Nigeria Cabut 'Hukuman' untuk UNICEF

MAIDUGURI - Militer Nigeria mencabut penangguhan kegiatan Badan Anak-anak Internasional PBB, UNICEF, di timur laut negara itu. Pencabutan itu dilakukan beberapa jam setelah diberlakukan di tengah tuduhan staf UNICEF menjadi mata-mata untuk kelompok militan di wilayah yang bergolak.

Nigeria timur laut telah terkoyak oleh pemberontakan satu dekade Boko Haram dan kelompok sempalannya Negara Islam Afrika Barat, di mana lebih dari 30 ribu orang telah tewas dan banyak lagi diusir dari rumah mereka. Dengan jutaan orang mengungsi, timur laut sangat bergantung pada bantuan internasional.

Sebelumnya pada hari Jumat, militer Nigeria mengatakan UNICEF telah melatih orang-orang untuk menyabot upaya kontra-pemberontakan pasukan dengan mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh militer.

"Staf UNICEF melatih dan mengerahkan mata-mata yang mendukung para pemberontak dan simpatisan mereka," bunyi pernyataan militer Nigeria.

"Ini adalah praktik yang tidak dibenarkan yang lebih jauh dapat membahayakan perang melawan terorisme dan pemberontakan," sambung pernyataan itu, menambahkan bahwa operasi UNICEF dihentikan di timur laut sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Namun dalam pernyataan kedua beberapa jam kemudian, militer mengatakan pihaknya mengadakan pertemuan darurat dengan perwakilan UNICEF pada Jumat malam.

"Setelah pembahasan ekstensif tentang perlunya mencari modalitas untuk bekerja secara harmonis dengan badan keamanan di ruang operasi, Komando Operasi telah mencabut penangguhan tiga bulan yang sebelumnya diberlakukan pada UNICEF," kata militer dalam pernyataan keduanya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (15/12/2019).

Dalam pernyataan keduanya, militer mengatakan selama pertemuan itu mendesak perwakilan UNICEF untuk memastikan mereka berbagi informasi dengan pihak berwenang yang relevan kapan pun induksi atau pelatihan staf baru sedang dilakukan di ruang operasi.

Sebelumnya, setelah tuduhan dan penangguhan, juru bicara UNICEF mengatakan bahwa organisasi itu memverifikasi informasi.

Pada bulan April, militer Nigeria mengumumkan tiga karyawan UNICEF sebagai "persona non grata", sehubungan dengan dugaan kebocoran informasi tentang tentara yang secara seksual melecehkan anak-anak di timur laut, orang-orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters.

Deklarasi itu dicabut beberapa hari kemudian setelah tekanan dari para diplomat, kata sumber tersebut.

Militer Nigeria sangat sensitif terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.