152 Turis Vietnam Hilang di Taiwan
152 Turis Vietnam Hilang di Taiwan
A
A
A
TAIPEI - Otoritas Taiwan tengah melakukan pencarian terhadap 152 turis Vietnam. Media setempat melaporkan mereka kemungkinan datang ke pulau itu untuk bekerja secara ilegal.
Menurut Badan Imigrasi Nasional Taiwan sebanyak 153 warga negara Vietnam tiba di kota Kaohsiung selatan pada akhir pekan lalu dan hanya satu yang terlacak.
"Badan tersebut telah membentuk satuan tugas dan bekerja dengan polisi untuk menyelidiki para wisatawan yang tidak diketahui dan kelompok di belakang mereka," katanya dalam sebuah pernyataan, tanpa menjelaskan lebih lanjut seperti dikutip dari AFP, Kamis (27/12/2018).
Media lokal berspekulasi bahwa para turis Vietnam mungkin datang ke Taiwan untuk bekerja secara ilegal. Jika benar, menurut badan imigrasi, mereka terancam dideportasi dan larangan mengunjungi pulau itu tiga hingga lima tahun.
Visa untuk para turis Vietnam itu dikeluarkan di bawah inisiatif yang diluncurkan tiga tahun lalu untuk menarik lebih banyak pengunjung ke Taiwan dari Asia selatan dan tenggara.
Menurut Biro Pariwisata sekitar 150 wisatawan sebelumnya hilang dalam program ini, meskipun tidak jelas berapa banyak dari mereka yang ditemukan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan kepada AFP bahwa mereka telah meminta pihak berwenang Taiwan untuk mengklarifikasi kasus ini dan berusaha melakukan koordinasi sehingga program-program pariwisata dan pertukaran bilateral tidak akan terpengaruh.
Visa dari Vietnam yang hilang telah dicabut dan kantor perwakilan Taiwan di Vietnam telah menangguhkan penerbitan visa turis kepada 182 warga Vietnam lainnya yang permohonannya disetujui oleh Biro Pariwisata, kata kementerian luar negeri Taiwan.
Program pariwisata adalah bagian dari "kebijakan menuju selatan" Taiwan, yang menargetkan 16 negara Asia selatan dan tenggara, serta Australia dan Selandia Baru, dalam upaya untuk meningkatkan pariwisata saat kedatangan dari daratan China menurun.
Jumlah wisatawan dari daratan telah merosot secara dramatis ketika hubungan dengan China memburuk, dengan spekulasi pihak berwenang mematikan keran untuk menekan pemerintah Presiden Tsai Ing-wen, yang berkuasa pada 2016.
Menurut Badan Imigrasi Nasional Taiwan sebanyak 153 warga negara Vietnam tiba di kota Kaohsiung selatan pada akhir pekan lalu dan hanya satu yang terlacak.
"Badan tersebut telah membentuk satuan tugas dan bekerja dengan polisi untuk menyelidiki para wisatawan yang tidak diketahui dan kelompok di belakang mereka," katanya dalam sebuah pernyataan, tanpa menjelaskan lebih lanjut seperti dikutip dari AFP, Kamis (27/12/2018).
Media lokal berspekulasi bahwa para turis Vietnam mungkin datang ke Taiwan untuk bekerja secara ilegal. Jika benar, menurut badan imigrasi, mereka terancam dideportasi dan larangan mengunjungi pulau itu tiga hingga lima tahun.
Visa untuk para turis Vietnam itu dikeluarkan di bawah inisiatif yang diluncurkan tiga tahun lalu untuk menarik lebih banyak pengunjung ke Taiwan dari Asia selatan dan tenggara.
Menurut Biro Pariwisata sekitar 150 wisatawan sebelumnya hilang dalam program ini, meskipun tidak jelas berapa banyak dari mereka yang ditemukan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan kepada AFP bahwa mereka telah meminta pihak berwenang Taiwan untuk mengklarifikasi kasus ini dan berusaha melakukan koordinasi sehingga program-program pariwisata dan pertukaran bilateral tidak akan terpengaruh.
Visa dari Vietnam yang hilang telah dicabut dan kantor perwakilan Taiwan di Vietnam telah menangguhkan penerbitan visa turis kepada 182 warga Vietnam lainnya yang permohonannya disetujui oleh Biro Pariwisata, kata kementerian luar negeri Taiwan.
Program pariwisata adalah bagian dari "kebijakan menuju selatan" Taiwan, yang menargetkan 16 negara Asia selatan dan tenggara, serta Australia dan Selandia Baru, dalam upaya untuk meningkatkan pariwisata saat kedatangan dari daratan China menurun.
Jumlah wisatawan dari daratan telah merosot secara dramatis ketika hubungan dengan China memburuk, dengan spekulasi pihak berwenang mematikan keran untuk menekan pemerintah Presiden Tsai Ing-wen, yang berkuasa pada 2016.
(ian)
Explore More