Pemerintahan Malaysia Selidiki Proyek China Terkait Utang 1MDB

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia akan menyelidiki berbagai kesepakatan bilateral dengan China di era pemerintahan sebelumnya. Menteri Keuangan (Menkeu) Malaysia Lim Guan Eng mengungkapkan itu setelah laporan Wall Street Journal (WSJ) menyatakan Beijing telah menawarkan pada pemerintahan mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak tentang kesepakatan untuk bail out atau dana talangan pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dengan imbalan berbagai kontrak.

“Kami tahu bahwa harga (berbagai proyek dengan China) naik, tapi apakah di sana ada kesepakatan semacam itu, saya akan memeriksanya,” ungkap Lim saat konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Putrajaya, dilansir Malay Mail.

Laporan WSJ menuduh pemerintahan Najib bekerja sama dengan Beijing dalam berbagai proyek Belt and Road Initiative seperti Jaringan Kereta Pantai Timur (ECRL) demi mengalihkan dana untuk 1MDB. Pemerintahan Najib juga menyatakan telah menaikkan nilai berbagai proyek untuk mengalirkan dana ke 1MDB yang kewalahan membayar utang.

Najib mengawasi pembentukan 1MDB pada 2009 dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) memperkirakan dana USD4,5 miliar telah disalahgunakan oleh para pejabat tinggi 1MDB dan para rekanan mereka antara 2009 dan 2014.

Laporan WSJ menyebut beberapa menit pertemuan antara anggota pemerintahan Najib dengan para pemimpin China serta dari perundingan rahasia antara kedua pihak. “Saya akan tertarik memiliki salinan beberapa menit itu oleh WSJ,” papar Lim.

“Saya telah merujuk kembali pada semua rincian yang dikatakan secara eksplisit. Jika ini dikatakan secara hitam dan putih, maka itu sesuatu yang kami akan kejar,” ujar Lim.

Pada Agustus, PM Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan proyek ECRL dan proyek jaringan pipa gas alam di Sabah senilai USD20 miliar yang didanai China akan dibatalkan sekarang.

Mahathir menyatakan berbagai proyek itu melibatkan jumlah uang yang besar dan Malaysia tidak benar-benar membutuhkannya saat ini di tengah situasi keuangan negara dengan level utang tinggi yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.

Bulan lalu, Malaysia mengajukan dakwaan kriminal pada Goldman Sachs dan dua mantan pegawai bank asal Amerika Serikat (AS) itu terkait skandal korupsi dan pencucian uang di 1MDB. Goldman Sachs menyangkal tuduhan itu.

Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas menyatakan Malaysia mengajukan tuntutan denda miliaran dolar dari Goldman Sachs dan hukuman penjara untuk empat individu yang dituduh menggelapkan dana sekitar USD2,7 miliar dari 1MDB. Ini pertama kalinya Goldman Sachs menghadapi dakwaan kriminal dalam skandal 1MDB.

Juru bicara Goldman Sachs menyatakan dakwaan itu salah alamat dan bank akan membela diri. Menurut juru bicara itu, Goldman Sachs terus bekerja sama dengan seluruh otoritas dalam investigasi mereka.

Goldman Sachs telah dicurigai atas perannya membantu menggalang dana USD6,5 miliar melalui tiga penawaran obligasi untuk 1MDB. Saat ini enam negara telah menyelidiki 1MDB dalam skandal tersebut.

Departemen Kehakiman AS menyatakan sekitar USD4,5 miliar diselewengkan dari 1MDB oleh para pejabat tinggi di 1MDB dan para mitranya sejak 2009 hingga 2014. Dana yang dikorupsi itu termasuk sejumlah uang yang dibantu pengumpulannya oleh Goldman Sachs.

Jaksa Agung Thomas menjelaskan, dakwaan sesuai Undang-undang (UU) sekuritas telah diajukan kemarin terhadap Goldman Sachs, mantan bankir Tim Leissner dan Roger Ng, dan mantan pegawai 1MDB Jasmine Loo dan pakar keuangan Jho Low terkait penawaran obligasi tersebut.

“Dakwaan muncul dari komisi dan pernyataan palsu atau pernyataan menyesatkan oleh semua terdakwa terkait penyalahgunaan secara tidak jujur USD2,7 miliar dari proses penerbitan tiga obligasi oleh anak usaha 1MDB yang diatur dan ditanggung oleh Goldman Sachs,” papar pernyataan Thomas, dilansir kantor berita Reuters.

Sementara, Malaysia dan Singapura sepakat mengambil berbagai langkah untuk meredam konflik maritim dan udara, sesuai kesepakatan bersama yang dikeluarkan kemenlu kedua negara.

Berbagai langkah termasuk penghentian kawasan terbatas di Malaysia dekat perbatasan dengan Singapura dan instrumen prosedur pendaratan di Bandara Seletar Singapura yang Malaysia keberatan karena dianggap dapat menghalangi pembangunan di negara bagian paling selatan.

Di bidang maritim, kedua pihak sepakat membentuk kelompok kerja untuk membahas berbagai isu tentang batas pelabuhan. Singapura bulan lalu memprotes rencana Malaysia memperluas batas pelabuhan karena dianggap mengurangi wilayah perairannya.

“Kedua pihak menegaskan kembali komitmen mereka menjaga hubungan penting antara kedua negara dan memperbaiki hubungan bilateral, dengan dasar kesetaraan dan saling menguntungkan,” papar pernyataan bersama kedua negara setelah pertemuan antara dua menteri luar negeri (menlu).

“Mereka sepakat pada pentingnya menjaga situasi di bawah tenang untuk memungkinkan berbagai diskusi berlangsung dalam suasana kondusif.