Negara-negara G7 Dukung Ukraina yang Berseteru dengan Rusia

Sabtu, 01 Desember 2018 - 03:46 WIB
Negara-negara G7 Dukung...
Negara-negara G7 Dukung Ukraina yang Berseteru dengan Rusia
A A A
KIEV - Tujuh negara dengan ekonomi terbesar di dunia yang dikenal sebagai Kelompok Tujuh (G7) menyatakan dukungan untuk Ukraina yang sedang berseteru dengan Rusia. Kelompok negara itu mengutuk tindakan militer Rusia di Selat Kerch, pantai Crimea, hari Minggu lalu.

Negara-negara G7, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa, pada hari Jumat menegaskan kembali "dukungan tak tergoyahkan untuk kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina".

G7, dalam sebuah pernyataan, mengatakan tidak ada pembenaran untuk penggunaan kekuatan militer Rusia terhadap kapal-kapal dan personel angkatan laut Ukraian di Selat Kerch.

"Kami mendesak menahan diri, menghormati hukum internasional, dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Kami menyerukan kepada Rusia untuk melepaskan awak dan kapal yang ditahan dan menahan diri dari melanggar hukum melalui Selat Kerch," bunyi pernyataan G7.

"Kami, G7, sekali lagi menegaskan bahwa kami tidak, dan tidak akan pernah, mengakui aneksasi ilegal Rusia di semenanjung Crimea, dan kami menegaskan kembali dukungan tak tergoyahkan kami untuk kedaulatan Ukraina dan integritas teritorial," lanjut pernyataan tersebut.

Olexiy Makeyev, direktur politik di kementerian luar negeri Ukraina, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Ukraina membela diri dari "agresi" Rusia.

"Kami mengandalkan dukungan dari mitra Amerika kami dan kami menikmati dukungan penuh juga dari Uni Eropa," katanya, yang dilansir Sabtu (1/12/2018).

Pernyataan dukungan G7 muncul sehari setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan pertemuannya dengan Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT G20 di Buenos Aires.

Kapal perang Rusia pada hari Minggu menanembaki kapal-kapal militer Ukraina saat melewati Selat Kerch dalam perjalanan dari Laut Hitam ke Laut Azov.

Konfrontasi meningkat setelah Rusia menangkap tiga kapal dan menangkap 24 awak Ukraina. Puluhan awak kapal Kiev itu dikirim ke Moskow untuk menjalani sidang pengadilan. Ukraina mengatakan, para tahanan itu adalah "tawanan perang" Rusia.

Pada hari Jumat, Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan kepada penyiar Sky News bahwa keputusan Trump untuk membatalkan pembicaraan yang dijadwalkan dengan Putin adalah bukti "isolasi" terhadap pemimpin Rusia.

"Setelah serangan kimia di Inggris, setelah serangan teror terhadap (pesawat) MH17, setelah agresi Rusia di timur negara saya, setelah Suriah, setelah semua tindakan katastrofik ini, Putin dalam isolasi," katanya.
(mas)
Berita Terkait
Menlu Italia: Uni Eropa...
Menlu Italia: Uni Eropa Didominasi Amerika Serikat
Uni Eropa akan Terus...
Uni Eropa akan Terus Dukung Ukraina Tanpa Amerika Serikat
Habis-habisan Bantu...
Habis-habisan Bantu Ukraina, NATO Dihantam Krisis Senjata
Negara-negara Eropa...
Negara-negara Eropa yang Dihasut Amerika Serikat untuk Boikot Gas Rusia
Dubes Rusia: Hantu Uni...
Dubes Rusia: Hantu Uni Soviet Masih Membayangi Amerika Serikat
Rusia: Krisis Ukraina...
Rusia: Krisis Ukraina akibat Tujuan Kebijakan Amerika Serikat
Berita Terkini
Iran Peringatkan Serangan...
Iran Peringatkan Serangan AS Berisiko Seret Timur Tengah Kembali ke Konflik
1 jam yang lalu
Selain Azerbaijan, Israel...
Selain Azerbaijan, Israel Kirim Pasukan ke UEA, Irak dan Somaliland selama Perang Iran
2 jam yang lalu
Meski Sekutu Sejati,...
Meski Sekutu Sejati, Mengapa Pentagon Tingkatkan Ancaman Mata-mata Israel ke Tingkat Tertinggi?
3 jam yang lalu
3 Fakta Bantahan Azerbaijan...
3 Fakta Bantahan Azerbaijan Terkait Wilayahnya Digunakan Israel dalam Perang Iran
6 jam yang lalu
3 Fakta Penembakan Bayi...
3 Fakta Penembakan Bayi Palestina Berusia 7 Bulan oleh Tentara Israel
9 jam yang lalu
Selalu Jadi Target Iran,...
Selalu Jadi Target Iran, Kuwait Beli Senjata Anti-Drone Senilai Rp36 Triliun dari AS
10 jam yang lalu
Infografis
10 Bendera Negara Paling...
10 Bendera Negara Paling Unik di Dunia, Ada yang Bergambar Naga
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved