membunuhnya.
Tidak hanya AS yang menolak mengakui Kepresidenan Maduro. Grup Lima, yang terdiri dari Kanada, Meksiko, Brasil, Argentina dan Peru, juga melakukan hal seruapa. Begitu pun dengan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menolak mengakui keabsahan Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela.
Baca: Kembali Jadi Presiden Venezuela, Maduro Tidak Diakui Negara Tetangga
Salah satu negara tetangga Venezuela, Paraguay bahkan langsung memutuskan hubungan diplomatik beberapa jam setelah Maduro di lantik.
Baca: Paraguay Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Venezuela
(ian)
