Sekjen PBB Kecam Terowongan Hizbullah di Perbatasan Israel
A
A
A
NEW YORK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengecam penggalian terowongan oleh Hizbullah Lebanon di perbatasan Israel. Menurutnya, tindakan yang mengusik kedaulatan negara lain tidak bisa diterima.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mendesak Guterres untuk membasmi gerakan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut Netanyahu terowongan lintas batas yang mengarah ke Israel adalah ancaman.
"Perdana Menteri Netanyahu memperbarui rincian Operation Northern Shield kepada Sekjen PBB Guterres dan mengatakan bahwa dia mengharapkan PBB untuk mengutuk keras pelanggaran kedaulatan Israel," bunyi pernyataan kantor Guterres yang disampaikan juru bicaranya, Stephane Dujarric.
"Perdana Menteri juga mengatakan kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa komunitas internasional harus bergabung dalam tuntutan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Hizbullah setelah peristiwa itu terjadi," lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip Sputnik, Kamis (6/12/2018).
Dalam pembicaraan telepon dengan Guterres, Netanyahu juga menyalahkan Iran karena dukungannya terhadap gerakan militan Hizbullah yang mengakibatkan pelanggaran Resolusi Keamanan PBB 1701.
"Dari sudut pandang Sekretaris Jenderal, pembangunan terowongan dari satu negara ke negara lain untuk tujuan militer sepenuhnya tidak dapat diterima," imbuh Dujarric.
Dujarric mencatat bahwa Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL) akan mengirim tim teknis ke perbatasan Libanon-Israel pada hari Kamis (6/12/2018) untuk menyelidiki tuduhan tersebut.
UNIFIL, lanjut Dujarric, telah menyerukan akses penuh ke semua lokasi di seluruh Garis Biru, atau perbatasan Israel-Libanon yang dibatasi PBB.
Pada hari Selasa, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan peluncuran operasi militer terbuka yang dijuluki Operation Northern Shield atau Operasi Perisai Utara untuk menemukan dan menghancurkan terowongan lintas-perbatasan.
Pemerintah Israel mengatakan gerakan Hizbullah Lebanon menggali terowongan itu untuk mengangkut militan ke Israel untuk persiapan konflik di masa depan.
Sementara itu, pejabat Lebanon membantah tuduhan Israel. Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri mengatakan Israel tidak memberikan bukti atas klaimnya. Dia anggap tuduhan Tel Aviv palsu.
Militer Libanon juga mengeluarkan pernyataan yang menyebut tuduhan Israel "hanya dugaan".
Israel secara konsisten memandang kehadiran Hizbullah di Lebanon dan Suriah sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya, terlebih ketika gerakan itu didukung oleh Iran, yang merupakan rival Israel di kawasan Timur Tengah.
Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) pemantau Garis Biru, yang dibentuk oleh PBB setelah penarikan Israel dari Lebanon selatan pada tahun 2000, mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah meningkatkan patroli keamanan di perbatasan Lebanon-Israel. Tujuannya, untuk menghindari eskalasi di tengah operasi anti-terowongan dari militer Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mendesak Guterres untuk membasmi gerakan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut Netanyahu terowongan lintas batas yang mengarah ke Israel adalah ancaman.
"Perdana Menteri Netanyahu memperbarui rincian Operation Northern Shield kepada Sekjen PBB Guterres dan mengatakan bahwa dia mengharapkan PBB untuk mengutuk keras pelanggaran kedaulatan Israel," bunyi pernyataan kantor Guterres yang disampaikan juru bicaranya, Stephane Dujarric.
"Perdana Menteri juga mengatakan kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa komunitas internasional harus bergabung dalam tuntutan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Hizbullah setelah peristiwa itu terjadi," lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip Sputnik, Kamis (6/12/2018).
Dalam pembicaraan telepon dengan Guterres, Netanyahu juga menyalahkan Iran karena dukungannya terhadap gerakan militan Hizbullah yang mengakibatkan pelanggaran Resolusi Keamanan PBB 1701.
"Dari sudut pandang Sekretaris Jenderal, pembangunan terowongan dari satu negara ke negara lain untuk tujuan militer sepenuhnya tidak dapat diterima," imbuh Dujarric.
Dujarric mencatat bahwa Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL) akan mengirim tim teknis ke perbatasan Libanon-Israel pada hari Kamis (6/12/2018) untuk menyelidiki tuduhan tersebut.
UNIFIL, lanjut Dujarric, telah menyerukan akses penuh ke semua lokasi di seluruh Garis Biru, atau perbatasan Israel-Libanon yang dibatasi PBB.
Pada hari Selasa, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan peluncuran operasi militer terbuka yang dijuluki Operation Northern Shield atau Operasi Perisai Utara untuk menemukan dan menghancurkan terowongan lintas-perbatasan.
Pemerintah Israel mengatakan gerakan Hizbullah Lebanon menggali terowongan itu untuk mengangkut militan ke Israel untuk persiapan konflik di masa depan.
Sementara itu, pejabat Lebanon membantah tuduhan Israel. Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri mengatakan Israel tidak memberikan bukti atas klaimnya. Dia anggap tuduhan Tel Aviv palsu.
Militer Libanon juga mengeluarkan pernyataan yang menyebut tuduhan Israel "hanya dugaan".
Israel secara konsisten memandang kehadiran Hizbullah di Lebanon dan Suriah sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya, terlebih ketika gerakan itu didukung oleh Iran, yang merupakan rival Israel di kawasan Timur Tengah.
Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) pemantau Garis Biru, yang dibentuk oleh PBB setelah penarikan Israel dari Lebanon selatan pada tahun 2000, mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah meningkatkan patroli keamanan di perbatasan Lebanon-Israel. Tujuannya, untuk menghindari eskalasi di tengah operasi anti-terowongan dari militer Israel.
(mas)